Solikin M. Juhro Angkat Isu Trilema Keberlanjutan di Ujian Deputi BI

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2026, suku bunga acuan BI-Rate masih ditetapkan di level 5,00 persen, sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2026 tercatat 2,31 persen year-on-year — istilah untuk perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya — masih berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. Di kanal lain, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 mencapai 5,12 persen year-on-year, cadangan devisa berada di kisaran USD 152 miliar, dan rupiah bertransaksi di sekitar Rp16.400 per dolar AS. Pada lanskap makro yang relatif terjaga itu, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro justru menarik perhatian publik pada isu jangka panjang yang ia rumuskan sebagai “trilema keberlanjutan”. Pemaparan itu ia sampaikan saat menjalani rangkaian tes kelayakan di Komisi XI DPR RI, ketika ia menegaskan otoritas moneter tidak cukup berpikir pada siklus pendek, melainkan harus merancang kerangka kebijakan yang tetap kredibel untuk dua sampai tiga dekade mendatang.

Tiga Sasaran yang Saling Tarik

Secara sederhana, trilema berarti dilema tiga arah: kondisi ketika tiga sasaran yang sama-sama diinginkan tidak mungkin tercapai sekaligus secara penuh. Dalam kerangka yang dibawa Solikin, ketiga sasaran itu adalah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan keberlanjutan lingkungan — mencakup transisi energi serta risiko iklim yang kini mulai menempel pada valuasi aset dan kualitas portofolio perbankan. Di satu sisi, bank sentral yang terlalu agresif mendukung pendanaan transisi hijau berisiko kehilangan fokus pada mandat inflasi; likuiditas yang dialirkan untuk proyek jangka panjang dapat memicu tekanan harga bila tidak dijaga dengan rasio yang ketat. Di sisi lain, bank sentral yang kaku hanya berpatokan pada inflasi inti berisiko mengabaikan fundamental struktural: ekonomi yang tumbuh di bawah potensi, lapangan kerja yang tertekan, dan biaya bencana iklim yang year-on-year semakin membebani anggaran negara.

“Bank sentral masa depan diuji bukan hanya pada kemampuan menjaga nilai rupiah, melainkan pada keseimbangan tiga sasaran: stabilitas harga, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Salah satu sisi dilepaskan, kredibilitas kebijakan ikut tergerus,” ujar Solikin M. Juhro dalam paparannya.

Pro-Kontra: Perluasan Mandat atau Fokus Klasik?

Pandangan ini membelah kalangan ekonom. Pro: memasukkan isu keberlanjutan ke kerangka moneter membuat Indonesia selaras dengan tren global, di mana lebih dari 130 bank sentral anggota Network for Greening the Financial System kini memasukkan risiko iklim ke analisis stabilitas keuangan. Pendekatan ini juga membuka ruang instrumen baru, seperti instrumen moneter hijau yang telah diuji BI sejak 2023 melalui skema pembiayaan energi terbarukan. Kontra: sebagian ekonom mengingatkan perluasan mandat dapat mengaburkan akuntabilitas. Semakin banyak sasaran, semakin sulit publik menilai kinerja bank sentral lewat satu indikator yang jelas. Ada pula kekhawatiran pada sentimen pasar: bila investor menilai BI mengalihkan perhatian dari inflasi, ekspektasi harga bisa mengalami kenaikan, imbal hasil SBN terkerek, dan portofolio asing berpotensi mengalami capital outflow — kondisi ketika dana asing menarik diri dari pasar domestik — sehingga tekanan pada rupiah kembali muncul.

Ujian Kredibilitas di Tengah Sentimen Pasar

Data OJK per Juli 2026 mencatat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan di level 25,8 persen dengan rasio kredit bermasalah masih di bawah 3 persen, sinyal bahwa fundamental sistem keuangan relatif sehat untuk menopang eksperimen kebijakan. Namun kesehatan itu bukan jaminan. Indeks harga saham sektor keuangan, misalnya, hanya mencatat kenaikan tipis 0,7 persen bulan berjalan — jauh lebih lambat dibanding indeks sektor energi — menandakan pelaku pasar masih menimbang risiko jangka panjang secara berhati-hati. Valuasi saham perbankan yang kini berada pada rasio price-to-book sekitar 1,2 kali mencerminkan optimisme moderat, bukan euforia.

Dari sisi fiskal-moneter, tantangan trilema keberlanjutan juga terbaca pada komposisi utang. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 39,5 persen, memberi ruang fiskal yang cukup, tetapi porsi pembiayaan transisi energi yang menengok pasar modal membuat koordinasi BI dan Kementerian Keuangan semakin menentukan. Proyeksi lembaga riset internasional menempatkan kebutuhan investasi iklim Indonesia sekitar USD 25 miliar per tahun hingga 2030 — angka yang tidak mungkin dipikul satu institusi saja.

Pada akhirnya, tes calon deputi ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia menjadi panggung debat yang lebih besar: seberapa jauh bank sentral boleh melangkah dari mandat klasiknya demi masa depan berkelanjutan. Di satu sisi ada janji stabilitas jangka panjang dan akses pembiayaan hijau; di sisi lain ada risiko tergerusnya kredibilitas anti-inflasi yang dibangun bertahun-tahun. Bagi pasar, arah jawaban Solikin dan sesama calon akan menjadi salah satu penentu sentimen menuju proyeksi pertumbuhan 5,1–5,5 persen untuk 2027.