6 Juta Data Ganda MBG Terdeteksi, Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) per akhir 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami kenaikan alokasi yang signifikan dalam anggaran negara, mencapai sekitar Rp71 triliun pada APBN 2025 dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup siswa, ibu hamil, dan balita. Namun, di tengah percepatan implementasi program prioritas nasional tersebut, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan temuan sekitar 6 juta data ganda siswa yang tercatat lebih dari satu kali dalam basis data calon penerima manfaat.

Secara proporsional, angka tersebut setara sekitar 7,2 persen dari total sasaran penerima. Dengan asumsi biaya penyediaan Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi, potensi pemborosan akibat duplikasi diperkirakan berkisar Rp60 miliar hingga Rp90 miliar untuk setiap hari penyaluran. Apabila diproyeksikan selama satu tahun anggaran dengan sekitar 200 hari penyaluran, nilai potensi kebocoran dapat menembus Rp12 triliun hingga Rp18 triliun, atau setara 17 hingga 25 persen dari pagu program.

Implikasi Fiskal di Tengah Ruang Gerak APBN yang Terbatas

Dari perspektif ekonomi publik, duplikasi data penerima manfaat merupakan bentuk inefisiensi alokasi yang berpotensi menimbulkan kebocoran fiskal. Persoalan ini menjadi krusial mengingat pemerintah tengah menjaga defisit APBN—selisih antara belanja dan pendapatan negara—pada kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Di saat yang sama, pemerintah juga menjalankan kebijakan efisiensi anggaran lintas kementerian dan lembaga senilai lebih dari Rp300 triliun pada 2025.

Dalam kondisi tersebut, setiap rupiah belanja sosial dituntut memiliki ketepatan sasaran yang tinggi. Duplikasi data berarti sebagian anggaran berisiko mengalir ke penerima yang sama dua kali, sementara kelompok lain yang berhak justru berpotensi tidak terlayani. Bagi sentimen pasar, kredibilitas pengelolaan anggaran program berskala besar menjadi salah satu penilaian fundamental terhadap kualitas tata kelola fiskal Indonesia secara keseluruhan.

Di Satu Sisi: Deteksi Dini Menjadi Sinyal Positif Tata Kelola

Di satu sisi, teridentifikasinya 6 juta data ganda sebelum seluruh anggaran tersalur dapat dibaca sebagai sinyal positif. Fungsi pengendalian internal dan verifikasi data menunjukkan kinerja, sehingga potensi kebocoran dapat ditekan lebih awal. Proses pembersihan data (data cleansing) yang dilakukan saat ini berpeluang menghemat belanja negara hingga belasan triliun rupiah dalam setahun, dana yang selanjutnya dapat dialihkan untuk memperluas cakupan penerima atau meningkatkan kualitas menu.

"Temuan duplikasi yang teridentifikasi sejak dini justru menunjukkan sistem pengendalian bekerja. Persoalannya bukan pada penemuannya, melainkan pada kecepatan pembenahan basis data agar anggaran tidak mengalir ke penerima yang salah," demikian pandangan sejumlah pengamat kebijakan publik.

Selain itu, keterbukaan otoritas dalam mengungkap temuan ini dapat memperkuat akuntabilitas publik. Dalam tren global, transparansi pengelolaan program sosial berskala besar kerap menjadi faktor penentu kepercayaan investor terhadap fundamental fiskal suatu negara.

Di Sisi Lain: Kualitas Basis Data Menjadi Pekerjaan Rumah Besar

Di sisi lain, munculnya jutaan data ganda mengindikasikan lemahnya integrasi antarbasis data, mulai dari data pokok pendidikan (Dapodik) di lingkungan kementerian pendidikan, data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), hingga sistem pendataan BGN sendiri. Skala temuan yang mencapai jutaan entri menunjukkan persoalan ini bersifat struktural, bukan sekadar kesalahan input sporadis.

Risiko yang mengintai bukan hanya inclusion error, yakni pihak yang tidak berhak atau tercatat ganda tetap menerima manfaat, tetapi juga exclusion error, yaitu siswa yang berhak justru terhapus dari daftar akibat proses pembersihan yang terburu-buru. Keduanya sama-sama menimbulkan biaya ekonomi dan sosial. Tanpa satu sumber data rujukan tunggal (single source of truth), risiko duplikasi serupa berpotensi berulang pada tahun anggaran berikutnya, terlebih bila target penerima terus dinaikkan.

Proyeksi dan Langkah Kebijakan ke Depan

Ke depan, proyeksi efektivitas MBG akan sangat bergantung pada tiga hal: integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal penerima, audit berkala terhadap basis data penerima manfaat, serta sinkronisasi kelembagaan antara BGN, kementerian pendidikan, dan Dukcapil. Bila pembenahan berjalan sesuai tren yang diharapkan, potensi penghematan dari penghapusan 6 juta data ganda dapat memperkuat ruang fiskal program tanpa menambah beban APBN.

Sebaliknya, apabila proses validasi berjalan lambat, risiko pemborosan akan terus membayangi program dengan belanja tahunan puluhan triliun rupiah ini. Pada akhirnya, temuan BGN menjadi ujian nyata bagi tata kelola anggaran sosial Indonesia: apakah mampu dikonversi menjadi momentum efisiensi, atau justru berkembang menjadi beban fiskal berulang. Pasar dan publik kini menanti bukti perbaikan tersebut dalam realisasi anggaran tahun berjalan.