Khamenei Kenang Pesan Bung Karno Soal Persatuan Lintas Iman dan Ideologi

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, kembali merujuk pada warisan pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam sebuah forum interna­sional belum lama ini. Ia mengutip penggalan pidato sang proklamator untuk menginga­tkan kembali pentingnya merajut kebersamaan di tengah benturan keyakinan dan pan­dangan politik yang kian meruncing. Referensi itu dinilai bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan pesan strategis di saat dunia Islam dan negara-negara berkembang sedang diuji oleh polarisasi.

Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para duta besar dan cendekiawan dari kawasan Asia-Afrika, Khamenei menyebut semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung sebagai cetak biru diplomasi yang lahir dari keberanian para pemimpin pascakolonial. Ia menekankan bahwa Bung Karno, begitu Soekarno akrab disapa, dengan lantang mengajak bangsa-bangsa yang baru merdeka untuk menanggalkan sekat agama, suku, dan ideologi demi satu cita-cita besar: kemerdekaan sejati dan perdamaian dunia. Kalimat sang proklamator yang berbunyi “biarlah kita bertemu di atas jembatan emas persatuan”—demikian Khamenei memparafrasekannya—disebut menjadi oase di tengah kegersangan solidaritas global hari ini.

Warisan Pidato Sang Proklamator

Pidato Soekarno yang menjadi rujukan Khamenei bukanlah sekadar retorika politik masa lalu. Pada 18 April 1955, di depan 29 kepala negara dan pemerintahan yang mewakili lebih dari separuh penduduk dunia kala itu, Soekarno menyampaikan pidato pembuka berjudul “Let a New Asia and Africa Be Born”. Ia mendobrak tirai Perang Dingin dengan menawarkan visi dunia ketiga yang tidak tersandera oleh blok Barat maupun Timur. Dalam pidato itu, Soekarno secara eksplisit menyatakan bahwa persatuan bukan berarti penyeragaman, melainkan kanopi besar yang melindungi keanekaragaman identitas. Pesan inilah yang digaungkan kembali oleh Pemimpin Tertinggi Iran dalam konteks perpecahan sektarian yang melanda kawasan Timur Tengah dan friksi politik berbasis identitas di berbagai belahan dunia.

Bagi Teheran, rujukan ke Soekarno memiliki bobot simbolik yang tinggi. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar yang berhasil mempraktikkan koeksistensi lintas iman melalui Pancasila. Di saat Iran sering mendapat sorotan tajam terkait isu kebebasan beragama, Khamenei tampak ingin membangun jembatan naratif dengan merujuk pada figur yang dihormati di dunia Islam dan negara berkembang. Langkah tersebut juga mencerminkan upaya Iran untuk keluar dari isolasi diplomatik dengan menegaskan bahwa fondasi kebangsaan mereka pun menghargai persatuan dalam keberagaman, setidaknya dalam kerangka wacana.

Di Antara Dua Kutub: Pro dan Kontra Relevansi

Rujukan Khamenei itu memunculkan dua arus interpretasi. Di satu sisi, sejumlah pengamat politik internasional menilai langkah ini sebagai isyarat yang jernih. Iran, menurut mereka, tengah merehabilitasi citranya melalui diplomasi kebudayaan dengan menyentuh memori kolektif negara-negara Asia-Afrika. Ade Kurniawan, analis geopolitik dari Lembaga Studi Timur Tengah dan Afrika, mengatakan bahwa “rupanya Khamenei tidak hanya membaca situasi regional, tetapi juga memahami psikologi historis bangsa-bangsa pascakolonial. Soekarno adalah jangkar emosional yang sulit terbantahkan.” Indikator yang sering dipakai adalah meningkatnya volume kerja sama perdagangan dan kebudayaan antara Iran dengan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Data Kementerian Perdagangan RI pada 2023 mencatat nilai perdagangan bilateral Indonesia-Iran naik 23 persen secara year-on-year, meskipun basisnya masih relatif kecil, sekitar 284 juta dolar AS. Kenaikan itu diiringi pula oleh intensifikasi dialog antaragama yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga di Qom dan Jakarta.

Di sisi lain, muncul sikap skeptis. Kritik datang dari kalangan yang melihat manuver Khamenei sebagai upaya retoris semata yang tidak dibarengi perbaikan struktural di dalam negeri. Mereka mempertanyakan konsistensi antara ajakan persatuan global dan kenyataan perlakuan terhadap kelompok minoritas Baha’i, Kristen, serta kurdi di Iran. Laporan Human Rights Watch pada awal 2024 menyebut adanya peningkatan pengawasan ketat terhadap praktik ibadah kelompok minoritas di beberapa provinsi. Jadi, kontradiksi antara wacana dan implementasi membuat sebagian cendekiawan menilai rujukan ke Soekarno lebih sebagai soft power yang encer ketimbang komitmen tulus. Selain itu, ada pula yang mencatat bahwa Khamenei tidak merujuk langsung pada teks asli, melainkan memparafrasekan dengan penekanan pada solidaritas Islam ketimbang inklusivitas menyeluruh, sebuah nuansa yang tampaknya sengaja disesuaikan dengan konteks domestik Iran.

Pelajaran untuk Ruang Publik yang Terpolarisasi

Terlepas dari perdebatan itu, pesan yang diangkat oleh Khamenei—lewat lensa Soekarno—menawarkan pelajaran berharga bagi kondisi sosial-politik kontemporer. Dalam sepuluh tahun terakhir, laporan indeks kerukunan global yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace menunjukkan peningkatan ketegangan berbasis agama dan etnis di 58 negara. Indonesia sendiri, menurut survei Litbang Kompas pada 2023, mengalami penurunan indeks toleransi, terutama di kalangan generasi muda yang semakin terpapar narasi eksklusif di ruang digital. Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali semangat inklusivitas yang digaungkan Soekarno. Gagasan mengenai “musyawarah nasional” atau “kesepakatan luhur” yang tidak menindas identitas minoritas menjadi fondasi yang dibutuhkan untuk meredam api polarisasi.

Rujukan lintas peradaban semacam ini juga menunjukkan bahwa dialog global tetap memerlukan tokoh-tokoh sejarah sebagai titik temu. Soekarno, dengan warisan Bandung-nya, menjadi milik kolektif negara-negara Selatan-Selatan. Menariknya, di tengah arus capital outflow dari pasar negara berkembang dan ketidakpastian ekonomi global, nilai-nilai non-material seperti solidaritas justru kembali dicari sebagai rem dari krisis kepercayaan. Khamenei, dengan segala dinamika domestiknya, secara tidak langsung mengingatkan bahwa semangat Bandung bukan cuma artefak sejarah, melainkan kompas moral yang bisa diaktifkan kembali.

Secara keseluruhan, momen ketika Pemimpin Tertinggi Iran mengutip Bung Karno menjadi cermin bahwa retorika persatuan selalu punya tempat, meski seringkali terperangkap dalam kontradiksi antara kata dan laku. Dari sini, dunia diajak untuk membaca lebih jeli: apakah rujukan itu akan berhenti sebagai orasi, atau menjelma menjadi aksi nyata yang bisa diukur dari kemajuan kualitas hidup warganya, tanpa pandang suku dan keyakinan. Sebab, seperti yang tersirat dari pidato Soekarno di Bandung 69 tahun silam, jembatan persatuan hanya bisa berdiri kokoh bila kedua ujungnya ditopang oleh keadilan yang setara bagi semua.

Baca juga:

• Sirene Perang di Teluk Meraung Saat AS-Iran Kembali Bertempur
• Kekosongan Hukum dalam Relasi Kerja Dokter-Rumah Sakit