Strategi Baru Prabowo: Libatkan Danantara dalam Keputusan Stabilitas Keuangan

Berdasarkan data Bank Indonesia per 20 Juni 2026, cadangan devisa nasional tercatat sebesar 145,3 miliar dolar AS, menurun tipis dari bulan sebelumnya yang mencapai 146,1 miliar dolar. Sementara itu, indeks kepercayaan investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan pergerakan sideways dengan kenaikan sangat tipis 0,7% secara month-to-month. Di tengah dinamika eksternal yang masih labil — terutama sinyal kenaikan suku bunga global dan ketegangan geopolitik — koordinasi antarotoritas keuangan menjadi semakin krusial. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang langkah terbaru Presiden Prabowo Subianto yang mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke dalam satu forum khusus.

Pertemuan yang digelar tertutup di Istana Merdeka pada Jumat pagi itu menandai babak baru tata kelola stabilitas sistem keuangan nasional. Presiden Prabowo secara langsung memimpin diskusi yang difokuskan pada penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan krisis, dengan penekanan khusus agar pengambilan keputusan KSSK mengadopsi perspektif investasi jangka panjang yang dimiliki Danantara. "Ini bukan sekadar rapat koordinasi rutin, melainkan inisiatif strategis untuk menyatukan dua pilar penting dalam benteng ekonomi kita," ungkap seorang pejabat yang hadir dalam forum tersebut.

Mengapa Danantara? Peran Strategis Sovereign Wealth Fund

Danantara, yang kini menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di Asia Tenggara dengan total aset kelolaan (Asset Under Management/AUM) melampaui 250 miliar dolar AS, memiliki karakteristik likuiditas tinggi dan portofolio yang terdiversifikasi secara global. Sebagai badan pengelola investasi yang memiliki mandat untuk mengoptimalkan kekayaan negara, Danantara secara inheren memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai shock absorber ketika pasar keuangan domestik mengalami tekanan. Dengan portofolio yang mencakup instrumen ekuitas, obligasi pemerintah, hingga aset riil di berbagai negara, kehadiran Danantara dalam proses pengambilan keputusan KSSK diharapkan dapat menyuntikkan perspektif investor institusional yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi.

Dalam beberapa episode volatilitas pasar modal Indonesia selama tiga tahun terakhir, seperti saat terjadi capital outflow bersih mencapai 8,7 miliar dolar AS pada kuartal III-2025, mekanisme stabilisasi yang selama ini hanya mengandalkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai kurang memiliki kecepatan dan skalabilitas. Dengan AUM sebesar itu, Danantara secara teoretis dapat melakukan pembelian kembali (buyback) atas aset-aset strategis yang terdepresiasi akibat kepanikan pasar, sekaligus menjadi penyeimbang ketika investor asing ramai-ramai menarik dananya.

Di Satu Sisi: Koordinasi yang Memperkokoh Fundamental

Para pendukung skema ini menilai bahwa pelibatan Danantara akan memperpendek rantai birokrasi dalam pengambilan keputusan krusial. Apabila sebelumnya KSSK harus melalui proses konsultasi dan rekomendasi yang panjang sebelum mengeksekusi langkah stabilisasi, kini Danantara dapat menjadi mitra eksekusi yang sudah memiliki kesiapan dana dan jaringan pasar. "Integrasi ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan terukur, karena Danantara sudah memiliki pengalaman langsung dalam mengelola aset dalam kondisi pasar yang volatil," ujar seorang analis ekonomi yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, dari sisi fundamental fiskal, keterlibatan Danantara dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema penyelamatan (bailout) yang kerap memicu kontroversi politik. Jika terjadi gejolak sistemik, Danantara dapat mengambil posisi sebagai investor penyelamat tanpa harus membebani utang negara secara langsung. Mekanisme ini sejalan dengan praktik sejumlah negara yang memiliki SWF kuat, seperti Singapura dengan Temasek-nya yang kerap berperan sebagai stabilisator pasar saat krisis keuangan global 2008 dan pandemi 2020.

Di Sisi Lain: Risiko Moral dan Bayang-Bayang Konflik Kepentingan

Namun demikian, tidak sedikit pihak yang menyuarakan kekhawatiran. Salah satu isu paling mendasar adalah potensi tumpang tindih wewenang antara KSSK yang bersifat makroprudensial dengan Danantara yang berorientasi pada imbal hasil investasi. "Kita perlu mempertanyakan secara hati-hati: apakah keputusan stabilisasi pasar yang diambil akan benar-benar murni untuk kepentingan sistemik, atau justru terselip motif menjaga nilai portofolio Danantara sendiri?" kata Ekonom Senior yang juga mantan analis bank investasi, Buffy, dalam sebuah diskusi terbatas.

Ketika stabilisator pasar juga sekaligus pemain besar di pasar tersebut, potensi terjadinya moral hazard menjadi sangat nyata. Tanpa pengaturan yang ketat, langkah yang semula dimaksudkan untuk menenangkan pasar bisa berubah menjadi intervensi yang menguntungkan pihak tertentu.

Kekhawatiran lainnya berpusat pada aspek kelembagaan. Hingga saat ini, kerangka hukum KSSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) belum secara eksplisit mengakomodasi peran BPI Danantara sebagai salah satu anggotanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan akuntabilitas keputusan yang akan diambil. Apalagi, Danantara merupakan entitas yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga batas independensi antara keputusan teknis dan politis menjadi semakin samar.

Kendati demikian, proyeksi ke depan tetap menunjukkan sinyal optimisme yang hati-hati. Apabila pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana yang rinci — termasuk protokol pengambilan keputusan, batasan intervensi Danantara, serta mekanisme pengawasan oleh DPR — maka sinergi ini berpotensi merevolusi arsitektur stabilitas keuangan Indonesia. Sebaliknya, tanpa kejelasan aturan, langkah ini dikhawatirkan hanya akan menambah kerumitan dan menimbulkan ketidakpastian baru di mata investor, terutama di tengah sentimen pasar yang masih rapuh.