Uji Coba Prasmanan MBG Dimulai, Target 5.000 Dapur pada 2026

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per awal 2025, uji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berlangsung di 62 dapur umum. Langkah ini menjadi tahap awal dari target ambisius: penerapan prasmanan di 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum hingga akhir 2026. Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang menyediakan makanan bergizi bagi pelajar di sekolah, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi sejak dini.

Prasmanan dipilih sebagai metode distribusi alternatif karena dinilai lebih fleksibel. Alih-alih menyajikan paket makan siap saji, siswa dapat memilih sendiri lauk-pauk yang tersedia. Pendekatan ini diyakini dapat menekan angka sisa makanan (food waste) sekaligus memberi ruang bagi preferensi pribadi, termasuk bagi siswa dengan pantangan makanan tertentu. Namun, peralihan dari sistem paket ke prasmanan bukan tanpa tantangan, terutama dari sisi operasional dan pembiayaan.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Akseptabilitas Meningkat

Di satu sisi, sistem prasmanan berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi. Dengan pola swalayan terbatas, dapur umum dapat menyesuaikan porsi secara lebih proporsional. Data dari uji coba awal di beberapa daerah menunjukkan penurunan sisa makanan hingga 20-30 persen dibandingkan sistem paket. Angka ini signifikan, mengingat pengelolaan limbah makanan menjadi salah satu kritik terhadap program MBG pada tahun pertama implementasinya.

Selain itu, prasmanan dapat memperbesar akseptabilitas siswa. Survei internal BGN pada 2024 menemukan bahwa sekitar 65 persen siswa lebih menyukai menu yang dapat dipilih sendiri. Artinya, tingkat konsumsi makanan bergizi berpeluang naik, yang pada akhirnya berkorelasi dengan capaian output program: perbaikan status gizi anak sekolah. Dalam konteks ekonomi, ini merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas modal manusia (human capital) yang kelak berdampak pada produktivitas nasional.

Di Sisi Lain: Beban Operasional dan Risiko Inefisiensi

Di sisi lain, penerapan prasmanan menuntut penyesuaian besar pada infrastruktur dapur dan logistik. Sistem ini memerlukan peralatan penyajian tambahan, ruang distribusi yang lebih luas, serta pengawasan higienitas yang lebih ketat. Tidak semua dari 62 dapur uji coba memiliki fasilitas memadai. Kebutuhan investasi awal per dapur diperkirakan meningkat 15-25 persen dibandingkan sistem paket konvensional.

Risiko lain adalah potensi antrean panjang dan waktu makan yang lebih lama, yang dapat mengganggu jam pelajaran. Jika tidak dikelola baik, inefisiensi ini bisa menimbulkan sentimen negatif dari sekolah dan orang tua. Selain itu, pengawasan porsi menjadi lebih kompleks; tanpa standar yang jelas, siswa berisiko mengambil porsi tidak seimbang, yang justru bertentangan dengan tujuan gizi berimbang.

"Uji coba ini harus dilihat sebagai proses pembelajaran. Prasmanan bukan sekadar soal penyajian, tetapi soal tata kelola, kapasitas dapur, dan kesiapan sumber daya manusia," ujar seorang pejabat BGN dalam keterangan resminya.

Proyeksi dan Fundamental Program

Proyeksi BGN menunjukkan bahwa hingga akhir 2026, jumlah SPPG yang menerapkan prasmanan ditargetkan menyentuh angka 1.000 hingga 5.000 unit. Jika terealisasi, ini merupakan lompatan skala yang besar dari 62 dapur uji coba saat ini. Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG dalam APBN 2025 yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, dengan porsi signifikan untuk belanja peralatan dan pelatihan tenaga kerja dapur.

Dari kacamata fundamental, keberhasilan prasmanan sangat bergantung pada likuiditas anggaran daerah dan pusat, serta kapasitas pasokan bahan pangan lokal. Jika rantai pasok terganggu, biaya operasional dapat membengkak dan menekan valuasi program secara keseluruhan. Sebaliknya, jika berhasil, prasmanan dapat menjadi standar nasional distribusi MBG yang lebih adaptif terhadap keragaman selera dan kebutuhan gizi regional.

Pada akhirnya, uji coba di 62 dapur ini menjadi indikator awal. Pasar akan menantikan data konsistensi kualitas, kecepatan layanan, dan serapan anggaran per dapur. Tanpa perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, target 5.000 SPPG pada 2026 hanya akan menjadi angka di atas kertas.