Airlangga Optimistis Isu Transshipment Tak Akan Mengganggu Perundingan Dagang RI-AS

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran USD 40 miliar, dengan posisi neraca Indonesia yang konsisten mencatat surplus belasan miliar dolar AS dan tren kenaikan year-on-year yang stabil. Momentum itu menjadi latar dari proses perundingan dagang kedua negara yang masih berjalan, setelah Washington sempat menerapkan bea masuk 32 persen terhadap produk Indonesia pada April 2025 sebelum tarif diturunkan ke level 10 persen. Di tengah proses tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa isu dugaan transshipment yang diangkat Amerika Serikat hanyalah bagian dari pembahasan teknis, dan ia optimistis hasil akhir kesepakatan dagang bilateral tidak akan terganggu oleh tuduhan tersebut.

Memahami Isu Transshipment dan Sumber Kekhawatiran

Istilah transshipment merujuk pada praktik pengalihan rute pengiriman barang melalui pelabuhan negara ketiga sebelum sampai ke negara tujuan. Dalam konteks perang dagang global, praktik ini kerap dipakai untuk menyamarkan negara asal barang, misalnya dengan mengirim produk asal Tiongkok melalui pelabuhan Indonesia agar terhindar dari bea masuk tinggi yang dikenakan Washington. Pemerintah AS bahkan telah mengancam tarif tambahan hingga 200 persen untuk produk yang terbukti melewati jalur transshipment. Tuduhan semacam itu sebenarnya bukan hal baru bagi negara-negara mitra dagang AS, namun posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan surplus perdagangan terbesar terhadap AS membuat isu ini mendapat sorotan lebih besar.

Di Satu Sisi: Optimisme Pemerintah Punya Dasar

Keyakinan Airlangga tidak muncul tanpa alasan. Pertama, kedua negara telah membangun fondasi kerja sama yang cukup kuat, termasuk komitmen Indonesia mengimpor komoditas Amerika Serikat senilai sekitar USD 19 miliar yang disepakati tahun lalu sebagai bagian dari negosiasi penurunan tarif. Kedua, pemerintah telah merespons isu transshipment dengan langkah konkret, seperti penguatan inspeksi asal barang di pelabuhan utama dan kerja sama bea cukai dengan otoritas AS. Ketiga, secara fundamental, struktur perdagangan kedua negara bersifat saling melengkapi: Indonesia memasok produk manufaktur dan agrikultur, sementara AS memasok gandum, kedelai, hingga produk teknologi. Rasio ketergantungan yang saling menguntungkan inilah yang menurut sejumlah pengamat membuat Washington enggan menggagalkan kesepakatan hanya karena isu teknis yang belum terbukti.

Sentimen pasar pun terlihat merespons positif. Indeks harga saham dan nilai tukar rupiah cenderung stabil setelah pernyataan tersebut, menandakan pelaku pasar menilai risiko transshipment masih jauh dari level kritis. Likuiditas di pasar keuangan domestik juga relatif terjaga, dengan investor asing masih mencatatkan aliran masuk portofolio di sepanjang semester pertama tahun ini.

Di Sisi Lain: Risiko yang Tidak Bisa Diabaikan

Kendati optimisme terdengar meyakinkan, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa risiko tidak sepenuhnya hilang. Jika otoritas AS menemukan bukti kuat adanya pelanggaran, sanksi yang dijatuhkan berpotensi meluas ke produk ekspor Indonesia yang sah. Dalam skenario terburuk, tarif tambahan hingga 200 persen dapat memangkas daya saing produk dalam negeri di pasar AS secara signifikan, menggerus kinerja ekspor, dan pada akhirnya menekan neraca perdagangan. Dampak ikutannya bisa merambat ke pasar keuangan, mulai dari pelemahan rupiah, capital outflow dari pasar obligasi, hingga gejolak indeks harga saham.

Kekhawatiran lain datang dari sisi biaya kepatuhan. Pengusaha eksportir khawatir proses verifikasi asal barang yang lebih ketat akan memperpanjang waktu pengiriman dan menaikkan biaya logistik, sehingga menggerus margin keuntungan. Beberapa asosiasi pengusaha juga menyoroti risiko reputasi: tuduhan transshipment yang berlarut-larut bisa meredupkan citra Indonesia sebagai mitra dagang yang dapat dipercaya, meskipun secara resmi tuduhan tersebut belum dibuktikan.

Proyeksi ke Depan dan Sikap yang Perlu Dijaga

Ke depan, arah perundingan akan sangat ditentukan oleh dua faktor: kecepatan pemerintah membuktikan komitmen penegakan aturan, dan kemampuan menjaga komunikasi yang cair dengan otoritas dagang AS. Proyeksi optimistis menyebutkan kesepakatan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun dengan penurunan tarif lebih lanjut, sementara proyeksi hati-hati mengingatkan bahwa isu transshipment bisa menjadi kartu tawar yang digunakan AS dalam negosiasi aspek lain, seperti akses pasar produk pertanian dan jasa keuangan.

Yang jelas, fundamental ekonomi Indonesia tetap menjadi penopang utama. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, defisit transaksi berjalan yang terjaga, dan cadangan devisa yang memadai memberi ruang bagi pemerintah untuk bernegosiasi dari posisi yang tidak lemah. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa dalam perdagangan internasional, optimisme harus selalu dibarengi kesiapan menghadapi skenario terburuk. Diversifikasi pasar ekspor, penguatan sistem pelacakan asal barang, dan transparansi data perdagangan menjadi langkah-langkah yang sebaiknya terus dijalankan agar Indonesia tidak menggantungkan seluruh kartu pada satu meja perundingan.