Pengacara Trump Minta Mahkamah Agung Izinkan Aturan Surat Suara

Langkah hukum terbaru dari kubu Donald Trump kembali mengguncang panggung politik Amerika Serikat. Pengacara mantan presiden itu mendesak Mahkamah Agung untuk mengizinkan sebuah perintah pengadilan yang menyasar pemungutan suara melalui pos (mail-in voting) — sebuah langkah yang oleh para kritikus dinilai sebagai upaya mempersempit akses pemilih menjelang pemilu paruh waktu (midterm).

Permohonan darurat itu diajukan ke Mahkamah Agung di tengah memanasnya pertarungan hukum antara pemerintah federal dan sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat. California bersama 22 negara bagian lain menggugat kebijakan tersebut, dengan argumen bahwa penetapan aturan pemilu merupakan kewenangan konstitusional negara bagian, bukan pemerintah federal.

Gugatan ini menambah daftar panjang sengketa hukum yang mengiringi setiap langkah politik Trump sejak ia meninggalkan Gedung Putih. Dari persoalan pemilu hingga kebijakan imigrasi, hampir tidak ada isu besar yang lolos tanpa berujung di meja hijau pengadilan.

Pertarungan Konstitusional di Ruang Sidang

Inti sengketa ini sederhana namun berdimensi besar: siapa yang berhak menentukan aturan main pemilu — pemerintah federal atau negara bagian? Para pengacara negara bagian menyebut, Konstitusi Amerika secara tegas memberikan otoritas kepada negara bagian untuk mengatur mekanisme pemilihan umum.

"Negara bagian, bukan pemerintah federal, yang memiliki wewenang konstitusional untuk menetapkan aturan pemungutan suara dan penyelenggaraan pemilu," demikian bunyi argumen tertulis yang diajukan para pengacara California dan sekutunya.

Di sisi lain, kubu Trump berargumen bahwa perintah pengadilan yang mereka perjuangkan diperlukan untuk menjaga integritas pemilu. Mereka mengklaim sistem surat suara rentan terhadap kecurangan — sebuah klaim yang berulang kali ditolak oleh berbagai lembaga pemantau pemilu dan pejabat penyelenggara dari kedua kubu.

Surat Suara yang Kembali Jadi Sorotan

Mail-in voting telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam politik Amerika sejak pemilu 2020. Ribuan pendukung Trump sempat meragukan keabsahan surat suara yang dikirim melalui pos pada pemilu lalu, meskipun berbagai audit dan penghitungan ulang tidak menemukan bukti kecurangan masif.

Sejarah mencatat, surat suara melalui pos bukanlah praktik baru di Amerika. Metode ini telah digunakan lebih dari satu abad, terutama untuk warga yang bertugas di militer atau berada di luar negeri. Pada pemilu 2020, lebih dari 40 persen pemilih memilih melalui pos — angka yang belum pernah terjadi sebelumnya — didorong oleh kekhawatiran penularan Covid-19 di tempat pemungutan suara.

Kini, isu yang sama kembali mengemuka menjelang pemilu paruh waktu yang akan menentukan komposisi Kongres Amerika. Para pengamat menilai setiap perubahan aturan pemungutan suara di saat-saat terakhir hanya akan menambah kekacauan dan kebingungan di kalangan pemilih, terutama yang sudah terlanjur mengirim surat suaranya.

Dampak bagi Pemilih dan Demokrasi

Kelompok pegiat hak pilih memperingatkan bahwa pembatasan mail-in voting akan berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang paling bergantung pada metode ini: para lansia, warga di daerah terpencil, dan pekerja dengan jam kerja panjang.

Ribuan pemilih di negara bagian seperti California, Washington, dan Oregon sudah terbiasa memilih melalui pos. Jika aturan itu dipersempit, jutaan surat suara berisiko dinyatakan tidak sah hanya karena persoalan administrasi seperti cap pos atau tanda tangan yang kurang jelas.

"Yang dipertaruhkan di sini bukan sekadar kemenangan sebuah partai, melainkan hak dasar warga negara untuk memilih," kata seorang aktivis hak pilih yang terlibat dalam kampanye penolakan pembatasan tersebut.

Para ahli hukum konstitusi menilai, persoalan ini sebenarnya telah lama terjawab dalam sejarah perundang-undangan Amerika: negara bagianlah yang menyelenggarakan pemilu, sementara pemerintah federal hanya mengawasi dan memastikan tidak ada diskriminasi. Menyerobot kewenangan itu, menurut mereka, justru mengancam tatanan federalisme yang menjadi dasar negara.

Keputusan yang Dinanti Publik

Kini seluruh mata tertuju pada sembilan hakim Mahkamah Agung. Keputusan yang mereka ambil dalam kasus ini akan menjadi preseden penting bagi penyelenggaraan pemilu di Amerika sekaligus ujian bagi independensi lembaga peradilan tertinggi di negeri itu.

Terlepas dari hasil akhirnya, para analis sepakat bahwa kasus ini menegaskan kembali betapa sengitnya pertarungan politik Amerika yang kini tidak hanya terjadi di bilik suara, tetapi juga di ruang sidang. Dengan waktu yang terus berjalan menuju pemilu paruh waktu, setiap keputusan hukum akan memiliki konsekuensi politik yang sangat besar.