Uji Coba Koridor Hijau Truk Listrik Priok-Cikarang Dinilai Strategis

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) per awal 2025, pemerintah mempercepat pengembangan koridor logistik ramah lingkungan atau green freight corridor yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri Cikarang. Uji coba truk listrik pada rute sepanjang kurang lebih 50 kilometer tersebut dilaporkan berhasil, menandai langkah awal transisi energi di sektor angkutan barang yang selama ini didominasi mesin diesel. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menurunkan intensitas emisi karbon dari aktivitas logistik nasional yang menyumbang sekitar 25 persen total emisi sektor energi.

Mengapa Koridor Ini Penting bagi Peta Logistik Nasional

Tanjung Priok merupakan pintu gerbang utama perdagangan luar negeri dengan kontribusi terhadap arus peti kemas nasional yang mencapai puluhan juta TEUs per tahun. Dari pelabuhan tersebut, barang mengalir ke kawasan industri Cikarang, Karawang, hingga Bekasi yang menjadi pusat manufaktur. Artinya, jalur ini memiliki volume perjalanan truk yang sangat tinggi setiap hari. Mengalihkan sebagian armada dari bahan bakar fosil ke listrik berpotensi memangkas biaya operasional per kilometer sekaligus mengurangi polusi udara di kawasan Jabodetabek. Dari sisi fundamental, elektrifikasi angkutan barang menyasar akar persoalan struktural: ketergantungan pada impor solar dan volatilitas harga minyak global.

"Transisi energi di sektor logistik bukan sekadar soal lingkungan, tetapi juga soal daya saing biaya produksi nasional. Jika biaya logistik turun, valuasi industri manufaktur kita ikut terangkat," ujar seorang pejabat Kemenko IPK dalam keterangan resmi.

Pro: Efisiensi Biaya dan Komitmen Iklim

Di satu sisi, pengembangan koridor hijau menawarkan sejumlah keunggulan. Pertama, biaya bahan bakar truk listrik diperkirakan hanya sekitar sepertiga biaya solar untuk jarak tempuh setara, sehingga secara tren jangka panjang mampu menekan struktur biaya pelaku usaha logistik. Kedua, pemerintah memiliki target pengurangan emisi sesuai komitmen iklim Paris Agreement, dan sektor transportasi menjadi salah satu sektor prioritas. Ketiga, hadirnya koridor khusus dapat menarik investasi pada infrastruktur pengisian daya, yang pada gilirannya menciptakan portofolio proyek hijau bagi investor institusi. Sentimen pasar terhadap sektor energi bersih memang tengah menguat, terutama setelah sejumlah negara menerapkan pajak karbon.

Kontra: Tantangan Infrastruktur dan Biaya Awal

Di sisi lain, sejumlah kendala masih membayangi. Jaringan stasiun pengisian daya cepat untuk truk berat tergolong minim, sementara kapasitas listrik di kawasan industri belum tentu siap menampung beban pengisian serentak. Harga unit truk listrik masih jauh lebih mahal dibanding truk diesel konvensional, sehingga tanpa insentif fiskal, rasio pengembalian investasi bagi operator kecil menjadi tidak menarik. Selain itu, waktu pengisian yang lama berpotensi menurunkan produktivitas armada jika tidak didukung model pergantian baterai atau pengisian cepat. Risiko lain adalah ketergantungan pada pasokan baterai impor, yang dapat memperlebar defisit neraca perdagangan jika ekosistem domestik tidak dibangun.

Secara makro, keberhasilan koridor ini akan bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara kementerian, PLN, otoritas pelabuhan, dan pelaku industri. Pemerintah perlu memastikan likuiditas insentif, kepastian regulasi, serta skema pembiayaan hijau yang bankable. Tanpa itu, uji coba yang sukses secara teknis bisa berhenti sebagai proyek percontohan tanpa dampak sistemik. Proyeksi jangka menengah menunjukkan jika koridor Priok-Cikarang terbukti efisien, model serupa berpotensi direplikasi di Surabaya, Medan, dan Makassar. Namun bila biaya awal tidak ditekan dan infrastruktur tidak merata, capital outflow pada sektor energi bersih justru bisa beralih ke negara tetangga yang lebih siap.