nadia-rahmawati
JAKARTA — Kabut asap lintas batas (transboundary haze) kembali menjadi ancaman serius di kawasan Asia Tenggara. Jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Manila, isu ini kembali mencuat ke permukaan sebagai salah satu agenda lingkungan yang paling sensitif. Pemerintah negara-negara ASEAN mendesak Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang setiap tahun berulang.
Krisis ini bukan hal baru. Sejak era 1990-an, kabut asap dari karhutla di Sumatra dan Kalimantan telah berulang kali menyelimuti langit Malaysia, Singapura, dan sebagian Thailand. Namun jelang KTT Manila kali ini, tekanan diplomatik terhadap Indonesia diprediksi akan jauh lebih kuat. Pasalnya, sejumlah negara telah menyuarakan kekecewaan atas lambatnya ratifikasi dan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP).
Kronologi Eskalasi Isu Menuju KTT Manila
- Agustus 2026: Titik panas (hotspot) di Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat melonjak drastis. Citra satelit mencatat lebih dari 1.200 titik api dalam sepekan, memicu asap tebal yang mulai menyebrang ke Selat Malaka.
- September 2026: Malaysia dan Singapura mengirim nota diplomatik resmi. Kedutaan besar kedua negara menyampaikan protes atas penurunan kualitas udara yang mengganggu penerbangan dan kesehatan warga.
- Awal Oktober 2026: Menteri Lingkungan Hidup negara-negara ASEAN menggelar pertemuan darurat virtual. Hasilnya, isu kabut asap dimasukkan sebagai agenda prioritas dalam KTT Manila.
- 14 Oktober 2026: Jelang KTT, dokumen bocor menyebutkan sejumlah delegasi akan menuntut Indonesia menandatangani komitmen pengurangan hotspot secara terukur dan transparan.
- Menuju KTT Manila: ASEAN mendesak adanya mekanisme pemantauan bersama dan dana darurat penanggulangan kabut asap lintas negara.
Dampak Ekonomi dan Kesehatan yang Menggunung
Krisis kabut asap tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik. Menurut data ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), kualitas udara di beberapa kota besar seperti Kuala Lumpur, Singapura, dan Medan sempat masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sekolah-sekolah diliburkan, penerbangan ditunda, dan angka kunjungan wisatawan turun hingga 15 persen.
"Kabut asap ini adalah bencana lintas batas. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. ASEAN harus bersatu menekan sumber masalahnya," ujar seorang pejabat lingkungan ASEAN yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, di sisi dalam negeri, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras memadamkan karhutla dengan operasi modifikasi cuaca, water bombing, serta penegakan hukum terhadap perusahaan pembuka lahan. Namun kritik muncul karena upaya tersebut dinilai masih reaktif, bukan preventif.
Tekanan Diplomatik dan Harapan KTT Manila
Dalam KTT Manila, ASEAN diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret: road map penanggulangan kabut asap, mekanisme pemantauan berbasis satelit bersama, serta dana bantuan cepat tanggap. Indonesia sebagai negara pemilik hutan terbesar di kawasan dituntut memainkan peran sentral.
Pengamat hubungan internasional menilai, jika KTT Manila gagal menghasilkan terobosan, kepercayaan antarnegara ASEAN bisa merosot. Isu kabut asap sering dianggap sebagai uji nyata solidaritas ASEAN — apakah organisasi ini mampu menyelesaikan masalah lingkungan yang berulang, atau justru terjebak dalam retorika tahunan tanpa solusi.
Poin Kunci yang Dipantau dari KTT Manila
- Komitmen Indonesia menurunkan hotspot secara terukur dalam periode satu tahun.
- Rencana pembentukan tim pemantau bersama ASEAN untuk karhutla.
- Mekanisme pendanaan darurat penanggulangan kabut asap.
- Peran ASEAN dalam mendukung transisi ekonomi hijau di kawasan.
- Akuntabilitas perusahaan penyebab karhutla lintas negara.
Krisis kabut asap ini menjadi cermin bahwa persoalan lingkungan tidak mengenal batas negara. Jelang KTT Manila, dunia menanti apakah ASEAN mampu bertindak lebih dari sekadar pernyataan bersama. Kabut asap terus bergerak, begitu pula tuntutan agar kawasan ini memiliki solusi nyata.
Comments (0)