Tabungan Tumbuh, LPS Sebut Masyarakat Tak Lagi 'Makan' Tabungan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2026, dana pihak ketiga (DPK) di perbankan nasional tumbuh 8,2% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 8.215 triliun. Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dalam empat triwulan terakhir dan menandai pergeseran perilaku masyarakat yang sebelumnya banyak menggunakan simpanan untuk membiayai konsumsi sehari-hari. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, menegaskan bahwa tren tersebut menunjukkan masyarakat sudah tidak lagi 'memakan' tabungannya.

Pernyataan ini merujuk pada fenomena 2024–awal 2025 ketika tekanan inflasi dan pemulihan ekonomi yang tidak merata memaksa sebagian rumah tangga mencairkan simpanan. Kini, indikator makro mulai memberi sinyal perbaikan, namun pertanyaan besarnya: apakah pertumbuhan DPK benar-benar merefleksikan fundamental yang lebih sehat, atau hanya pergeseran distribusi kekayaan?

Pertumbuhan Simpanan: Sinyal Positif bagi Stabilitas

Di satu sisi, kenaikan DPK dapat dimaknai sebagai pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan membaiknya kapasitas menabung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,9% per Februari 2026, dari 5,3% pada periode sama tahun sebelumnya, yang berarti lebih banyak individu memiliki pendapatan tetap. Selain itu, realisasi belanja pemerintah pada program perlindungan sosial dan bantuan tunai bersyarat turut menopang daya beli kelompok bawah tanpa harus menguras tabungan.

"Pertumbuhan DPK yang konsisten adalah fondasi likuiditas. Jika tren ini bertahan, bank akan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit produktif tanpa khawatir terjadi capital outflow mendadak," ujar Anggito.

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan saat ini berada di level 78,6 persen, turun dari 81,4 persen pada kuartal I-2025. Penurunan LDR mengindikasikan likuiditas yang melimpah, sehingga bank dapat menekan biaya dana dan pada gilirannya menurunkan suku bunga kredit. Hal ini berpotensi mendorong investasi korporasi dan kredit konsumsi yang lebih sehat—bukan sekadar konsumsi berbasis tabungan.

Sisi Lain: Ketimpangan dan Daya Beli yang Melemah

Di sisi lain, pertumbuhan agregat DPK menyembunyikan kesenjangan antarkelompok nasabah. Data LPS menunjukkan bahwa sekitar 52,7% dari total DPK dikuasai oleh nasabah dengan saldo di atas Rp 5 miliar. Sementara itu, simpanan dengan nominal kecil (di bawah Rp 100 juta)—yang mewakili sebagian besar populasi—tumbuh hanya 2,1% yoy, jauh di bawah inflasi inti sebesar 3,4%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa "tidak lagi memakan tabungan" mungkin lebih dirasakan oleh kelompok menengah-atas yang justru mengakumulasi kekayaan dari pendapatan non-upah, seperti dividen, capital gain instrumen keuangan, dan pendapatan sewa. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen (IKK) untuk kelompok pengeluaran rendah masih berada di zona pesimistis (<100), berbeda dengan IKK kelompok atas yang mencapai 128,6.

"Fundamental konsumsi rumah tangga kelas bawah masih rapuh. Pertumbuhan DPK tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur kesejahteraan. Harus dilihat juga data penjualan eceran dan frekuensi transaksi harian," ujar ekonom Universitas Gadjah Mada, Arief Wibisono, dalam diskusi terbatas.

Selain itu, inflasi harga pangan yang masih volatil—terutama komoditas beras dan cabai—terus menekan pendapatan riil. Apabila inflasi pangan tidak terkendali, bukan tidak mungkin rumah tangga kembali terpaksa mencairkan simpanan pada semester kedua 2026.

Proyeksi: Antara Optimisme dan Kehati-hatian

Dengan mempertimbangkan kedua perspektif di atas, proyeksi ekonomi hingga akhir 2026 masih memerlukan kehati-hatian. LPS sendiri memproyeksikan pertumbuhan DPK akan berkisar 7,5–8,5% sepanjang tahun, dengan catatan stabilitas politik dan harga komoditas tetap terjaga. Namun, sentimen global seperti pergerakan suku bunga The Fed dan eskalasi tensi geopolitik dapat memicu capital outflow yang memukul likuiditas domestik.

Di level mikro, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan simpanan tidak hanya terpusat di segmen atas, tetapi juga meresap ke kelompok bawah melalui inklusi keuangan yang lebih masif. Program literasi keuangan dan digitalisasi transaksi diharapkan dapat meningkatkan tabungan rumah tangga kecil secara lebih merata. Sementara itu, bank harus menjaga prudensialitas penyaluran kredit agar pertumbuhan DPK tidak berujung pada ekspansi kredit yang berisiko memperbesar kredit bermasalah (NPL) di kemudian hari.