Strategi Kementan Lindungi Peternak Rakyat di Tengah Tekanan Harga Pakan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober 2025, kelompok volatile food atau bahan makanan bergejolak mencatat inflasi year-on-year sebesar 2,4 persen, dengan komoditas telur ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama fluktuasi harga pangan nasional. Di tengah dinamika tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) merespons keluhan peternak ayam petelur rakyat yang menghadapi tekanan ganda: harga pakan terus mengalami kenaikan, sementara harga telur di tingkat peternak justru bergerak di bawah harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp22.000 per kilogram yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi ini menciptakan margin negatif bagi peternak skala kecil dan menengah. Data lapangan menunjukkan harga telur di kandang sempat menyentuh level Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram di sejumlah sentra produksi Jawa Timur dan Jawa Tengah, padahal biaya pokok produksi diperkirakan berada di kisaran Rp21.500 per kilogram. Artinya, setiap kilogram telur yang dijual berpotensi menimbulkan kerugian antara Rp500 hingga Rp2.500, sebuah beban yang tidak dapat ditanggung terus-menerus oleh peternak bermodal tipis.

Kesenjangan Struktural: Pakan Naik, Harga Jual Tertekan

Akar persoalan terletak pada struktur biaya produksi. Komponen pakan menyumbang sekitar 70 persen dari total biaya produksi telur, dengan jagung sebagai bahan baku utama berkontribusi 50 hingga 55 persen dari formulasi pakan. Masalahnya, harga jagung di tingkat peternak saat ini berkisar Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogram, jauh melampaui HAP jagung sebesar Rp5.000 per kilogram.

Di satu sisi, kenaikan harga jagung mencerminkan fundamental pasar yang wajar: permintaan pakan ternak tumbuh seiring populasi ayam petelur nasional yang diperkirakan mencapai 380 juta ekor, sementara pasokan jagung lokal pada musim kemarau mengalami penurunan produktivitas. Di sisi lain, disparitas antara HAP dan harga riil pasar menunjukkan mekanisme stabilisasi harga belum berjalan efektif, terutama dalam hal penyerapan jagung oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang kerap kalah cepat dibandingkan pedagang swasta dalam menjangkau petani.

Situasi semakin pelik karena produksi telur nasional mengalami surplus. Proyeksi Kementan memperkirakan produksi telur ayam ras tahun ini mencapai sekitar 6,1 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi domestik sekitar 5,7 juta ton. Kelebihan pasokan sekitar 400.000 ton ini menekan harga di hilir, terutama ketika daya beli masyarakat segmen menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih.

Strategi Kementan: Antara Proteksi dan Efisiensi Pasar

Merespons kondisi tersebut, Kementan menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, memperkuat stabilisasi harga pakan melalui percepatan serapan jagung petani dan realokasi distribusi ke sentra peternakan rakyat. Kedua, mendorong penyerapan kelebihan pasokan telur melalui program bantuan pangan, operasi pasar, serta kerja sama dengan industri pengolahan. Ketiga, memperkuat kelembagaan kemitraan antara peternak rakyat dan perusahaan integrator agar akses pakan berkualitas dengan harga terjangkau lebih terjamin.

Seorang pengamat agribisnis dari perguruan tinggi negeri di Bogor menilai bahwa intervensi harga yang tepat sasaran dapat menjadi bantalan bagi peternak rakyat, tetapi harus diimbangi penataan keseimbangan pasokan agar tidak menimbulkan distorsi berkepanjangan. Pandangan ini mencerminkan dilema klasik kebijakan pangan: melindungi produsen tanpa mengorbankan efisiensi pasar.

Di satu sisi, langkah proteksi memiliki dasar kuat. Peternak rakyat menguasai sekitar 80 persen populasi ayam petelur nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja di perdesaan. Jika dibiarkan merugi berkepanjangan, gelombang afkir dini, yakni pemotongan ayam produktif sebelum waktunya, dapat memicu kelangkaan telur enam hingga sembilan bulan ke depan, yang justru berisiko mendorong lonjakan inflasi pangan.

Di sisi lain, kalangan pelaku pasar mengingatkan risiko intervensi berlebihan. Penetapan harga acuan yang tidak diikuti mekanisme penegakan di lapangan berpotensi menciptakan ekspektasi semu. Selain itu, program penyerapan berbasis anggaran negara memiliki keterbatasan likuiditas fiskal; pengalaman operasi pasar sebelumnya menunjukkan volume intervensi kerap hanya menyentuh 1 hingga 3 persen dari total pasokan, sehingga dampaknya terhadap sentimen pasar bersifat temporer.

Implikasi Pasar dan Proyeksi ke Depan

Dari perspektif makroekonomi, stabilitas harga telur memiliki bobot signifikan karena komoditas ini merupakan sumber protein hewani termurah dengan konsumsi per kapita sekitar 6,5 kilogram per tahun. Volatilitas harga telur berkorelasi langsung dengan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang berkontribusi sekitar 25 persen terhadap indeks harga konsumen (IHK).

Pro: jika stabilisasi pakan berhasil menekan biaya produksi sebesar 5 hingga 8 persen, margin peternak dapat kembali positif tanpa menaikkan harga konsumen secara berarti. Kontra: apabila surplus produksi tidak ditangani melalui penataan populasi dan perluasan pasar, termasuk ekspor produk olahan telur, tekanan harga diperkirakan berlanjut hingga kuartal pertama tahun depan.

Ke depan, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada sinkronisasi data produksi, disiplin penyerapan jagung sesuai HAP, serta keberanian melakukan penyesuaian populasi secara bertahap. Bagi peternak rakyat, diversifikasi sumber pakan alternatif dan penguatan koperasi menjadi kunci ketahanan. Bagi publik, keseimbangan antara harga yang adil bagi produsen dan terjangkau bagi konsumen akan menentukan keberlanjutan sektor perunggasan nasional dalam jangka panjang.