SULSEL — Krisis Pasokan Bahan Bakar Lumpuhkan Aktivitas Nelayan Tradisional

Sore itu, Daeng Se're (52) terpaksa mendorong perahu kayu miliknya lebih cepat ke tepian pantai di pesisir Sulawesi Selatan. Ombak yang menerjang perairan membuat gerakannya sesekali tersentak, namun bukan ganasnya laut selat Makassar yang meremukkan asa pelaut gaek ini, melainkan tangki bahan bakarnya yang nyaris mengering. Sudah hampir sepekan, deretan jeriken biru miliknya teronggok kosong di sudut gubuk nelayan.

Bayang-bayang kelangkaan energi kini kian nyata mencekik urat nadi perekonomian masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan. Solar subsidi yang menjadi tumpuan utama nelayan kecil mendadak lenyap dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), memicu kemacetan rantai pasok tangkapan laut dan melipatgandakan beban hidup keluarga pesisir.

Anatomi Kelangkaan Energi di Jalur Pesisir

Investigasi lapangan menunjukkan bahwa anomali distribusi bahan bakar minyak (BBM) telah memicu efek domino yang sistemik. Pasokan solar bersubsidi yang dialokasikan untuk sentra perikanan kerap tersendat di jalur logistik darat, sementara celah pengawasan membuka peluang rembesan BBM ke sektor industri ilegal dengan harga jauh di atas rata-rata regulasi.

Kondisi ini menciptakan jurang pemisah yang tajam antara biaya melaut dengan hasil tangkapan. Berdasarkan catatan paguyuban nelayan setempat, disparitas harga di tingkat eceran tak resmi kian tak terkendali:

Jeratan Biaya Operasional dan Jerit Nelayan

Bagi nelayan kecil berbobot kapal di bawah 10 Gross Tonnage (GT), membeli BBM dari pengecer gelap sama saja dengan menggali lubang utang. Pendapatan kotor dari hasil tangkapan ikan kembung, tongkol, dan layang tidak lagi sebanding dengan modal bahan bakar yang membengkak hingga dua kali lipat.

"Kalau kami beli di pelangsir harganya bisa tembus tiga belas ribu rupiah per liter. Hasil melaut semalam hanya cukup untuk bayar utang solar, keluarga di rumah mau makan apa? Kami dipaksa memilih antara menganggur atau bekerja tanpa untung," keluh Daeng Se're dengan nada bergetar.

Dampak langsung dari kelangkaan ini tidak hanya dirasakan di laut lepas. Beberapa implikasi kritis yang kini memukul stabilitas wilayah meliputi:

• Penurunan Pasokan Ikan Segar: Volume ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) anjlok hingga 45 persen dalam dua pekan terakhir.
• Kenaikan Inflasi Pangan Lokal: Kelangkaan ikan memicu lonjakan harga komoditas protein hewani di pasar-pasar tradisional Kota Makassar dan sekitarnya.
• Penghentian Operasi Armada Dingin: Fasilitas cold storage mini di sentra nelayan terancam mati suri akibat pasokan listrik generator cadangan yang turut terkendala bahan bakar.

Menuntut Transparansi Rantai Pasok Energi Daerah

Pemerintah daerah bersama pihak otoritas migas dituntut tidak sekadar melempar alasan klise mengenai kuota nasional. Diperlukan audit menyeluruh terhadap titik-titik distribusi hilir guna memastikan solar bersubsidi benar-benar jatuh ke tangan nelayan yang berhak mengantongi surat rekomendasi dinas terkait.

Jika problem struktural ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap praktik mafia bahan bakar, ketahanan pangan maritim kawasan timur Indonesia berada di ambang krisis yang jauh lebih parah.