Teknologi Carbon Capture dan Peluang Pangkas Emisi Industri 95 Persen

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta proyeksi International Energy Agency per 2024, sektor industri dan pembangkit listrik masih menyumbang sekitar 60 persen dari total emisi karbon nasional. Di tengah tekanan global untuk menurunkan suhu bumi maksimal 1,5 derajat Celsius, teknologi penangkapan karbon atau carbon capture kembali mencuat sebagai salah satu opsi paling konkret. Hashim Djojohadikusumo baru-baru ini mengungkapkan bahwa teknologi tersebut berpotensi memangkas emisi dari sektor industri hingga 95 persen.

Angka 95 persen itu bukan klaim tanpa dasar. Dalam berbagai uji coba skala pilot di sejumlah negara, sistem post-combustion capture yang dipasang di cerobong industri berat memang mampu menyerap hampir seluruh karbon dioksida sebelum dilepas ke atmosfer. Namun, pertanyaannya bukan lagi soal kemampuan teknis, melainkan kelayakan ekonomi dan kesiapan infrastruktur di Indonesia. Di sinilah analisis dua sisi menjadi penting.

Di Satu Sisi: Peluang Besar Menuju Transisi Energi

Di satu sisi, teknologi carbon capture menawarkan jembatan yang realistis antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan komitmen iklim. Indonesia memiliki target Net Zero Emission 2060, tetapi ketergantungan pada batu bara masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian ESDM per 2023, batu bara menyumbang sekitar 60 persen bauran energi primer nasional. Jika teknologi ini mampu menangkap 95 persen emisi dari pembangkit dan pabrik semen, maka emisi yang tersisa hanya 5 persen dari sebelumnya.

Secara nominal, bila emisi sektor industri dan listrik nasional berada di kisaran 600 juta ton CO2 ekuivalen per tahun, maka potensi pengurangan emisi bisa mencapai 570 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan menghilangkan emisi dari puluhan juta kendaraan bermotor. Bagi pasar karbon, ini membuka peluang baru: kredit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon bisa meningkat likuiditasnya, dan perusahaan yang menerapkan teknologi ini berpotensi mendapatkan insentif fiskal maupun pendanaan hijau dari lembaga internasional.

Dari sisi industri, penerapan carbon capture juga menjaga daya saing ekspor. Uni Eropa telah menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang membebani produk impor dengan jejak karbon tinggi. Jika produsen Indonesia tidak beradaptasi, produk seperti semen, baja, dan aluminium berisiko kehilangan pangsa pasar. Teknologi ini menjadi semacam "paspor hijau" bagi industri nasional.

"Penangkapan karbon bukan sekadar teknologi lingkungan, melainkan instrumen ekonomi untuk mempertahankan valuasi industri di pasar global," ujar seorang analis energi dalam sebuah diskusi panel di Jakarta.

Di Sisi Lain: Biaya Tinggi dan Risiko Jadi Beban Fiskal

Di sisi lain, realitas ekonomi carbon capture masih berat. Berdasarkan studi berbagai lembaga riset internasional, biaya penangkapan per ton CO2 berkisar 50 hingga 120 dolar AS, tergantung jenis industri dan lokasi. Untuk menangkap 570 juta ton per tahun, kebutuhan investasinya bisa mencapai puluhan miliar dolar AS. Sementara APBN masih menanggung beban subsidi energi dan program perlindungan sosial yang besar.

Risiko lain adalah energy penalty. Proses penangkapan dan penyimpanan karbon membutuhkan energi tambahan sekitar 15 hingga 30 persen dari kapasitas pembangkit. Artinya, produksi listrik bisa turun, atau konsumsi bahan bakar naik. Dalam konteks tarif listrik yang belum sepenuhnya kompetitif, kenaikan biaya ini berpotensi menekan margin PLN dan produsen listrik swasta.

Selain itu, infrastruktur penyimpanan karbon di Indonesia belum matang. Formasi geologi yang layak untuk injeksi CO2—seperti akuifer salin atau lapangan gas yang sudah habis—masih dalam tahap pemetaan. Tanpa pipa transportasi dan sumur injeksi yang memadai, penangkapan karbon hanya akan menjadi proyek percontohan tanpa skala ekonomi. Ini menimbulkan sentimen pasar yang hati-hati: investor energi hijau cenderung menunggu kepastian regulasi dan skema bagi risiko sebelum menanam modal besar.

Fundamental Ekonomi dan Proyeksi ke Depan

Melihat fundamentalnya, teknologi carbon capture berada di persimpangan antara kebutuhan lingkungan dan keterbatasan fiskal. Pemerintah perlu mendorong skema kemitraan publik-swasta, termasuk pemanfaatan dana transisi energi dari platform internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) yang mengalokasikan komitmen awal 20 miliar dolar AS. Jika sebagian dana itu diarahkan ke proyek penangkapan karbon, biaya per ton bisa ditekan hingga 30 persen dalam satu dekade.

Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa tanpa intervensi teknologi, emisi industri nasional bisa naik 1,5 hingga 2 persen per tahun seiring pertumbuhan manufaktur. Sebaliknya, dengan adopsi penangkapan karbon yang agresif, tren emisi bisa berbalik turun mulai 2030. Namun, kuncinya ada pada eksekusi: regulasi harga karbon, insentif pajak, dan standar emisi yang konsisten.

Dengan demikian, klaim pemangkasan emisi hingga 95 persen sah secara teknis, tetapi tidak otomatis terwujud di lapangan. Diperlukan portofolio kebijakan yang seimbang antara insentif investasi, pengembangan infrastruktur, dan perlindungan daya beli masyarakat. Tanpa itu, teknologi canggih ini hanya akan menjadi wacana mahal yang tertunda, sementara emisi terus mengalami kenaikan year-on-year.