Surplus Solar, Peluang Konversi Avtur: Antara Manfaat dan Risiko

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per kuartal pertama 2026, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus pasokan solar dalam jumlah signifikan. Kelebihan produksi bahan bakar diesel ini, yang diperkirakan mencapai 2,3 juta kiloliter per tahun, memicu diskusi mengenai strategi pemanfaatannya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa pemerintah menjajaki opsi untuk mengonversi kelebihan solar tersebut menjadi bahan bakar penerbangan atau avtur. Langkah ini diyakini dapat menjawab dua persoalan sekaligus: mengelola kelebihan pasokan domestik dan mengurangi ketergantungan impor avtur yang selama ini membebani neraca perdagangan.

Gagasan ini muncul di tengah dinamika pasar energi yang terus berubah. Di satu sisi, konsumsi solar dalam negeri menunjukkan perlambatan seiring dengan program pencampuran biodiesel yang semakin tinggi, mencapai B40 pada awal tahun ini, serta peralihan bertahap sektor transportasi dan industri ke sumber energi yang lebih bersih. Di sisi lain, permintaan avtur terus tumbuh sejalan dengan pemulihan dan ekspansi sektor penerbangan nasional yang dipacu oleh peningkatan konektivitas dan pariwisata. Kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan kedua komoditas ini membuka peluang, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu dicermati secara mendalam.

Peta Surplus dan Defisit: Akar Masalah

Fundamental surplus solar tidak lepas dari kebijakan energi nasional yang agresif mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati. Program mandatori biodiesel telah menekan kebutuhan solar murni secara signifikan. Data Kementerian ESDM mencatat, konsumsi solar nasional tahun 2025 stagnan di kisaran 18,5 juta kiloliter, sementara kapasitas produksi kilang domestik dan pasokan dari importir terikat kontrak justru meningkat. Akibatnya, terjadi kelebihan pasokan yang bila tidak dikelola dapat menekan harga dan mengganggu keseimbangan rantai pasok.

Sementara itu, konsumsi avtur nasional dalam periode yang sama mencapai 5,1 juta kiloliter dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 7,2 persen. Lebih dari 60 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Singapura dan Korea Selatan. Ketergantungan ini tidak hanya menggerus cadangan devisa, tetapi juga membuat harga avtur di dalam negeri sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah global dan gejolak geopolitik. Konversi solar menjadi avtur, secara teoretis, dapat menjadi katup pengaman sekaligus solusi substitusi impor.

Analisis Dua Sisi: Prospek dan Risiko Konversi

Pro: Nilai Tambah dan Kemandirian Energi. Pendekatan ini memiliki landasan ekonomi yang cukup kuat. Dengan mengubah solar surplus menjadi avtur, Indonesia dapat menangkap margin yang lebih tinggi. Harga avtur di pasar internasional rata-rata 15–20 persen lebih mahal per barel dibandingkan solar, terutama saat musim ramai penerbangan. Jika setengah dari surplus solar berhasil dikonversi, potensi penghematan devisa dari substitusi impor avtur bisa mencapai USD 400–500 juta per tahun. Selain itu, hilirisasi di dalam negeri akan memperkuat ketahanan energi, mengurangi vulnerability terhadap gangguan rantai pasok global, dan membuka lapangan kerja di sektor pengolahan.

Dari sisi teknis, proses konversi solar menjadi avtur bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Teknologi hydrocracking dan hydrotreating yang sudah lazim di kilang minyak modern dapat dimodifikasi untuk menghasilkan fraksi minyak tanah (kerosene) yang menjadi basis avtur. Beberapa kilang global telah mempraktikkan penyesuaian cut point distilasi untuk memaksimalkan produksi avtur saat permintaan solar sedang rendah. Namun, penerapannya di Indonesia memerlukan investasi peralatan tambahan yang tidak sedikit.

