Tantangan Ekonomi untuk Wamenko Baru

Berdasarkan data BPS/Bank Indonesia/OJK per 30 September 2025, perekonomian Indonesia saat ini tengah berada pada fase perlambatan pertumbuhan. Tercatat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara year-on-year pada kuartal II 2025 mengalami penurunan menjadi 5,00%, dibandingkan dengan kuartal II 2024 yang tercatat sebesar 5,17%. Selain itu, indeks harga konsumen (IHK) secara year-on-year mengalami kenaikan sebesar 2,13%, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di kisaran Rp16.350 per USD. Kondisi makro ini menjadi latar belakang penting bagi Dradjad Hari Wibowo yang baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wamenko Perekonomian) pertama di Indonesia untuk segera membantu memperkuat fundamental perekonomian nasional.

Menjembatani Kebijakan di Tengah Tren Perlambatan

Perlambatan yang terjadi saat ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah krisis, namun merupakan bagian dari tren global yang turut memengaruhi Indonesia. Secara global, bank sentral di berbagai negara masih mempertahankan suku bunga yang relatif tinggi untuk meredam inflasi, sehingga sentimen pasar terhadap negara berkembang cenderung lebih berhati-hati. Hal ini berdampak terhadap likuiditas (kemampuan pasar untuk melakukan transaksi dengan cepat tanpa mengubah harga secara drastis) di pasar keuangan Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, sepanjang Januari hingga Agustus 2025, terjadi capital outflow (arus keluar modal asing) bersih dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp54,3 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp28,7 triliun.

Di satu sisi, kondisi ini memberikan tekanan terhadap portofolio investasi asing yang ada di Indonesia. Namun, di sisi lain, rasio cadangan devisa Indonesia masih terjaga dengan baik, yaitu berada di angka USD 152,8 miliar per Agustus 2025, yang setara dengan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri selama 6,7 bulan. Angka ini berada di atas standar kecukupan internasional, sehingga menjadi bantalan yang dapat menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah.

Menyeimbangkan Antara Pertumbuhan dan Stabilitas

Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah menyeimbangkan dua tujuan penting, yakni menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan valuasi (penilaian wajar atas aset atau sektor ekonomi) serta proyeksi pertumbuhan ke depannya. Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 4,9% hingga 5,1% untuk tahun 2025, lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada di angka 5,03%.

Di satu sisi, untuk menjaga stabilitas, kebijakan moneter yang terjaga sangat dibutuhkan guna meredam capital outflow serta menjaga indeks nilai tukar. Kebijakan tersebut berperan penting untuk mempertahankan likuiditas eksternal dan menekan tekanan terhadap harga barang impor. Di sisi lain, diperlukan dorongan terhadap sisi riil, khususnya pada sektor yang memiliki fundamental kuat, seperti industri pengolahan, pertanian modern, serta sektor jasa yang berorientasi pada produktivitas. Hal ini penting untuk meningkatkan rasio kontribusi ekspor bernilai tambah terhadap PDB, yang saat ini masih berpotensi untuk ditingkatkan dari angka 22,1% pada tahun 2024 menuju tren yang lebih stabil.

"Dalam kondisi perlambatan global, kecepatan dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan pasar tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang."

Membangun Kepercayaan Melalui Koordinasi Kebijakan

Keberadaan posisi Wamenko Perekonomian diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam merespons dinamika ekonomi secara terpadu. Koordinasi ini menjadi penting, mengingat sentimen pasar dapat berubah dengan cepat akibat faktor eksternal, seperti kebijakan suku bunga global maupun gejolak perdagangan internasional. Semakin terkoordinasinya kebijakan, maka indeks kepercayaan pelaku usaha berpotensi untuk terjaga, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi domestik untuk menopang pertumbuhan.

Di satu sisi, sinergi kebijakan dapat mempercepat penyesuaian terhadap tekanan eksternal, serta menjaga likuiditas domestik agar tetap memadai untuk pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, koordinasi yang terlalu cepat tanpa kajian data dapat berpotensi menimbulkan distorsi kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis data dengan mengacu pada indikator-indikator makro, seperti rasio defisit fiskal yang saat ini terjaga di kisaran 2,29% terhadap PDB (per Agustus 2025), sebagai ruang fiskal yang terukur untuk merespons tekanan ekonomi.

Secara keseluruhan, tugas yang diemban bukanlah untuk merespons sesaat, namun untuk mengarahkan perekonomian Indonesia kembali kepada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan fundamental yang masih relatif kuat, cadangan devisa yang memadai, serta ruang kebijakan yang terjaga, peluang untuk melewati fase perlambatan ini tetap terbuka. Namun, peluang tersebut akan sangat bergantung kepada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, serta konsistensi kebijakan dalam menghadapi tren global yang kian dinamis.