AI Kuasai Pasar Kerja, Buruh ASEAN Perjuangkan Pekerja Perempuan

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) kian melesat dan merangsek ke berbagai lini industri, dari manufaktur hingga jasa keuangan. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, muncul keresahan mendalam tentang nasib pekerja, terutama perempuan. Dalam sebuah forum regional yang digelar baru-baru ini, perwakilan serikat buruh dari negara-negara ASEAN secara khusus menyoroti ancaman otomatisasi terhadap tenaga kerja perempuan. Mereka menekankan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, revolusi AI berpotensi memperburuk ketimpangan gender yang sudah ada.

Disrupsi Teknologi dan Kerentanan Perempuan

Data dari berbagai riset menunjukkan bahwa sekitar 60 persen pekerjaan yang berisiko tinggi terotomatisasi adalah posisi yang selama ini banyak diisi perempuan, seperti administrasi, entri data, dan layanan pelanggan. Di sektor manufaktur, khususnya garmen dan elektronik, puluhan juta buruh perempuan di ASEAN menghadapi ketidakpastian ketika mesin-mesin pintar mulai mengambil alih tugas repetitif. Di satu sisi, perusahaan meraih peningkatan produktivitas hingga 40 persen melalui penerapan AI. Di sisi lain, para pekerja ini kerap tidak memiliki bekal keterampilan digital yang memadai untuk beralih ke peran baru.

Angka partisipasi perempuan dalam bidang sains, teknologi, enjiniring, dan matematika (STEM) di kawasan Asia Tenggara masih berada di bawah 30 persen, menurut laporan UNESCO. Kesenjangan ini menciptakan lingkaran setan: minimnya keterwakilan perempuan di sektor teknologi membuat desain dan kebijakan otomatisasi sering kali tidak sensitif gender, yang pada akhirnya semakin memarjinalkan pekerja perempuan.

Suara Kritis dari Serikat Buruh ASEAN

Pertemuan yang dihadiri delegasi dari Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia itu menghasilkan sejumlah rekomendasi mendesak. Para pemimpin serikat buruh menyerukan agar pemerintah dan sektor swasta mempercepat program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) yang menyasar khusus perempuan. “Kami menolak narasi bahwa otomatisasi adalah keniscayaan yang harus diterima begitu saja tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya,” ujar salah satu delegasi. “Yang kami tuntut adalah transisi yang adil, di mana hak-hak pekerja tetap terlindungi.”

Mereka juga mengusulkan pembentukan dana penyesuaian disrupsi teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan jaminan pendapatan selama masa transisi karir para pekerja. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan menyediakan pelatihan bagi karyawan sebelum melakukan PHK massal akibat otomatisasi. Delegasi dari Indonesia menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan di era digital.

Pelatihan Kepemimpinan sebagai Kunci Pemberdayaan

Salah satu inisiatif kongkrit yang didorong adalah program pelatihan kepemimpinan bagi pekerja perempuan. Program ini tidak hanya mengajarkan literasi digital dasar, tetapi juga kemampuan manajerial, pengambilan keputusan berbasis data, dan keterampilan negosiasi. Tujuannya adalah membekali perempuan agar mampu menduduki posisi strategis dalam organisasi dan serikat pekerja, sehingga suara mereka lebih didengar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan bahwa peningkatan partisipasi dan produktivitas perempuan dapat mendorong pertumbuhan PDB negara-negara berkembang di Asia hingga 30 persen. Beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan sudah memulai program mentoring bagi karyawati, namun skalanya masih terbatas. Pelatihan kepemimpinan yang terstruktur dan didanai secara kolektif oleh pemerintah, industri, dan organisasi buruh dianggap sebagai investasi jangka panjang yang strategis.

Membangun Ekosistem Kerja yang Inklusif

Tantangan terbesar adalah menjembatani kesenjangan infrastruktur digital antara perkotaan dan pedesaan. Banyak pabrik yang mempekerjakan ribuan perempuan berlokasi di daerah dengan akses internet terbatas. Pelatihan daring menjadi kurang efektif jika tidak disertai perbaikan konektivitas. Oleh karena itu, forum buruh mendesak agar pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas pemerintah, sejalan dengan program pelatihan.

Di sisi lain, era AI juga membuka peluang baru di sektor-sektor yang memerlukan kecerdasan emosional dan kreativitas, seperti perawatan lansia, pendidikan anak usia dini, dan industri kreatif. Pekerja perempuan yang dibekali keterampilan hybrid—kombinasi kemampuan teknis dan interpersonal—justru akan menjadi aset berharga. Para analis menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan peta jalan transisi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan jumlah populasi pekerja perempuan yang mencapai hampir setengah dari total angkatan kerja ASEAN, kelangsungan mereka dalam pasar kerja yang digerakkan AI bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan fondasi stabilitas ekonomi regional. Kini saatnya kawasan ini merancang strategi yang menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan, bukan peminggiran.