Trump Kehabisan Jurus Atasi Inflasi Jelang Pemilu, Kata Para Ahli

Rasa sakit ekonomi yang dirasakan jutaan warga Amerika Serikat — mulai dari harga pangan yang meroket hingga upah yang nyaris tak bergerak selama bertahun-tahun — diprediksi tidak akan mereda sebelum pemilihan umum November mendatang. Para pengamat menilai kondisi ini menjadi beban berat bagi Partai Republik dan kampanye Donald Trump, yang hingga kini masih kesulitan menemukan jurus baru untuk meredam gejolak harga di tengah masyarakat.

Sejak dua tahun terakhir, inflasi Amerika tercatat berada pada level tertinggi dalam empat dekade terakhir. Data terbaru menunjukkan tingkat inflasi masih bertahan di kisaran tiga hingga empat persen, jauh melampaui target ideal bank sentral yang hanya dua persen. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun drastis, sementara biaya hidup — mulai dari sewa rumah, bensin, hingga kebutuhan pokok harian — terus melambung tanpa kendali.

Padahal, harapan akan perbaikan sempat mencuat ketika inflasi mulai melandai dari puncaknya. Namun, penurunan itu berjalan jauh lebih lambat dari yang diprediksi, dan harga-harga yang sudah terlanjur naik hampir tidak pernah kembali turun. Artinya, meski laju inflasi melambat, harga tetap berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Inflasi yang Menjadi Momok Politik

Bagi pemerintahan yang tengah berkampanye, inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan senjata politik yang mematikan. Para ahli ekonomi yang dihubungi menyebut bahwa setiap kenaikan harga di pasar swalayan secara langsung diterjemahkan pemilih sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola negara.

"Rakyat tidak membaca laporan inflasi dari biro statistik. Mereka membaca label harga di rak-rak supermarket," kata seorang analis ekonomi senior yang mengikuti perkembangan kebijakan Washington. "Selama harga masih tinggi, dukungan publik terhadap pemerintah akan terus tergerus, apa pun narasi yang disampaikan dari atas."

Survei-survei terbaru memperlihatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintahan saat ini dalam menangani ekonomi berada pada titik terendah. Lebih dari separuh responden mengaku kondisi keuangan keluarganya lebih buruk dibandingkan empat tahun lalu — sebuah angka yang sulit dibantah oleh kampanye mana pun.

Kantong Rakyat yang Tak Kunjung Membaik

Di lapangan, keluhan warga nyaris seragam. Harga telur, susu, dan roti yang menjadi barometer keseharian keluarga kelas menengah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, upah nominal yang naik perlahan tidak mampu mengejar laju kenaikan harga barang, sehingga upah riil justru tergerus.

Kepala rumah tangga di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago mengaku harus mengatur ulang anggaran bulanan mereka. Banyak keluarga menunda pembelian barang-barang non-esensial, sementara sebagian lainnya terpaksa mengandalkan kartu kredit untuk menutup kebutuhan sehari-hari — utang yang kelak akan semakin membebani mereka.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan bank sentral untuk menekan inflasi. Suku bunga acuan yang bertahan di level tinggi membuat cicilan rumah dan kredit kendaraan semakin berat. Para calon pembeli rumah pertama kali pun terpaksa menunda mimpi memiliki hunian.

Jurus yang Tersisa Makin Terbatas

Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam sisa waktu menjelang pemilu? Para pengamat menilai ruang geraknya sangat sempit. Menurunkan suku bunga secara prematur berisiko memicu inflasi kembali melonjak. Sebaliknya, menambah stimulus fiskal justru bisa memperbesar defisit anggaran yang sudah menganga.

Menekan harga secara artifisial, seperti yang sempat diwacanakan, hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang berbahaya dan berpotensi memicu kelangkaan pasokan. Para ahli sepakat bahwa tidak ada lagi "peluru emas" yang tersisa di dalam kotak senjata kebijakan pemerintahan saat ini.

Beban Berat bagi Partai Republik

Menjelang November, persoalan ekonomi diprediksi menjadi isu nomor satu yang menentukan arah suara. Partai Republik yang selama ini mengklaim diri sebagai pengelola ekonomi yang lebih baik kini harus berhadapan dengan fakta lapangan yang sulit dibantah.

Para analis politik menyebut, setiap kenaikan harga bahan bakar berpotensi menggerus dukungan pemilih di negara bagian penentu. Dalam pemilu yang sering kali ditentukan oleh selisih suara yang tipis, dampak ekonomi ini bisa menjadi penentu antara menang dan kalah.

"Ini bukan lagi soal narasi kampanye, melainkan soal dapur rakyat," ujar seorang pengamat politik. "Ketika orang merasa dompetnya kosong, mereka akan mencari siapa yang bertanggung jawab — dan jawabannya hampir selalu jatuh ke penguasa."

Dengan waktu yang semakin menipis dan pilihan kebijakan yang semakin terbatas, pemerintahan ini seolah berjalan di tepi jurang. Satu-satunya harapan, menurut para ekonom, adalah inflasi yang mendingin secara alami — namun itu pun membutuhkan waktu yang tidak akan pernah cukup sebelum kotak suara dibuka.