sarah-anjani
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan per awal 2025, nilai ekspor Indonesia masih tertinggal jauh dari Vietnam meski ukuran ekonomi nasional Indonesia jauh lebih besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara terbuka menjabarkan sejumlah faktor struktural yang membuat Vietnam mampu melaju lebih cepat, terutama dalam hal kinerja ekspor dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari adanya pekerjaan rumah mendasar yang belum tuntas di dalam negeri.
Struktur Industri dan Orientasi Ekspor
Di satu sisi, Airlangga menyoroti bahwa Vietnam berhasil membangun struktur industri yang berorientasi ekspor sejak jauh hari. Negara tersebut konsisten mengundang investor manufaktur global, terutama di sektor elektronik, tekstil, dan alas kaki, sehingga nilai ekspor mereka menembus angka lebih dari USD 370 miliar pada 2023, sementara Indonesia berada di kisaran USD 258 miliar. Rasio ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) Vietnam pun jauh lebih tinggi, mencerminkan fundamental ekonomi yang lebih terbuka terhadap pasar global.
Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar dengan lebih dari 270 juta jiwa, sehingga ekspor tidak menjadi satu-satunya motor pertumbuhan. Namun, ketergantungan pada komoditas mentah seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel membuat nilai tambah yang dinikmati Indonesia relatif terbatas. Ketika harga komoditas global turun, sentimen pasar melemah dan penerimaan ekspor ikut tergerus, sementara Vietnam lebih terlindungi karena basis industrinya lebih terdiversifikasi.
Peran Kawasan Ekonomi Khusus
Menurut Airlangga, salah satu kunci lompatan Vietnam adalah pengembangan KEK yang terintegrasi dengan pelabuhan dan infrastruktur logistik. Kawasan seperti di sekitar Ho Chi Minh City dan Hanoi dirancang untuk memangkas biaya logistik, mempercepat perizinan, dan memberi kepastian hukum bagi investor asing. Dalam konteks Indonesia, sejumlah KEK memang telah dibangun, misalnya di Sei Mangkei, Kendal, dan Batam, tetapi realisasi investasinya belum merata dan sering terkendala koordinasi antarlembaga serta kesiapan lahan.
"Vietnam punya disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan yang membuat investor percaya untuk menanamkan modal jangka panjang," ujar Airlangga dalam sebuah forum ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata soal insentif pajak, melainkan soal kredibilitas dan kemudahan berusaha secara menyeluruh. Indeks Ease of Doing Business Vietnam dalam beberapa tahun terakhir memang konsisten berada di atas Indonesia, meski keduanya sama-sama melakukan reformasi regulasi.
Pro dan Kontra dalam Membandingkan Kedua Negara
Pro: Perbandingan ini penting agar Indonesia tidak terjebak dalam zona nyaman. Dengan belajar dari Vietnam, Indonesia dapat mempercepat hilirisasi, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi. Struktur industri yang lebih padat karya dan berorientasi ekspor juga berpotensi menciptakan lapangan kerja lebih luas serta memperkuat cadangan devisa.
Kontra: Membandingkan dua negara secara langsung berisiko menyederhanakan persoalan. Skala ekonomi Indonesia jauh lebih besar, sehingga kompleksitas pengelolaan fiskal, politik, dan sosialnya berbeda. Vietnam memiliki keunggulan geografis berupa garis pantai panjang dan kedekatan dengan China sebagai pusat rantai pasok global, sementara Indonesia menghadapi tantangan logistik antarpulau yang mahal. Selain itu, pertumbuhan Vietnam juga dibayangi risiko capital outflow jika terjadi guncangan global, karena keterbukaan ekonominya membuatnya rentan terhadap volatilitas likuiditas internasional.
Implikasi bagi Proyeksi Ekonomi Nasional
Dari sudut pandang analisis, pernyataan Airlangga mencerminkan adanya tekanan politik dan ekonomi agar pemerintah mempercepat reformasi struktural. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5 persen secara year-on-year dinilai belum cukup untuk mengejar ketertinggalan. Tren investasi di sektor manufaktur Vietnam yang tumbuh dua digit menjadi alarm bahwa valuasi daya saing Indonesia perlu diperbaiki, mulai dari penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Portofolio kebijakan ke depan semestinya fokus pada penguatan industri pengolahan, bukan sekadar mengekspor bahan mentah. Tanpa itu, Indonesia berisiko terus tertinggal dalam perlombaan menarik modal global, terutama ketika sentimen pasar terhadap negara berkembang sedang bergejolak akibat ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi China. Pada akhirnya, pengakuan Airlangga adalah cermin bahwa kemajuan Vietnam bukan kebetulan, melainkan hasil disiplin kebijakan bertahun-tahun yang layak dipelajari dengan kepala dingin.
Comments (0)