Telkom Pimpin Percepatan Adopsi AI Nasional Menuju DTIIF 2026

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital per awal 2026, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Indeks AI Readiness yang dirilis lembaga riset global menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kondisi ini menjadi pijakan bagi PT Telkom Indonesia yang tengah menyiapkan strategi besar menuju ajang Digital Transformation Indonesia International Forum (DTIIF) 2026. Perusahaan pelat merah itu menegaskan bahwa percepatan adopsi AI nasional tidak bisa berjalan parsial—harus melalui ekosistem terintegrasi yang menyatukan infrastruktur, data, dan kolaborasi lintas sektor.

Infrastruktur Digital sebagai Fondasi Utama

Di satu sisi, langkah Telkom membangun fondasi infrastruktur digital dinilai tepat. Pasalnya, tanpa konektivitas yang merata dan pusat data berkapasitas memadai, implementasi AI di sektor riil hanya akan menjadi wacana. Telkom mencatat pertumbuhan belanja modal (capital expenditure) untuk infrastruktur digital sebesar 12,4 persen year-on-year pada 2025, dengan porsi signifikan dialokasikan untuk penguatan jaringan serat optik, komputasi awan (cloud computing), dan pusat data hyperscale. Langkah ini sejalan dengan proyeksi pemerintah yang menargetkan kontribusi ekonomi digital mencapai US$ 366 miliar pada 2030, naik dari sekitar US$ 130 miliar pada 2025.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur semata tidak cukup. Sejumlah pengamat ekonomi digital mengingatkan bahwa tanpa kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi yang adaptif, investasi besar berpotensi tidak menghasilkan imbal hasil optimal. Rasio tenaga kerja terampil bidang AI di Indonesia baru sekitar 0,8 per 1.000 pekerja, jauh di bawah Singapura yang menyentuh angka 4,7. Kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknologi.

"Percepatan adopsi AI memerlukan orkestrasi lintas sektor. Infrastruktur adalah tulang punggung, tetapi data dan talenta adalah darah yang mengalirkannya," ujar seorang analis industri telekomunikasi dalam diskusi panel pra-DTIIF 2026.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Tata Kelola Data

Pro: Kolaborasi lintas sektor yang digagas Telkom membuka ruang sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Model triple helix ini memungkinkan berbagi sumber daya, mulai dari data terbuka (open data), riset bersama, hingga inkubasi startup AI. Dalam kerangka DTIIF 2026, Telkom disebut menyiapkan sejumlah program pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu mengadopsi AI untuk efisiensi operasional. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 61 persen, sehingga peningkatan produktivitas mereka berdampak langsung pada perekonomian.

Kontra: Namun, tata kelola data masih menjadi ganjalan. Regulasi perlindungan data pribadi yang belum sepenuhnya operasional membuat pelaku industri berhati-hati dalam berbagi data. Sentimen pasar juga masih wait-and-see terhadap kejelasan insentif fiskal bagi investasi AI. Tanpa kepastian ini, risiko capital outflow dari sektor teknologi tetap membayangi, terutama jika valuasi perusahaan teknologi global kembali bergejolak. Likuiditas di pasar modal domestik pun terbatas untuk menyerap ekspansi besar-besaran di sektor ini.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Secara fundamental, arah kebijakan Telkom mencerminkan tren global di mana operator telekomunikasi bertransformasi menjadi penyedia layanan digital terintegrasi. Jika eksekusinya konsisten, indeks kesiapan AI Indonesia berpotensi naik ke peringkat ke-3 ASEAN dalam tiga tahun. Proyeksi konservatif menunjukkan tambahan kontribusi AI terhadap PDB nasional sebesar 1,2 persen pada 2028, setara dengan ratusan triliun rupiah.

Meski demikian, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Diperlukan harmonisasi kebijakan antara kementerian, kepastian hukum atas data, serta program peningkatan literasi digital yang masif. Tanpa itu, ekosistem AI yang dibangun berpotensi timpang: infrastruktur tersedia, tetapi pemanfaatannya tidak merata. Portofolio investasi di sektor teknologi pun akan tetap terkonsentrasi di wilayah Jawa dan kota-kota besar, meninggalkan disparitas digital di daerah.

Dengan demikian, road to DTIIF 2026 bukan sekadar ajang pameran teknologi, melainkan momentum menguji keseriusan Indonesia menempatkan AI sebagai penggerak ekonomi. Dua sisi—peluang dan tantangan—harus dibaca berimbang. Pada akhirnya, keberhasilan adopsi AI nasional bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga ritme kolaborasi, bukan hanya pada kecepatan membangun menara dan pusat data.