Bahlil Ingatkan Perusahaan Tambang Wajib Serap B50 di RKAB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan peringatan tegas kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan agar segera mengadopsi bahan bakar campuran biodiesel 50 persen atau B50 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahunan mereka. Menurut Bahlil, langkah ini bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang telah disepakati pelaku industri.

Dalam pernyataannya, Bahlil mengklaim bahwa para pengusaha tambang telah mencapai konsensus untuk beralih ke B50. Klaim ini memunculkan tanda tanya di kalangan pelaku usaha lantaran belum ada rincian kesepakatan tertulis yang dipublikasikan. Kendati demikian, pemerintah akan memastikan bahwa setiap dokumen RKAB yang diajukan ke depan wajib mencantumkan pemanfaatan B50 sebagai komponen operasional, dan ketidakpatuhan berpotensi menggugurkan persetujuan rencana kerja.

Dorongan Transisi di Sektor Ekstraktif

Kebijakan B50 merupakan kelanjutan dari program wajib biodiesel yang telah berjalan sejak B20 dan ditingkatkan menjadi B35 pada tahun 2023. Pemerintah beralasan bahwa sektor pertambangan, terutama tambang mineral dan batubara, merupakan konsumen solar terbesar secara nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi solar untuk operasi alat berat di pertambangan mencapai lebih dari 8,5 juta kiloliter per tahun, atau sekitar 18 persen dari total konsumsi solar nasional. Dengan mengganti setengah dari volume itu menjadi biodiesel berbasis minyak sawit, pemerintah berharap dapat menekan impor minyak mentah sekaligus memangkas emisi karbon dioksida hingga 12 juta ton per tahun, berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, adopsi B50 di sektor tambang akan menciptakan serapan tambahan bagi industri kelapa sawit dalam negeri yang kerap dihantam isu kampanye hitam di pasar global. Kementerian Perindustrian mencatat produksi biodiesel saat ini sekitar 12 juta kiloliter, dan kenaikan mandatori ke B50 berpotensi menambah permintaan hingga 3,5 juta kiloliter, menyerap sekitar 3,2 juta ton minyak sawit mentah (CPO) ekstra. Hal ini diharapkan menjaga stabilitas harga tandan buah segar di tingkat petani.

Sikap Pelaku Usaha dan Kekhawatiran Teknis

Namun, di sisi lain, sejumlah pelaku usaha pertambangan menyikapi klaim menteri dengan hati-hati. Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) menyatakan dukungannya terhadap agenda pengurangan emisi dan kemandirian energi, tetapi mengingatkan bahwa implementasi B50 di alat berat tidak sesederhana mengganti bahan bakar di kendaraan ringan. Alat-alat seperti dump truck raksasa, ekskavator, bulldozer, dan genset berkapasitas besar memiliki spesifikasi mesin yang sangat sensitif terhadap komposisi bahan bakar. Kandungan biodiesel yang tinggi berpotensi menimbulkan masalah pada sistem injeksi, filter, dan ruang bakar karena sifatnya yang lebih kental dan mudah menyerap air. Hal ini bisa meningkatkan frekuensi penggantian filter serta overhaul mesin, yang ujungnya membebani biaya perawatan.

Seorang perwakilan IMA yang tidak mau disebutkan namanya menyebut bahwa uji coba B50 di lingkungan terbatas memang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar bersama produsen alat berat, namun hasilnya belum bisa digeneralisasi. Ia menambahkan bahwa bisnis pertambangan sudah dihadapkan pada kenaikan biaya logistik dan harga BBM non-subsidi, sehingga setiap lonjakan biaya operasional akibat penyesuaian mesin akan menekan margin yang sudah tipis, terutama bagi penambang skala menengah dan kecil. "Kami berharap pemerintah memberikan masa transisi dan insentif fiskal yang jelas, misalnya pengurangan pajak impor suku cadang atau subsidi selisih harga," ujarnya.

Proyeksi Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Di satu sisi, ekonom energi dari Universitas Indonesia memproyeksikan bahwa kebijakan B50 akan menghemat devisa impor minyak sekitar Rp 45 triliun per tahun apabila diterapkan penuh pada seluruh sektor, termasuk transportasi dan industri. Di sisi lain, tantangan teknis di pertambangan dapat menimbulkan biaya tersembunyi (hidden cost) yang belum terhitung dalam perencanaan makro. Belum lagi risiko pasokan jika produksi CPO terganggu oleh faktor cuaca atau lonjakan permintaan ekspor. Analis mencatat bahwa saat transisi dari B20 ke B35, beberapa pelaku usaha sempat melaporkan penurunan efisiensi bahan bakar hingga 3–5 persen, sehingga konsumsi solar sebenarnya justru naik. Untuk B50, angka penurunan efisiensi bisa lebih signifikan jika kualitas biodiesel tidak dikendalikan ketat.

Dari perspektif keberlanjutan, pencampuran B50 dinilai positif karena biodiesel berasal dari sumber nabati yang dapat diperbaharui. Namun, aktivis lingkungan mengingatkan agar pemerintah memastikan bahan baku biosolar tidak berasal dari lahan gambut yang dibuka secara ilegal. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) akan menjadi instrumen kunci agar program ini tidak justru memicu deforestasi.

Langkah Pemerintah Selanjutnya

Bahlil mengindikasikan bahwa Kementerian ESDM akan menerbitkan surat edaran atau peraturan menteri yang memuat tahapan implementasi B50, termasuk klasifikasi alat berat yang wajib menggunakan B50 sejak tahun depan dan alat yang diberikan kelonggaran waktu. Ia juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian dalam merumuskan standar teknis, mengingat biodiesel untuk alat berat memerlukan spesifikasi yang berbeda dengan bahan bakar kendaraan jalan raya. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga akan diminta untuk menyelaraskan suplai solar di wilayah tambang agar pasokan B50 dapat terjamin.

Dengan peringatan keras ini, pelaku tambang dihadapkan pada pilihan untuk segera beradaptasi atau bersiap menghadapi kemungkinan sanksi administratif. Bagi pelaku pasar, ketidakpastian ini menjadi sentimen baru yang layak diantisipasi, karena setiap dinamika biaya operasional akan langsung tercermin dalam laporan keuangan emiten sektor pertambangan. Akankah para pengusaha benar-benar siap? Dokumen RKAB periode berikutnya akan menjadi jawaban.