Sudaryono Benahi Tata Kelola MBG: Antara Perbaikan dan Ujian Kepercayaan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2025, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2025 mencapai Rp71 triliun, dengan usulan peningkatan menjadi sekitar Rp268 triliun pada RAPBN 2026. Sementara itu, data BPS per Agustus 2025 menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen year-on-year pada kuartal II-2025, dengan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama. Di tengah fundamental makro tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menggulirkan sejumlah perbaikan tata kelola MBG yang menyedot perhatian publik dan pelaku pasar.

Sudaryono, yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian, mengambil alih komando BGN pada pertengahan 2025. Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah sorotan tajam terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari kasus dugaan keracunan yang menimpa lebih dari 5.000 penerima manfaat menurut catatan lembaga pemantau pendidikan, hingga serapan anggaran yang sempat lambat pada semester pertama sebelum akhirnya mengalami kenaikan signifikan.

Daftar Perbaikan Tata Kelola yang Ditempuh

Pertama, BGN mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi. Kedua, penerapan uji sampel makanan secara berkala melalui laboratorium. Ketiga, kewajiban kehadiran ahli gizi serta penanggung jawab keamanan pangan di setiap dapur. Keempat, pengetatan kurasi mitra—yayasan, katering, hingga koperasi—dengan evaluasi berkala dan sanksi penutupan bagi dapur yang terbukti lalai. Kelima, percepatan sertifikasi halal. Keenam, digitalisasi pelaporan agar distribusi, kualitas menu, dan serapan dana dapat dipantau secara lebih transparan.

Hingga akhir September 2025, jumlah SPPG yang beroperasi diperkirakan menembus 12.000 unit, melayani lebih dari 30 juta penerima manfaat dari target akhir 82,9 juta jiwa. Nilai per porsi ditetapkan di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.

Di Satu Sisi: Potensi Efek Berganda Ekonomi

Pro: Dari kacamata ekonomi, MBG merupakan stimulus fiskal berbasis konsumsi yang menyasar langsung rumah tangga dan UMKM. Permintaan telur, ayam, sayur, dan beras yang stabil berpotensi mengerek pendapatan petani lokal. Setiap SPPG menyerap 30 hingga 50 tenaga kerja, sehingga ribuan unit dapur setara dengan penciptaan ratusan ribu lapangan kerja baru. Investasi pada gizi anak juga memperkuat modal manusia, mengingat prevalensi stunting nasional masih berkisar 21 persen. Jika tata kelola membaik, indeks kepercayaan publik dan sentimen pasar terhadap program prioritas pemerintah berpotensi ikut terangkat.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Eksekusi

Kontra: Perluasan anggaran hingga hampir empat kali lipat pada 2026 menimbulkan pertanyaan soal kapasitas eksekusi. Rasio kasus keracunan terhadap total porsi memang kecil, tetapi reputasi program dipertaruhkan. Defisit APBN 2025 yang diproyeksikan mendekati 2,8 persen dari PDB membuat ruang fiskal kian sempit; sejumlah ekonom khawatir terjadi realokasi dari pos penting lain seperti infrastruktur dan pendidikan. Lonjakan permintaan pangan juga berpotensi menekan inflasi kelompok bahan makanan bila pasokan tidak diimbangi peningkatan produksi.

"Program sebesar ini ibarat membangun sistem logistik raksasa dalam waktu singkat. Perbaikan tata kelola adalah prasyarat, bukan pelengkap. Tanpa pengawasan mutu dan transparansi, manfaat gizi bisa tergantikan oleh risiko baru," ujar seorang pengamat kebijakan publik dari lembaga riset ekonomi di Jakarta.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, pasar akan mencermati tiga indikator: tren penurunan insiden keamanan pangan, tingkat serapan anggaran hingga akhir 2025, serta konsistensi standar menu di seluruh daerah. Jika ketiganya membaik, fundamental program ini dapat memperkuat portofolio belanja sosial pemerintah tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Sebaliknya, kegagalan eksekusi berisiko memicu penilaian ulang terhadap valuasi program prioritas lainnya.

Pada akhirnya, perbaikan tata kelola di bawah komando Sudaryono akan diuji oleh waktu dan data. Di satu sisi, MBG menyimpan potensi besar bagi ketahanan gizi dan ekonomi rakyat; di sisi lain, disiplin pengawasan menjadi harga mati agar anggaran ratusan triliun rupiah benar-benar berbuah manfaat.