Wapres Gibran Tinjau Progres Tol Prosiwangi: 65 Persen

Probolinggo – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proyek Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) pada Jumat (10/7/2026). Kunjungan ke lokasi konstruksi di wilayah Paiton ini menjadi bagian dari monitoring percepatan infrastruktur konektivitas di ujung timur Pulau Jawa. Gibran hadir didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta jajaran pemerintah daerah setempat.

Proyek yang membentang sekitar 172 kilometer ini merupakan kelanjutan dari jaringan Trans-Jawa dan dirancang untuk memangkas waktu tempuh dari Probolinggo ke Banyuwangi secara signifikan. Tahap 1 yang kini dikerjakan mencakup seksi Probolinggo–Besuki sepanjang 49 kilometer, dengan nilai investasi mencapai Rp9,8 triliun.

Progres Fisik dan Target Penyelesaian

Berdasarkan data lapangan per awal Juli 2026, progres konstruksi Tahap 1 telah menyentuh angka 65,3 persen. Pencapaian ini sedikit melampaui rencana awal sebesar 62 persen pada periode yang sama. Pembebasan lahan sendiri sudah mencapai 92 persen dari total kebutuhan, menyisakan beberapa titik di kawasan perkotaan yang masih dalam proses negosiasi.

“Secara umum saya melihat progresnya cukup baik. Ada percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dan saya minta ini terus dijaga ritmenya agar target operasional akhir 2027 bisa tercapai,” ujar Gibran usai menerima paparan dari kontraktor pelaksana.

Struktur utama seperti jembatan Sungai Pekalen dan jembatan Sungai Rondoningo telah rampung, sementara pekerjaan tanah dan perkerasan rigid pavement terus dikebut. Manajer Proyek menyebutkan bahwa saat ini fokus pengerjaan berada pada seksi 3 dan 4 yang memiliki kontur lebih menantang.

Manfaat Ekonomi dan Konektivitas

Kehadiran Tol Prosiwangi diproyeksikan memangkas waktu perjalanan dari Probolinggo ke Banyuwangi dari semula 6–7 jam menjadi hanya 3–4 jam. Efisiensi ini diharapkan mendongkrak mobilitas barang dan jasa, terutama untuk komoditas pertanian, perikanan, dan hasil perkebunan yang menjadi andalan kawasan tapal kuda.

Konektivitas baru ini juga disebut bakal memperkuat koridor wisata strategis. Destinasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kawah Ijen, hingga Pantai Pulau Merah akan lebih mudah diakses. Pelaku usaha perhotelan dan biro perjalanan di Banyuwangi dan Situbondo menyambut optimistis karena proyek ini akan membuka akses wisatawan domestik dan mancanegara secara lebih masif.

Dari sisi industri, kawasan Probolinggo dan Pasuruan yang memiliki banyak pabrik pengolahan hasil laut dan manufaktur diprediksi semakin kompetitif. Biaya logistik yang selama ini membebani pengusaha di ujung timur Jawa dapat ditekan hingga 30 persen, mendorong ekspansi investasi baru.

Tantangan dan Instruksi Wapres

Meski progres terpantau positif, proyek ini tidak lepas dari tantangan. Kondisi tanah yang bervariasi, mulai dari area rawa hingga perbukitan kapur, memerlukan penanganan geoteknik khusus. Di beberapa titik, pekerjaan harus menunggu musim kemarau agar stabilitas lereng galian terjaga.

Gibran secara spesifik menyoroti pentingnya manajemen dampak sosial. “Pastikan masyarakat yang terdampak, terutama yang lahannya belum selesai dibebaskan, mendapatkan hak secara adil dan transparan. Jangan sampai ada gejolak yang menghambat jadwal,” tegasnya. Ia juga menginstruksikan agar jalur logistik lokal dan akses warga ke sawah atau tambak tetap difungsikan selama konstruksi berlangsung.

Kontraktor pelaksana menyatakan telah menyiapkan traffic management plan yang melibatkan kepolisian dan dinas perhubungan untuk mengurangi kemacetan di jalan nasional Pantura yang menjadi jalur alternatif utama.

Dukungan Multisektor untuk Percepatan

Pendanaan proyek menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan konsorsium BUMN dan swasta. Menteri PUPR menyebutkan bahwa dukungan fiskal dari APBN telah dialokasikan untuk konstruksi dan pembebasan lahan, sementara pihak swasta menanggung biaya operasional dan pemeliharaan setelah tol beroperasi.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah di tiga kabupaten—Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi—telah membentuk tim terpadu untuk mempercepat perizinan dan penyelesaian sengketa lahan. Bupati setempat yang turut mendampingi kunjungan menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan sisa pembebasan lahan paling lambat akhir 2026.

Sektor perbankan juga menunjukkan minat. Beberapa bank nasional telah mengucurkan kredit konstruksi dengan skema sindikasi senilai Rp6,2 triliun, menandakan keyakinan terhadap kelayakan ekonomi proyek ini.

Langkah ke Depan

Setelah Tahap 1 rampung, pemerintah akan melelang paket Tahap 2 (Besuki–Situbondo) sepanjang 58 kilometer dan Tahap 3 (Situbondo–Banyuwangi) sepanjang 65 kilometer. Nilai total investasi seluruh koridor diperkirakan menembus Rp30 triliun. Kementerian PUPR menargetkan seluruh ruas Prosiwangi dapat beroperasi penuh pada tahun 2030.

Wapres menekankan agar setiap tahap pembangunan tidak hanya menjadi mercusuar infrastruktur, tetapi juga katalisator pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. “Saya ingin ada rest area yang memberdayakan UMKM lokal, akses menuju desa wisata, dan kawasan industri kecil di sekitar pintu tol. Infrastruktur harus inklusif,” katanya menutup sesi peninjauan.

Dengan kunjungan ini, sinyal pemerintah semakin jelas: megaproyek Prosiwangi bukan sekadar jalur penghubung, melainkan fondasi pemerataan ekonomi di wilayah timur Jawa yang selama ini kerap tertinggal. Publik kini menanti realisasi komitmen tersebut, sembari mengawal transparansi dan kualitas pengerjaan hingga tuntas.

---

(Analisis dan data tambahan dihimpun dari paparan teknis kontraktor dan keterangan resmi Kementerian PUPR.)