SUKABUMI — Oknum PNS Dishub Diduga Lecehkan Tiga Pelajar Magang

Ruang kerja instansi pemerintah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para pelajar untuk menimba ilmu mendadak berubah menjadi panggung trauma. Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP kini berada di bawah bidikan penyidik usai diduga kuat melakukan tindak kekerasan seksual terhadap tiga orang siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang menjalani program magang.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah keluarga korban memberanikan diri melaporkan aksi tidak terpuji tersebut ke pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif guna mengusut tuntas motif dan pola kejahatan yang memanfaatkan relasi kuasa di lingkungan birokrasi tersebut.

Modus Operandi dan Penyalahgunaan Relasi Kuasa

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, dugaan aksi pelecehan ini tidak terjadi dalam satu peristiwa tunggal, melainkan berlangsung secara berulang di area kantor dinas saat jam kerja. Terduga pelaku memanfaatkan posisinya sebagai pegawai senior untuk mendekati, mengintimidasi, dan melakukan tindakan asusila terhadap para korban yang tidak berdaya karena khawatir nilai magang mereka terancam.

Sikap manipulatif ini menyoroti betapa rentannya posisi pelajar magang di lembaga birokrasi tanpa adanya pengawasan melekat dari pihak sekolah maupun internal instansi penerima.

"Korban berada dalam tekanan psikologis yang sangat berat. Pelaku memanfaatkan statusnya sebagai pejabat atau pegawai senior untuk mengintimidasi para siswi magang ini agar tidak melapor," ujar salah satu sumber independen yang mendampingi pemulihan trauma para korban.

Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual di birokrasi bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan bentuk kejahatan struktural yang mengeksploitasi kepolosan anak di bawah umur.

Ancaman Pidana dan Jerat UU TPKS

Kepolisian bergerak mengumpulkan barang bukti, termasuk keterangan saksi, hasil visum et repertum, serta pendampingan psikologis bagi ketiga korban yang masih berstatus anak di bawah umur. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan tebang pilih meski pelaku berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Penyidik menyangkakan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta UU Perlindungan Anak. Adanya unsur penyalahgunaan jabatan dan korban yang merupakan anak di bawah umur dapat menjadi alasan pemberatan sanksi pidana hingga sepertiga dari ancaman hukuman maksimal.

Mengurai Kerentanan Siswa Magang di Birokrasi

Skandal ini menjadi alarm keras bagi sistem pendidikan vokasi dan tata kelola aparatur sipil negara. Minimnya mekanisme pengaduan yang aman (safe reporting mechanism) di instansi pemerintah daerah kerap membuat kasus-kasus serupa mengendap dalam kesenyapan.

Pengamat kebijakan publik mendesak Pemkab Sukabumi tidak hanya menyerahkan kasus ini ke ranah pidana, tetapi juga menjatuhkan sanksi etik terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat jika persangkaan tersebut terbukti secara sah di pengadilan. Perlindungan terhadap pelajar magang harus dijamin dengan regulasi ketat, bukan sekadar imbauan formalitas tanpa pengawasan nyata.