Kontra: Investasi, Skala, dan Risiko Pasar. Di sinilah perspektif kehati-hatian muncul. Investasi untuk menambah unit hydrocracker atau menyesuaikan konfigurasi kilang yang ada diestimasikan mencapai USD 1,2–1,8 miliar per proyek. Dengan tingkat pengembalian modal yang sangat bergantung pada selisih harga solar-avtur yang fluktuatif, aspek komersialnya perlu diuji secara mendalam. Harga avtur global dapat anjlok tajam saat terjadi krisis penerbangan, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19, sehingga proyek bisa menjadi tidak ekonomis.

Selain itu, ketersediaan surplus solar itu sendiri belum tentu berkelanjutan. Kebijakan biodiesel yang terus ditingkatkan dapat menggeser pola konsumsi solar, sementara di sisi lain program elektrifikasi kendaraan berat juga mulai dirintis. Apabila surplus mengecil, pabrik konversi berpotensi beroperasi di bawah kapasitas optimal, menaikkan biaya per unit dan merugikan keuangan negara. Risiko stranded asset patut diperhitungkan, terutama di tengah transisi energi global yang semakin cepat.

Dampak Makro dan Sentimen Pasar

Dari perspektif ekonomi makro, rencana ini memiliki dua wajah. Apabila berhasil, neraca perdagangan akan membaik karena nilai ekspor avtur olahan berpotensi meningkat, sementara porsi impor menyusut. Ini akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat posisi cadangan devisa. Sentimen positif juga akan mengalir ke BUMN energi yang terlibat, memperbaiki persepsi investor terhadap tata kelola sektor energi nasional. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam sebuah wawancara menyatakan, "Hilirisasi solar menjadi avtur adalah langkah strategis, tetapi harus dikawal dengan kajian keekonomian yang transparan. Jangan sampai proyek ini hanya menjadi beban fiskal baru."

Namun, ketidakpastian tetap membayangi. Pelaku pasar akan mencermati detail teknis dan komitmen anggaran. Apabila pendanaan proyek banyak bergantung pada utang atau penyertaan modal negara, imbal hasil obligasi korporasi terkait bisa naik. Di sisi lain, jika sepenuhnya dikerjakan oleh swasta, insentif seperti tax holiday atau harga gas murah akan diuji level kewajarannya oleh otoritas persaingan usaha. Ketidakjelasan regulasi dapat menunda realisasi dan mengikis kepercayaan.

Sektor penerbangan sendiri menyambut baik gagasan ini. Dengan pasokan avtur lokal yang lebih terjamin, maskapai dapat memperoleh harga yang lebih stabil dan berpotensi lebih rendah. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut bahwa setiap penurunan 5 persen biaya avtur dapat menekan biaya operasional penerbangan hingga 2–3 persen, yang bermuara pada potensi penurunan harga tiket. Dampak berganda ini menjadi argumen kuat pendukung proyek.

Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan

Melihat proyeksi permintaan avtur yang akan menembus 7,2 juta kiloliter pada 2030 menurut Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional, urgensi substitusi impor kian nyata. Namun, mengingat kompleksitas investasi dan ketidakpastian surplus solar jangka panjang, pemerintah disarankan untuk mengambil pendekatan bertahap. Tahap awal dapat berupa uji coba konversi di kilang yang sudah memiliki fleksibilitas produk, seperti Kilang Balikpapan atau Cilacap, dengan kapasitas terbatas, misalnya 200–400 ribu kiloliter per tahun. Evaluasi tekno-ekonomi setelah dua tahun operasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perluasan skala atau penghentian proyek.

Selain itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mengikat kontrak pasokan solar dari produsen agar surplus dapat dijamin dalam kurun waktu tertentu. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bisa menjadi alternatif pendanaan untuk mengurangi beban APBN. Di sisi lain, penelitian dan pengembangan teknologi konversi berbasis katalis lokal perlu didorong guna menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kandungan lokal. Dengan perencanaan matang dan mitigasi risiko yang terukur, ambisi mengubah solar surplus menjadi avtur bukan lagi sekadar wacana, melainkan peluang strategis menuju kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.

Baca juga:

• BREAKING: KPK Diundang Polri Awasi Tiga Kasus Korupsi
• Cuan Gede Tanpa Boros Gas? Ini Dia Ide Jualannya!