Wacana Laba Danantara Masuk APBN: Antara Peluang dan Risiko

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal II-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen year-on-year, sementara pemerintah terus mencari sumber penerimaan baru untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah lanskap fiskal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya gagasan agar keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dialirkan ke kas negara. Wacana ini mengemuka setelah pendapatan lembaga pengelola aset BUMN itu dilaporkan melonjak sekitar 400 persen dalam setahun terakhir.

Danantara, yang resmi beroperasi pada 2025, kini mengonsolidasikan aset sejumlah perusahaan pelat merah dengan nilai kelolaan diperkirakan menembus US$900 miliar atau setara lebih dari Rp14.000 triliun. Kenaikan pendapatan empat kali lipat tersebut menjadi argumen awal bahwa entitas ini berpotensi menjadi mesin penerimaan negara baru di luar pajak. Namun, rencana menyetor laba ke APBN menuai perdebatan karena menyangkut strategi reinvestasi jangka panjang lembaga.

Fundamental di Balik Lonjakan Pendapatan 400 Persen

Lonjakan pendapatan 400 persen year-on-year perlu dibaca secara hati-hati. Tahun pembanding yang rendah, atau dalam terminologi ekonomi disebut low base effect, kerap membuat persentase kenaikan tampak fantastis. Sebagai entitas baru, Danantara memang memulai dari basis yang relatif kecil sehingga laju pertumbuhan tiga digit masih wajar secara statistik dan belum tentu berulang di tahun-tahun berikutnya.

Dari sisi fundamental, sumber pendapatan Danantara berasal dari dividen anak usaha, hasil pengelolaan portofolio, serta potensi divestasi aset. Rasio pendapatan terhadap total aset kelolaan masih perlu diverifikasi melalui laporan keuangan teraudit agar valuasi lembaga ini dapat dinilai secara objektif oleh pelaku pasar.

Di Satu Sisi: Peluang Tambahan Ruang Fiskal APBN

Di satu sisi, gagasan ini membuka peluang penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yakni pos pendapatan negara di luar perpajakan yang salah satu komponennya adalah dividen BUMN. Sebagai gambaran, setoran dividen BUMN ke kas negara dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran Rp40 triliun hingga Rp80 triliun per tahun. Jika laba Danantara ikut dialirkan, ruang fiskal pemerintah berpotensi melebar untuk membiayai program prioritas tanpa menambah utang secara signifikan.

Dengan target defisit APBN yang dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tambahan penerimaan non-pajak menjadi instrumen penting menjaga kredibilitas fiskal. Sentimen pasar terhadap surat utang negara juga cenderung membaik bila struktur penerimaan lebih beragam dan tidak bertumpu pada perpajakan semata.

'Setiap rupiah laba yang ditarik ke kas negara harus ditimbang terhadap biaya peluang berupa pertumbuhan aset yang hilang di masa depan,' demikian pandangan yang berkembang di kalangan ekonom pasar modal.

Di Sisi Lain: Risiko bagi Ekspansi dan Tata Kelola

Di sisi lain, penarikan laba secara rutin ke APBN dapat menggerus kemampuan Danantara melakukan reinvestasi. Model sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara, seperti GIC di Singapura maupun Temasek, umumnya menekankan akumulasi aset jangka panjang, bukan setoran jangka pendek. Bila porsi laba yang disetor terlalu besar, likuiditas internal untuk mendanai proyek strategis bisa menyempit dan menghambat tren pertumbuhan lembaga.

Ada pula kekhawatiran dari sisi tata kelola. Investor asing memantau apakah Danantara beroperasi dengan disiplin komersial atau justru menjadi instrumen tambal sulam anggaran. Persepsi negatif berpotensi memicu capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari pasar domestik, yang berdampak pada nilai tukar rupiah yang kini bergerak di kisaran Rp16.000 per dolar AS serta pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Proyeksi: Menakar Keseimbangan Dividen dan Reinvestasi

Ke depan, hal yang perlu dicermati adalah rasio pembagian laba atau payout ratio yang akan ditetapkan pemerintah. Proyeksi sejumlah analis menilai skema ideal berupa formula bertahap: sebagian laba disetor sebagai penerimaan negara, sebagian lagi ditahan untuk ekspansi portofolio. Transparansi laporan keuangan menjadi prasyarat mutlak agar valuasi Danantara kredibel di mata investor global.

Bagi pembaca, poin pentingnya adalah wacana ini masih berupa ide yang memerlukan payung hukum dan detail teknis lebih lanjut. Fundamental ekonomi nasional yang tumbuh di atas 5 persen memberi ruang bagi pemerintah merancang skema terbaik, asalkan keputusan akhir berpijak pada data dan bukan sekadar tekanan kebutuhan anggaran jangka pendek.