Menolak Uang Tunai di Gerai Ritel: Aturan Hukum dan Kontroversinya

Kebijakan sebuah gerai roti ternama yang hanya menerima pembayaran nontunai melalui QRIS telah memicu polemik di masyarakat. Di media sosial, banyak konsumen mengeluhkan penolakan uang tunai saat bertransaksi. Perdebatan pun meluas: apakah sebuah badan usaha boleh menolak alat pembayaran sah seperti rupiah? Di satu sisi, gerai tersebut beralasan ingin meningkatkan efisiensi dan higienitas, sementara di sisi lain, konsumen merasa haknya dilanggar. Pertanyaan ini menguak ketegangan antara praktik bisnis modern dan kepastian hukum yang melindungi konsumen.

Rupiah sebagai Alat Pembayaran Sah: Landasan Hukum dan Sanksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21, rupiah wajib diterima sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penolakan terhadap rupiah dalam transaksi tunai dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp200 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Aturan ini menegaskan bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan negara yang tidak boleh diabaikan. Meski demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur transaksi nontunai, sehingga menimbulkan area abu-abu ketika sebuah gerai menerapkan kebijakan fully cashless.

Bank Indonesia (BI) dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa masyarakat tetap berhak membayar dengan uang tunai. Namun, BI juga mendorong penggunaan transaksi digital melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Hingga pertengahan 2024, jumlah merchant QRIS telah menembus 35 juta dengan volume transaksi melampaui Rp120 triliun per bulan. Kebijakan satu gerai yang menolak tunai dipandang sebagian pihak sebagai langkah progresif, tetapi benturan dengan UU Mata Uang membuatnya rawan gugatan hukum.

Tren Nontunai dan Logika Bisnis di Balik Penolakan Uang Tunai

Pelaku usaha memiliki sejumlah argumen rasional untuk beralih ke pembayaran nontunai. Pertama, efisiensi operasional: pengelolaan uang tunai membutuhkan biaya cash handling, seperti pengamanan, setor ke bank, dan risiko selisih kas. Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan bahwa biaya pengelolaan tunai bisa mencapai 0,5%–1% dari omzet. Kedua, percepatan antrean: pembayaran dengan QRIS atau kartu nirsentuh jauh lebih singkat dibandingkan transaksi tunai yang melibatkan penghitungan dan pengembalian uang. Ketiga, faktor higienitas pasca-pandemi: uang kertas dan logam dianggap sebagai media perpindahan kuman.

Selain itu, tren digitalisasi transaksi memang tengah meningkat. Berdasarkan data BI, transaksi QRIS tumbuh 180% year-on-year pada kuartal pertama 2024, menjadikannya salah satu metode pembayaran favorit. Bagi gerai dengan target pasar kelas menengah-atas dan generasi muda, kebijakan nontunai dianggap sejalan dengan perilaku konsumen yang kian tech-savvy. Namun, proyeksi ini tidak berlaku seragam. Di segmen konsumen menengah-bawah, di daerah pedesaan, atau pada kelompok lansia, ketergantungan terhadap uang tunai masih sangat tinggi. Inklusi keuangan nasional memang meningkat ke level 88% pada 2024, tetapi kesenjangan infrastruktur digital masih menyisakan sebagian masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.

Dua Sisi Polemik: Hak Konsumen versus Modernisasi Bisnis

Di satu sisi, kebijakan menolak uang tunai melukai prinsip dasar perlindungan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa praktik tersebut bersifat diskriminatif terhadap konsumen yang belum memiliki akses perbankan atau perangkat digital. “Setiap konsumen berhak memilih metode pembayaran yang tersedia, termasuk uang tunai yang dijamin oleh undang-undang. Pelaku usaha tidak bisa memaksakan kebijakan yang merugikan satu kelompok,” ujar seorang aktivis YLKI dalam diskusi mingguan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha menolak pembayaran konsumen tanpa alasan sah.

Di sisi lain, kalangan pengusaha ritel menekankan bahwa keputusan bisnis semacam ini harus dihormati sebagai bagian dari strategi diferensiasi layanan. Mereka berargumen bahwa konsumen tetap memiliki pilihan untuk berbelanja di gerai pesaing yang masih menerima tunai. “Ini soal customer profiling dan efisiensi. Tidak ada unsur paksaan, karena konsumen bebas memilih gerai lain jika tidak sepakat dengan kebijakan kami,” jelas seorang perwakilan Aprindo. Dari perspektif fundamental bisnis, kebijakan cashless juga dapat menekan kebocoran pendapatan dan memudahkan pencatatan akuntansi yang lebih transparan untuk kepentingan pajak.

Bank Indonesia mengambil posisi tengah. Deputi Gubernur BI mengingatkan bahwa meskipun pihaknya mendorong inovasi pembayaran, penolakan total terhadap uang tunai tidak sejalan dengan UU Mata Uang. BI sedang mengkaji penerbitan aturan turunan yang lebih jelas untuk mengakomodasi tren ini tanpa melanggar kepastian hukum. “Kami akan menertibkan merchant yang menolak tunai secara penuh, sambil menyediakan jalur edukasi agar konsumen beralih secara sukarela ke digital,” kata seorang pejabat BI dalam konferensi pers virtual.

Mencari Titik Temu: Solusi dan Implikasi ke Depan

Agar polemik ini tidak terus berulang, diperlukan keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan hukum. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan model hibrid: gerai tetap menyediakan satu loket khusus pembayaran tunai, sementara mayoritas transaksi dialihkan ke nontunai. Praktik ini sudah lazim di beberapa restoran waralaba besar yang tetap mempertahankan opsi tunai untuk mematuhi aturan dan merangkul semua segmen konsumen.

Dari sisi regulasi, revisi sederhana terhadap UU Mata Uang atau penerbitan Peraturan Bank Indonesia yang memberikan pengecualian terbatas bagi segmen usaha tertentu dapat menjadi jalan keluar. Negara seperti Swedia dan Tiongkok telah lebih dahulu mengadopsi kebijakan cashless society dengan pengaturan ketat, namun tetap menyisakan akses tunai bagi kelompok rentan. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari sana. Yang jelas, setiap kebijakan yang berpotensi mengecualikan sebagian warga harus diimbangi dengan percepatan inklusi keuangan, perluasan infrastruktur digital, dan edukasi massal. Kebijakan menolak uang tunai mungkin tampak maju, tetapi tanpa kepastian hukum yang jelas, ia hanya akan menjadi pemicu gejolak baru di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya siap bertransformasi.