AI Transformasi Pasar Kerja, Serikat Buruh ASEAN Suarakan Nasib Pekerja Perempuan

Revolusi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi kian merambah berbagai sektor industri di Asia Tenggara, memicu gelombang perubahan yang tidak hanya mendisrupsi model bisnis tetapi juga komposisi tenaga kerja. Di tengah percepatan digitalisasi ini, suara dari kalangan serikat buruh ASEAN mengemuka, menyoroti bahwa pekerja perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif transformasi digital. Dalam sebuah forum regional yang dihelat pekan ini, perwakilan buruh dari enam negara anggota ASEAN menekankan perlunya kebijakan inklusif untuk melindungi tenaga kerja perempuan yang mendominasi sektor-sektor padat karya seperti garmen, manufaktur elektronik, dan layanan pelanggan.

Menurut data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang dikutip dalam forum tersebut, sekitar 67 persen pekerja perempuan di kawasan ASEAN bekerja pada pekerjaan yang berisiko tinggi tergantikan oleh otomasi dalam lima tahun ke depan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki yang tercatat sekitar 43 persen. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi perempuan pada peran-peran repetitif dan berbasis tugas manual yang mudah diotomatisasi melalui teknologi robotik dan perangkat lunak AI generatif. “Kami tidak anti-teknologi, tetapi transformasi ini harus adil. Pekerja perempuan tidak boleh menjadi korban dari efisiensi yang tidak terkendali,” ujar Anisa Rahmawati, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam sesi diskusi.

Disparitas Gender yang Melebar

Ketimpangan akses terhadap pelatihan keterampilan digital semakin memperparah situasi. Studi Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam, hanya 1 dari 4 pekerja perempuan yang pernah mengikuti pelatihan teknologi informasi formal, berbanding 2 dari 5 pada pekerja laki-laki. Akibatnya, saat perusahaan mengadopsi sistem manajemen inventori berbasis AI atau chatbot layanan pelanggan, pekerja perempuan di posisi administrasi dan dukungan operasional menjadi yang pertama terdampak pemutusan hubungan kerja. “Kita melihat fenomena silent layoff di pabrik-pabrik tekstil di Jawa Barat dan Bắc Ninh, di mana mesin bordir otomatis menggantikan seratus buruh perempuan dalam semalam tanpa program transisi yang memadai,” jelas Nguyen Thi Mai, aktivis buruh dari Vietnam.

Serikat pekerja juga menyoroti beban ganda yang dihadapi perempuan: selain ancaman kehilangan pekerjaan, mereka tetap menanggung tanggung jawab domestik yang tidak berkurang. Ketika pendapatan rumah tangga menurun akibat otomasi, perempuan seringkali dipaksa keluar dari pasar kerja formal dan beralih ke sektor informal dengan upah lebih rendah dan tanpa perlindungan sosial. Di Kamboja dan Myanmar, misalnya, laporan lapangan mencatat lonjakan pekerja perempuan di sektor jasa kebersihan dan pengasuhan anak yang bersifat informal setelah pabrik garmen mengurangi tenaga kerjanya.

Pelatihan Kepemimpinan: Jalan Menuju Pemberdayaan

Menanggapi urgensi ini, aliansi serikat buruh ASEAN bersama organisasi masyarakat sipil meluncurkan program pelatihan kepemimpinan khusus bagi pekerja perempuan. Inisiatif yang bertajuk “Women Leading the Future of Work” ini bertujuan membekali perempuan dengan literasi data, kecakapan negosiasi, serta pemahaman mendalam tentang hak-hak pekerja di era digital. Program ini telah menjangkau 1.200 perempuan dari sektor manufaktur, ritel, dan perbankan di lima negara sejak awal tahun, dengan target 5.000 peserta pada akhir 2027. “Kami tidak hanya melatih mereka menggunakan perangkat lunak, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk duduk di meja perundingan dan menyuarakan kebutuhan mereka,” kata Maria Lourdes Santos, koordinator program dari Aliansi Serikat Buruh Filipina.

Metode pelatihan mengombinasikan lokakarya tatap muka, bimbingan daring, dan proyek nyata di tempat kerja. Salah satu modul unggulan adalah “AI Literacy for Shop Floor Workers” yang mengajarkan cara membaca dasbor produksi digital, mengidentifikasi anomali data, dan berkomunikasi dengan teknisi otomasi. Hasil awal menunjukkan bahwa 74 persen peserta yang telah menyelesaikan pelatihan berhasil mempertahankan pekerjaan mereka saat perusahaan melakukan upgrade teknologi, bahkan beberapa di antaranya mendapat promosi ke posisi pengawas lini produksi yang sebelumnya didominasi laki-laki.

Desakan Kebijakan Inklusif

Namun, serikat buruh menegaskan bahwa pelatihan saja tidak cukup. Mereka mendesak pemerintah negara-negara ASEAN untuk mengadopsi kerangka kebijakan transisi yang berkeadilan gender. Desakan ini mencakup: kewajiban perusahaan melakukan analisis dampak gender sebelum menerapkan sistem AI, penyediaan cuti pelatihan berbayar bagi pekerja yang terancam otomasi, perluasan jaring pengaman sosial bagi pekerja informal, serta kuota keterwakilan perempuan dalam dewan pengawas yang membidangi transformasi digital perusahaan. “Regulasi harus memastikan bahwa algoritma tidak melanggengkan bias gender, misalnya dalam sistem rekrutmen atau evaluasi kinerja berbasis AI yang seringkali menggunakan data historis yang bias terhadap perempuan,” tegas Dr. Suryani Amin, pakar kebijakan ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada yang hadir sebagai pemantik diskusi.

Beberapa negara mulai bergerak. Pemerintah Thailand telah mengeluarkan pedoman bagi perusahaan penerima insentif otomasi untuk menyusun rencana reskilling pekerja, sementara Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah membahas Peraturan Menteri tentang penilaian risiko otomasi di sektor padat karya. Di tingkat regional, ASEAN Ministers of Labor Meeting pada kuartal ketiga tahun ini dijadwalkan akan membahas rekomendasi dari kelompok kerja serikat buruh ini.

Dengan laju adopsi AI yang diproyeksikan menyumbang 12–15 persen terhadap PDB ASEAN pada 2030, pertaruhan bagi pekerja perempuan tidak pernah sebesar ini. Sinergi antara inisiatif serikat buruh, program pelatihan yang tepat sasaran, dan kebijakan publik yang responsif gender akan menjadi kunci agar lompatan teknologi tidak meninggalkan jutaan perempuan di belakang. “Masa depan kerja di ASEAN akan inklusif atau tidak sama sekali,” pungkas Anisa Rahmawati, menggemakan sentimen yang menggema di seluruh forum.