1.800 Ton Emas Bernilai US$ 252 Miliar di Luar Sistem Keuangan

Berdasarkan data yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Agustus 2026, sekitar 1.800 ton emas milik masyarakat Indonesia masih tersimpan di luar sistem keuangan formal. Dengan valuasi harga saat ini, aset tersebut bernilai US$ 252 miliar, atau sekitar Rp 3.900 triliun dengan kurs Rp 15.500 per dolar Amerika Serikat. Jumlah itu lebih dari satu setengah kali total cadangan devisa nasional yang tercatat sekitar US$ 150 miliar. Di tengah inflasi yang bergerak fluktuatif secara year-on-year serta ketidakpastian ekonomi global, pertanyaan besarnya bukan lagi di mana emas itu disimpan, melainkan bagaimana aset tersebut dapat ikut menggerakkan perekonomian. Tulisan ini mengulas dua sisi dari wacana menarik emas masyarakat agar masuk ke dalam sistem keuangan.

Membaca Angka di Balik 1.800 Ton Emas

Emas sebanyak 1.800 ton setara dengan 1,8 miliar gram. Jika satu gram emas dihargai sekitar US$ 140, hasil kalinya memang mendekati US$ 252 miliar. Bandingkan dengan emas yang tercatat dalam neraca resmi Bank Indonesia yang hanya sekitar 78 ton. Artinya, kepemilikan emas di tangan masyarakat mencapai sekitar 23 kali lipat cadangan resmi negara. Dalam konteks makro, cadangan devisa adalah aset negara dalam mata uang asing dan emas yang berfungsi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri. Semakin besar cadangan, semakin kuat pula fundamental perekonomian dalam menghadapi gejolak global. Namun emas milik masyarakat yang disimpan di rumah belum tercatat sebagai bagian dari sistem tersebut. Selama ini, tren kepemilikan emas di Indonesia memang tinggi karena emas dianggap aman saat inflasi meninggi dan ketidakpastian meningkat. Pertanyaannya, apakah aset berharga itu dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang produktif tanpa memicu gejolak baru.

Di Satu Sisi: Peluang Likuiditas dan Pendanaan Baru

Di satu sisi, memasukkan emas ke dalam sistem keuangan membuka peluang besar. Masyarakat pemilik emas dapat memanfaatkan skema gadai atau pinjaman beragunan emas di lembaga jasa keuangan, sehingga dana yang selama ini menganggur bisa mengalir ke perbankan dan menambah likuiditas domestik. Pemerintah juga berpeluang menerbitkan instrumen investasi berbasis emas, misalnya sukuk beragun emas, yang dapat menarik minat investor domestik maupun asing untuk memperkuat portofolio mereka. Dari sisi makro, masuknya dana tersebut berpotensi mendorong konsumsi dan investasi, dua komponen utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, emas yang terdata di lembaga resmi bisa menambah pos cadangan devisa sekaligus memperkuat ketahanan terhadap tekanan eksternal. Sejumlah ekonom menilai skenario ini dapat meningkatkan rasio inklusi keuangan nasional yang saat ini masih berada di bawah target. Dengan kata lain, emas yang selama ini pasif bisa berubah menjadi aset produktif yang menopang pembiayaan pembangunan, termasuk program prioritas pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Di Sisi Lain: Risiko yang Tidak Bisa Diabaikan

Di sisi lain, sejumlah risiko menuntut kehati-hatian. Dalam beberapa tahun terakhir, harga emas memang mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi juga kerap mengalami penurunan tajam ketika sentimen pasar berubah. Fluktuasi tersebut membuat valuasi aset ini tidak stabil; jika harga turun, nilai agunan ikut menyusut dan berpotensi memicu risiko kredit bagi lembaga pembiayaan. Selain itu, emas adalah aset yang tidak menghasilkan imbal hasil tetap seperti bunga deposito atau kupon obligasi, sehingga menyimpannya di lembaga keuangan tidak otomatis menciptakan nilai tambah tanpa instrumen pengelola yang produktif. Yang tidak kalah penting, konversi emas menjadi uang tunai secara besar-besaran dalam waktu singkat justru bisa mendorong tekanan inflasi. Apalagi bila dana tersebut akhirnya mengalir ke luar negeri, risiko capital outflow dan pelemahan nilai tukar rupiah ikut membayangi. Infrastruktur pendukung pun belum sepenuhnya siap, mulai dari lembaga bullion, standar sertifikasi kadar emas, hingga aturan perpajakan. Para pengamat juga mengingatkan bahwa tingginya simpanan emas di rumah bisa mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan formal, sehingga edukasi menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Proyeksi dan Catatan untuk Ke Depan

Mencermati perkembangan ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan ekosistem bullion agar emas masyarakat dapat terdata dan dikelola secara resmi. Dalam proyeksi jangka menengah, jika hanya sebagian kecil dari 1.800 ton emas itu yang berhasil masuk ke sistem keuangan, dampaknya terhadap likuiditas dan pembiayaan sudah cukup signifikan bagi perekonomian. Namun para analis menekankan bahwa kebijakan ini harus berjalan bertahap dengan pengawasan ketat terhadap pergerakan indeks harga emas dan stabilitas nilai tukar. Sentimen pasar domestik akan menjadi penentu utama, karena kepercayaan masyarakat adalah kunci agar program monetisasi emas benar-benar berhasil. Yang jelas, kekayaan senilai US$ 252 miliar adalah potensi, bukan jaminan. Tanpa tata kelola yang baik, aset tersebut bisa tetap menjadi harta yang diam; dengan kebijakan yang tepat, ia dapat menjadi penopang fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global. Keputusan akhirnya ada di tangan pemerintah, pelaku industri, dan tentu saja masyarakat pemilik emas itu sendiri.