Wamenkum Eddy Hiariej Desak Evaluasi Total Efektivitas Lembaga Negara

Ruang-ruang rapat ber-AC di kawasan pusat pemerintahan kembali dihangatkan oleh diskursus mendasar yang selama ini membebani keuangan negara: efisiensi birokrasi. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, melemparkan sorotan tajam terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara yang dinilai tidak lagi berjalan efektif. Langkah peninjauan ulang dinilai bukan lagi sekadar opsi administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari jebakan birokrasi yang gemuk, lamban, dan tumpang tindih.

Dalam pandangannya, pria yang akrab disapa Eddy Hiariej tersebut menggarisbawahi bahwa fenomena obesitas kelembagaan di Indonesia kerap melahirkan duplikasi tugas. Banyak komisi, badan, maupun lembaga non-struktural yang dibentuk pasca-Reformasi justru bekerja pada ranah yang sama dengan kementerian induk, sehingga menciptakan kerumitan regulasi dan pemborosan anggaran yang signifikan.

Labirin Birokrasi dan Beban Anggaran Negara

Perkembangan lembaga negara independen serta Lembaga Non-Struktural (LNS) dalam dua dekade terakhir memang menunjukkan grafik yang membesar. Namun, efektivitas kinerjanya kerap dipertanyakan oleh publik. Banyak dari lembaga ini dialokasikan dana belanja operasional yang sangat besar, tetapi output kebijakan yang dihasilkan amat minim.

"Pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga negara. Kita tidak boleh membiarkan lembaga berdiri tanpa fungsi yang jelas dan hanya menyedot APBN tanpa kontribusi nyata," ujar Wamenkum Eddy Hiariej dalam keterangannya.

Hasil penelusuran analitis menunjukkan bahwa alokasi APBN untuk pemeliharaan gedung, gaji pejabat, dan biaya operasional komisi-komisi non-struktural menyerap porsi yang tidak sedikit. Berdasarkan data evaluasi kelembagaan, lebih dari 70 lembaga negara dan badan ad-hoc beroperasi di Indonesia, di mana sebagian besar di antaranya memiliki fungsi yang beririsan langsung dengan kementerian teknis.

Peta Jalan Restrukturisasi dan Penggabungan

Wamenkum menilai bahwa pembenahan tidak boleh berhenti pada wacana akademis belaka. Diperlukan audit kinerja secara menyeluruh untuk memetakan lembaga mana yang masih layak dipertahankan, mana yang harus digabungkan (merger), serta mana yang patut dibubarkan secara permanen. Penataan ini bertujuan agar struktur hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih lincah menghadapi tantangan global.

Beberapa langkah strategis yang didorong dalam kerangka evaluasi total ini meliputi:

• Audit Kinerja Periodik: Mengukur sejauh mana output lembaga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
• Integrasi Fungsi: Mengembalikan fungsi lembaga non-struktural yang berhimpitan kepada kementerian induk yang membidanginya.
• Pembubaran Lembaga Inefektif: Memangkas badan ad-hoc yang sudah kehilangan relevansi tugas dan fungsinya.

Pemerintah di bawah komando Kementerian Hukum bertekad untuk merajut kembali arsitektur kelembagaan negara agar lebih rasional. Penataan ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit, sekaligus memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar mengalir untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar membiayai struktur yang tak berdaya guna.