Airlangga Bantah RI Jadi Jembatan Transhipment China Menghindar Tarif AS

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas membantah dugaan bahwa Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur pengalihan muatan bagi produk China untuk menghindari bea masuk Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya sorotan global terhadap pola perdagangan yang melibatkan negara ketiga dalam perang tarif antara Washington dan Beijing. Ia menekankan bahwa seluruh proses produksi dan pengolahan komoditas yang diekspor dari Indonesia berlangsung di dalam negeri, sehingga tidak ada praktik pemindahan muatan atau pengubahan asal barang.

Bantahan ini muncul saat hubungan dagang RI–AS berada pada fase yang sensitif. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang tahun lalu tercatat sekitar 24 miliar dolar AS, sementara ekspor ke China berada di kisaran 65 miliar dolar AS. Dua mitra dagang tersebut menempati posisi teratas bagi produk Tanah Air, dan ketimpangan porsinya membuat setiap kebijakan tarif Washington selalu menjadi perhatian utama pelaku usaha.

Klaim Transshipment dan Bukti yang Dihadirkan

Kekhawatiran soal transshipment sebenarnya bukan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas bea dan cukai AS memperketat pemeriksaan asal-usul barang dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mendeteksi kemungkinan praktik pengalihan muatan asal China. Istilah transshipment sendiri merujuk pada pengiriman barang melalui negara perantara tanpa proses pengolahan yang substansial, sehingga negara asal barang tetap dianggap sebagai produsen sebenarnya.

Menanggapi hal itu, Airlangga membeberkan sejumlah bukti administratif yang menunjukkan kepatuhan Indonesia pada aturan asal barang atau rules of origin. Ia menegaskan bahwa dokumen sertifikat asal, data kepabeanan, hingga catatan rantai pasok dapat diverifikasi otoritas AS kapan pun dibutuhkan. “Jadi tidak benar praktik pemindahan muatan dari negara lain untuk diolah di Indonesia,” ujarnya, seraya menekankan bahwa nilai tambah yang dihasilkan industri pengolahan domestik menjadi penanda utama legalitas ekspor tersebut.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tren perbaikan struktur ekspor nasional. Rasio produk olahan terhadap total ekspor nonmigas kini berada di atas 75 persen, mengalami kenaikan dibandingkan satu dekade lalu yang masih di bawah 60 persen, sehingga argumen bahwa barang hanya singgah tanpa diolah semakin sulit dipertahankan.

Di Satu Sisi: Argumen yang Menopang Bantahan

Dari sisi fundamental, bantahan Airlangga memiliki dasar yang kuat. Pertama, struktur ekspor Indonesia ke AS didominasi produk yang bukan bagian dari rantai pasok China, seperti minyak sawit, alas kaki, hingga komponen elektronik yang diolah di pabrik dalam negeri. Kedua, data kepabeanan bilateral menunjukkan nilai impor AS dari Indonesia tidak melonjak abnormal saat tarif AS terhadap China mulai diberlakukan pada 2018–2019 maupun pada gelombang kenaikan tarif terbaru.

“Jika ada praktik transshipment, biasanya akan terlihat lonjakan ekspor yang tidak wajar dari negara perantara ke AS dalam waktu singkat. Data yang ada belum menunjukkan pola seperti itu untuk Indonesia,” kata seorang analis perdagangan internasional yang memantau arus barang di kawasan Asia.

Selain itu, masuknya investasi China di sektor manufaktur Indonesia — yang dalam lima tahun terakhir tumbuh signifikan — justru memperkuat argumen bahwa produk yang diekspor benar-benar diolah secara fisik di Tanah Air. Realisasi penanaman modal tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, baik di kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus, dan menambah likuiditas sektor riil domestik.

Di Sisi Lain: Risiko Reputasi dan Tekanan Dagang

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa bantahan pemerintah tidak otomatis menghapus risiko reputasi. Di satu sisi, pernyataan resmi memberi kepastian bagi pelaku usaha dan menenangkan sentimen pasar. Di sisi lain, risiko tetap menganga selama Washington masih melakukan peninjauan menyeluruh terhadap defisit dagangnya dengan negara-negara Asia Tenggara.

Data menunjukkan surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS memang masih moderat dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, namun trennya yang cenderung melebar belakangan ini berpotensi menarik perhatian otoritas dagang AS. Apabila dugaan pengalihan muatan menguat tanpa bantahan yang cukup kuat, risiko yang dihadapi bukan hanya bea masuk tambahan, melainkan pula penurunan kepercayaan investor terhadap kepastian rantai pasok domestik. Pengalaman serupa pernah terjadi di negara ASEAN lain dan berujung pada penyelidikan anti-dumping yang berlarut-larut serta capital outflow dari pasar keuangannya.

Proyeksi dan Langkah Antisipasi

Ke depan, pemerintah dinilai perlu memperkuat diplomasi dagang dan transparansi data. Kalangan ekonom berpendapat langkah paling efektif adalah membangun sistem verifikasi asal barang yang dapat diaudit lintas negara, sembari menjaga pertumbuhan ekspor tetap berkelanjutan. Proyeksi sementara menunjukkan ekspor Indonesia ke AS berpotensi tumbuh di kisaran 4–6 persen year-on-year tahun depan, seiring pemulihan permintaan global.

Namun angka tersebut dapat terkoreksi bila tensi dagang kembali memanas. Fundamental ekonomi domestik yang solid — tercermin dari indeks manufaktur yang masih berada di zona ekspansif — menjadi bantalan utama, tetapi valuasi dan pergerakan pasar tetap akan bereaksi terhadap setiap perkembangan kebijakan tarif Washington. Pelajaran dari episode ini cukup jelas bagi pelaku usaha: kepatuhan dokumentasi dan jejak rantai pasok yang transparan bukan lagi sekadar formalitas, melainkan instrumen pertahanan utama di tengah rivalitas dua raksasa ekonomi dunia.

Publik pun diharapkan mencermati setiap perkembangan lanjutan, sebab dampaknya akan terasa tidak hanya pada neraca perdagangan, tetapi juga pada iklim investasi dan lapangan kerja domestik dalam jangka menengah.