Telkom Susun Peta Jalan Adopsi AI Nasional Menuju DTIIF 2026

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital serta laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet nasional telah menembus 79,5 persen populasi pada 2024, namun kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto masih tertahan di kisaran 7,8 persen. Kesenjangan antara luasnya konektivitas dan kedalaman pemanfaatan teknologi inilah yang menjadi latar upaya PT Telkom Indonesia mempercepat adopsi kecerdasan buatan atau AI di Tanah Air, menjelang gelaran Digital Transformation Indonesia International Forum (DTIIF) 2026.

Infrastruktur, Data, dan Kolaborasi sebagai Fondasi

Perusahaan pelat merah itu menempatkan tiga pilar sebagai tulang punggung strategi: infrastruktur komputasi, tata kelola data, dan kolaborasi lintas sektor. Secara year-on-year, belanja modal untuk pusat data dan jaringan fiber optik dilaporkan mengalami kenaikan signifikan, sejalan dengan kebutuhan kapasitas pemrosesan model AI yang kian rakus daya komputasi.

Dalam terminologi sederhana, AI membutuhkan tiga hal agar bisa berjalan: "jalan raya" berupa jaringan cepat, "bahan bakar" berupa data berkualitas, dan "mesin" berupa pusat data berkapasitas besar. Tanpa ketiganya, adopsi AI hanya berhenti pada tahap uji coba alias proof of concept yang jarang naik ke produksi.

"AI tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Infrastruktur, data, dan kolaborasi adalah prasyarat yang tidak bisa dilewati," ujar seorang eksekutif telekomunikasi dalam paparan strategi korporasi.

Di satu sisi, pendekatan ini masuk akal secara fundamental. Indonesia memiliki bonus demografi dan basis pengguna digital yang besar, sekitar 215 juta pengguna internet. Skala pasar sebesar itu menciptakan insentif bagi pengembangan model AI lokal, mulai dari layanan pelanggan berbahasa Indonesia hingga sistem pendukung keputusan di sektor pertanian dan kesehatan.

Pro dan Kontra Percepatan Adopsi AI

Pro: percepatan adopsi berpotensi mendorong produktivitas nasional. Studi lembaga riset ekonomi global memperkirakan AI dapat menyumbang tambahan 0,5 hingga 1,2 persen pertumbuhan PDB tahunan bagi negara berkembang yang berhasil mengintegrasikannya ke sektor produktif. Sektor manufaktur, logistik, dan jasa keuangan disebut paling siap memetik manfaat awal.

Kontra: risiko struktural tidak kecil. Ketergantungan pada infrastruktur dan chip impor membuat posisi Indonesia rentan terhadap gejolak rantai pasok global. Selain itu, kesenjangan talenta digital masih lebar; rasio tenaga ahli AI terhadap total pekerja teknologi diperkirakan di bawah 5 persen, jauh tertinggal dari India dan Singapura. Tanpa koreksi, adopsi AI berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah, terutama di luar Jawa.

Dari sisi likuiditas investasi, sentimen pasar terhadap sektor teknologi domestik masih fluktuatif. Capital outflow dari pasar modal negara berkembang sepanjang paruh awal tahun menekan valuasi emiten teknologi, sehingga ruang pendanaan ekspansi menjadi lebih terbatas dibanding periode boom 2021.

Proyeksi dan Tantangan Tata Kelola

Melihat tren saat ini, proyeksi adopsi AI nasional pada 2026 bergantung pada tiga variabel: konsistensi belanja infrastruktur, kesiapan regulasi perlindungan data, dan kapasitas SDM. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kerangka etika AI, namun aspek penegakan dan standar interoperabilitas masih dalam tahap penyempurnaan.

Dari kacamata portofolio industri, langkah pengembangan ekosistem terintegrasi berpotensi menciptakan efek berganda bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang menyumbang sekitar 61 persen PDB. Namun dampak itu tidak otomatis; diperlukan pendampingan teknis dan skema pembiayaan yang terjangkau agar adopsi tidak terpusat pada korporasi besar.

Kesimpulannya, fondasi menuju DTIIF 2026 bukan sekadar ajang pameran teknologi, melainkan ujian atas keseriusan ekosistem. Jika infrastruktur, data, dan kolaborasi berjalan seiring, adopsi AI bisa menjadi mesin pertumbuhan baru. Sebaliknya, tanpa eksekusi disiplin, ambisi ini berisiko berhenti sebagai narasi indah tanpa dampak nyata bagi perekonomian.