AS Klaim Tarif Baru ke 60 Negara Tak Gerus Pertumbuhan

Pemerintahan Amerika Serikat telah memulai penerapan dua lapis bea masuk impor terbaru yang menyasar produk dari 60 negara mitra dagang. Tarif sebesar 10 persen dikenakan pada hampir seluruh komoditas impor, sementara barang yang dianggap strategis atau sensitif—seperti komponen elektronik, baja, dan produk tekstil tertentu—dihantam pungutan lebih tinggi, yaitu 12,5 persen. Langkah ini langsung menuai perdebatan, namun Washington menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menyeret kinerja perekonomian domestik.

Sikap percaya diri itu bersandar pada keyakinan bahwa struktur ekonomi AS saat ini lebih berorientasi jasa dan konsumsi rumah tangga, sehingga guncangan dari sisi produksi impor dapat diminimalkan. Bahkan, sumber resmi dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyebutkan bahwa tarif baru ini merupakan penyempurnaan dari rezim pungutan global sementara yang telah diuji coba sebelumnya.

Evolusi Kebijakan dari Tarif Sementara Global

Rezim tarif baru ini pada hakikatnya tidak hadir secara tiba-tiba. Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan tarif global darurat yang bersifat sementara dengan rentang persentase serupa. Tujuan awalnya adalah memberi tekanan pada rantai pasok global yang dinilai tidak adil sekaligus mengamankan pendapatan negara. Kajian internal USTR menunjukkan bahwa penyesuaian menjadi 10 persen dan 12,5 persen dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus menyelaraskan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mewajibkan tarif terikat.

Meski demikian, kritik datang dari berbagai kalangan. Federasi Ritel Nasional (NRF) Amerika Serikat menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif—bahkan yang tampak kecil—pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

"Kami memahami motif proteksi industri dalam negeri, tetapi dalam rantai pasok yang terintegrasi, pengenaan bea masuk tambahan adalah pajak terselubung bagi keluarga Amerika," demikian pernyataan tertulis NRF yang dikutip dalam dengar pendapat Kongres pekan lalu.

Dua Wajah Dampak Terhadap Perekonomian Domestik

Di satu sisi, basis data dari Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menyusut, dari sekitar 12 persen pada 2020 menjadi hanya 10,7 persen pada kuartal pertama 2025. Dengan demikian, jika pun tarif baru meningkatkan biaya bahan baku impor, porsi output nasional yang terpapar relatif terbatas. Para pendukung kebijakan menekankan bahwa kekuatan konsumsi rumah tangga—yang tumbuh 3,1 persen year-on-year pada April 2025—akan menjadi bantalan alami terhadap perlambatan sektor industri.

Di sisi lain, data Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) justru memberi sinyal peringatan. Indeks Harga Produsen (IHP) untuk barang manufaktur domestik sudah mengalami kenaikan 0,7 persen bulanan pada Mei 2025, didorong oleh ekspektasi kenaikan biaya impor. Apabila tarif baru memperkuat tren ini, inflasi inti yang saat ini bertengger di 3,4 persen year-on-year dapat kembali mendekati level 4 persen, memaksa bank sentral The Fed menunda pelonggaran suku bunga. Inilah dilema klasik: perlindungan industri jangka pendek versus stabilitas harga jangka menengah.

Respons Pasar dan Potensi Pembalasan Dagang

Reaksi pelaku pasar keuangan terpantau beragam. Indeks dolar AS menguat tipis 0,2 persen pasca pengumuman, mengindikasikan bahwa investor belum melihat ancaman serius terhadap fundamental makro. Namun, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik 4 basis poin ke level 4,41 persen, menandakan kekhawatiran terhadap ekspektasi inflasi. Sementara itu, bursa saham sektor ritel dan teknologi—yang paling bergantung pada komponen impor—terkoreksi ringan sebesar 0,8 persen pada sesi perdagangan berikutnya.

Dari luar negeri, gelagat pembalasan mulai terlihat. Menteri perdagangan salah satu negara terdampak, yang enggan disebut namanya, mengindikasikan bahwa negaranya tengah mengkaji pengenaan bea masuk balasan atas produk pertanian dan mesin AS. Dalam skenario terburuk, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan bahwa perang dagang berskala penuh dapat menggerus PDB global hingga 0,5 persen dalam dua tahun ke depan.

Proyeksi: Minim Guncangan atau Jalan Menuju Stagflasi?

Lembaga pemeringkat dan bank investasi terbelah dalam memandang implikasi tarif anyar ini. S&P Global dalam catatan risetnya menyatakan bahwa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi AS kemungkinan kurang dari 0,1 persen poin, asalkan tidak ada eskalasi lebih lanjut. Sebaliknya, Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan PDB AS untuk kuartal ketiga 2025 dari 2,7 persen menjadi 2,4 persen, mencerminkan faktor ketidakpastian dagang yang meningkat.

Mayoritas analis sepakat bahwa risiko terbesar bukan berasal dari tarif itu sendiri, melainkan dari spiral balas dendam perdagangan. Apabila negara-negara mitra kompak menerapkan retaliasi, ekspor AS—yang pada April lalu surplus di sektor jasa namun defisit untuk barang sebesar 98 miliar dolar AS—dapat tertekan lebih dalam, memperlebar defisit transaksi berjalan. Hal ini berpotensi menciptakan tekanan pada nilai tukar dan arus modal masuk, yang ujung-ujungnya membebani biaya pendanaan domestik.

Secara keseluruhan, klaim AS bahwa tarif terbaru tidak akan mencederai perekonomian dapat dimaklumi dari lensa data historis dan struktur konsumsi. Namun, ekonomi global yang masih bergelut dengan inflasi jasa yang lengket dan tensi geopolitik membuat ruang kesalahan menjadi semakin sempit. Publik, pelaku pasar, dan pejabat moneter akan mencermati rilis data perdagangan bulan depan untuk mengukur sejauh mana "lubang kecil" ini mampu membesar menjadi retakan yang mengancam fondasi pemulihan.