Airlangga Bantah Tudingan AS: Transhipment Indonesia Tak untuk Bantu China

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan China pada 2024 diperkirakan berada di kisaran US$130–140 miliar, menjadikan Negeri Tirai Bambu sebagai mitra dagang terbesar sekaligus sumber impor utama. Namun, di tengah tren interkoneksi ekonomi yang semakin erat itu, muncul tudingan dari Amerika Serikat (AS) yang menyebut Indonesia turut membantu China menghindari bea masuk lewat jalur transhipment. Pemerintah pun akhirnya buka suara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa praktik transhipment merupakan bagian lazim dari rantai logistik global, bukan upaya menyelundupkan barang atau menghindari tarif. Transhipment sendiri adalah kegiatan memindahkan muatan di pelabuhan perantara sebelum dikirim ke negara tujuan akhir. Dalam perdagangan internasional, aktivitas ini rutin terjadi karena alasan efisiensi rute, jadwal pelayaran, hingga konsolidasi kargo.

Akar Tudingan di Tengah Perang Tarif

Tudingan Washington tidak muncul dari ruang hampa. Sejak awal 2025, AS mengalami kenaikan tajam bea masuk terhadap produk China, mulai dari tarif tambahan 10 persen hingga pemberlakuan tarif timbal balik yang sempat menyentuh kisaran 145 persen untuk sejumlah barang. Kebijakan tersebut mendorong eksportir China mencari jalur alternatif, termasuk mengalihkan pengiriman melalui negara ketiga. Otoritas bea cukai AS mencurigai sebagian barang asal China ikut menumpang rute tersebut dan lolos dari tarif tinggi.

Dalam laporannya, AS menggarisbawahi lonjakan impor dari sejumlah negara mitra yang tidak sejalan dengan kinerja fundamental ekonomi negara tersebut. Indonesia, yang mencatat ekspor nonmigas ke AS sekitar US$25 miliar per tahun, turut menjadi sorotan karena posisinya sebagai hub logistik di kawasan. Peningkatan arus barang di pelabuhan-pelabuhan nasional menjadi salah satu indikator yang diamati otoritas AS.

Bantahan Pemerintah: Soal Asal Usul Barang

Menanggapi hal itu, Airlangga menekankan bahwa penilaian suatu barang harus berbasis aturan asal usul atau rules of origin. Sepanjang eksportir mampu menunjukkan sertifikat asal dan dokumen kepabeanan yang sah, maka perpindahan barang melalui Indonesia tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Di satu sisi, argumen ini masuk akal secara teknis. Sebagai negara kepulauan dengan pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, Indonesia memang menjadi simpul alami distribusi barang. Tidak semua barang yang singgah di pelabuhan domestik merupakan produk lokal, dan hal itu bukan hal baru dalam perdagangan global.

Di sisi lain, kekhawatiran tetap beralasan. Praktik transhipment yang tidak didokumentasikan dengan baik rentan disalahgunakan, misalnya dengan pemalsuan sertifikat asal agar barang China dianggap produk Indonesia. Jika terbukti, risiko yang dihadapi bukan sekadar teguran diplomatik, tetapi potensi penyelidikan anti-circumvention oleh AS yang bisa berujung pada pengenaan bea masuk tambahan terhadap ekspor Indonesia.

Dua Perspektif: Risiko vs Fundamental Dagang

Pro: Hubungan dagang Indonesia–China terus mengalami kenaikan year-on-year, dengan defisit neraca perdagangan Indonesia yang cenderung melebar seiring derasnya impor barang modal dan bahan baku. Menjaga hubungan baik dengan Beijing penting bagi keberlanjutan industri dalam negeri yang bergantung pada pasokan dari China.

Kontra: Ketergantungan yang tinggi juga berarti eksposur terhadap kebijakan AS. Jika Washington menerapkan sanksi balasan, ekspor Indonesia ke AS yang selama ini menjadi penopang surplus perdagangan bisa tertekan. Sentimen pasar pun berpotensi terguncang; investor cenderung menilai ulang portofolio aset di negara yang terlibat sengketa dagang besar.

Para ekonom melihat dampak makro bisa menyebar ke beberapa kanal. Pertama, nilai tukar rupiah berpotensi mengalami tekanan jika muncul capital outflow dari pasar obligasi dan saham domestik. Kedua, likuiditas pasar keuangan dapat mengetat sementara. Ketiga, proyeksi pertumbuhan ekspor 2025 yang semula optimistis perlu dikoreksi bila ketegangan berlanjut.

Proyeksi ke Depan: Negosiasi Lebih Baik daripada Konfrontasi

Sejumlah pengamat menilai langkah paling rasional bagi Indonesia adalah membuka jalur komunikasi dan menyediakan data perdagangan yang transparan kepada otoritas AS. Pemerintah sendiri menyatakan siap melakukan klarifikasi dan kerja sama teknis dengan bea cukai AS untuk membuktikan kepatuhan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar bantahan diplomatik di ruang publik.

Dalam jangka menengah, diversifikasi mitra dagang tetap menjadi agenda fundamental yang tidak bisa ditunda. Indonesia perlu memperkuat nilai tambah domestik, bukan sekadar menjadi jalur lintas barang. Rasio ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor masih perlu ditingkatkan agar posisi tawar Indonesia di tengah persaingan AS–China semakin kuat.

Bagi pembaca awam, pesan utamanya sederhana: tudingan ini belum tentu berujung sanksi, tetapi juga tidak bisa dianggap sepele. Perkembangan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh kualitas negosiasi, kelengkapan data, dan seberapa cepat pemerintah mampu meyakinkan mitra dagangnya. Hingga saat ini, fundamental ekonomi domestik masih cukup terjaga, namun risiko eksternal tetap menjadi variabel yang harus dipantau ketat oleh pelaku pasar.