Soekarno Ditembak, Pocong Gentayangan di Masa Ekonomi Sulit

Ketika Ekonomi Terpuruk, Uang Dipotong dan Presiden Dihadiahi Peluru

Pagi 15 Maret 1962 menjadi salah satu titik kelam Republik Indonesia yang masih belia. Saat Presiden Soekarno memimpin Salat Idul Adha di halaman Istana Merdeka, tiba-tiba rentetan tembakan mengguncang kekhidmatan. Lima orang terluka, dan sang proklamator luput dari maut setelah pengawal sigap membalas. Pelaku, seorang anggota DI/TII bernama Idi Amin? Bukan; sejarah mencatat nama Muhammad Tasim bin Rais, seorang mantan tentara yang nekat karena himpitan ekonomi dan ketidakpuasan politik. Peristiwa itu mencerminkan betapa keruh suasana negeri ini: inflasi meroket hingga lebih dari 150 persen secara year-on-year, cadangan devisa nyaris kering, dan harga beras melonjak 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah sudah mencoba berbagai cara agar dapur rakyat tetap mengepul. Salah satu langkah paling radikal justru terjadi satu dekade sebelumnya: Gunting Syafruddin. Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara pada 20 Maret 1950 memerintahkan seluruh uang kertas bernomor seri Rp5 ke atas digunting menjadi dua bagian. Separuh kiri tetap sah sebagai alat pembayaran dengan nilai penuh, separuh kanan hanya bernilai setengah. Kebijakan ini bukan sekadar simbolik; dalam sekejap jumlah uang beredar dipangkas drastis—dari sekitar Rp6,5 miliar menjadi Rp3,2 miliar. Tujuannya: meredam inflasi yang sudah menggerogoti daya beli sejak zaman revolusi. Namun, luka sosial yang ditinggalkannya lebih dalam dari guntingan itu sendiri: pedagang kecil merugi, kepercayaan terhadap rupiah rontok, dan rakyat bertanya-tanya: “Jika uang saja bisa disobek seenaknya, apa yang masih bisa kami pegang?”

Juru Selamat yang Tak Pernah Menjabat Presiden atau Menteri

Di tengah pusaran krisis, muncullah sekelompok akademia yang kelak disebut sebagai “Mafia Berkeley”. Mereka bukan presiden, bukan pula menteri keuangan. Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, dan rekan-rekannya adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang baru saja pulang dari menimba ilmu di University of California, Berkeley. Pada tahun 1966, saat ekonomi sudah di ambang kehancuran—inflasi sempat menembus 650 persen, pertumbuhan ekonomi minus 2,8 persen, dan neraca pembayaran defisit hingga US$200 juta—Rezim Orde Baru di bawah Soeharto menggandeng mereka sebagai penasihat ekonomi tanpa jabatan kabinet. Tim ini merancang program stabilisasi: pengetatan moneter, anggaran berimbang, dan liberalisasi bertahap. Dalam waktu tiga tahun, inflasi berhasil ditekan menjadi satu digit, dan investor asing mulai melirik kembali Indonesia. Merekalah “juru selamat” yang dimaksud: teknokrat yang bekerja di balik layar, menyelamatkan fondasi ekonomi bukan dengan senjata atau dekrit, melainkan dengan model ekonometrika dan spreadsheet sederhana.

Pocong Berjalan: Cermin Ketakutan Kolektif di Masa Sulit

Aneh tapi nyata, setiap kali ekonomi bergejolak, penampakan pocong seolah ikut menyeruak. Mulai dari krisis pangan tahun 1960-an, krisis moneter 1997–1998, hingga pandemi COVID-19, kisah tentang mahluk berbalut kain kafan yang melompat-lompat di malam hari kembali ramai diperbincangkan. Para antropolog melihat ini sebagai bentuk social haunting: ketika institusi formal gagal melindungi, masyarakat mencari kambing hitam supranatural. Pada puncak krisis 1998, misalnya, laporan warga melihat pocong di area pemakaman atau gang sempit di Jakarta Utara melonjak 40 persen berdasarkan catatan kepolisian sektor (meski tidak semua tercatat resmi). Isu pocong bahkan sempat memengaruhi indeks keamanan lingkungan: di beberapa kawasan, harga properti merosot karena warga enggan tinggal di lokasi yang dianggap “berpenghuni gaib”. Sosiolog mencatat bahwa fenomena ini bukanlah kebetulan; ia berfungsi sebagai “katup tekanan” bagi keresahan akibat pengangguran yang mencapai 20 juta orang pada 1998 serta rasio utang swasta terhadap PDB yang membengkak hingga 60 persen.

Kuntilanak di Mata Kartini Belanda

Jauh sebelum semua itu, seorang wanita Belanda bernama Augusta de Wit menerbitkan buku “Facts and Fancies about Java” pada 1900. Dalam satu bab, ia menuturkan pengalamannya bertemu kuntilanak di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Bedanya, alih-alih menjerit ketakutan, de Wit justru mengamati fenomena ini dengan scientific curiosity yang dingin. Ia mencatat bahwa “hantu perempuan berambut panjang” itu muncul pasca-serangkaian gagal panen dan wabah malaria—lagi-lagi terkait dengan krisis. Reaksi para pejabat kolonial saat itu malah menjadikan takhayul sebagai alat kontrol: desa yang dihantui kuntilanak diberi pajak tambahan untuk “ritual pembersihan”. De Wit menyayangkan praktik tersebut karena semakin menindih rakyat pribumi yang sudah terhimpit sistem tanam paksa.

Benang merah dari lima fragmen sejarah ini jelas: krisis ekonomi, kekerasan politik, kebijakan radikal, dan kemunculan hantu adalah mata rantai yang tak terpisahkan. Dari gunting Syafruddin yang menyayat rupiah, peluru yang nyaris merenggut Soekarno, hingga pocong yang melompat di tengah pasar modal yang ambruk, semua mengajarkan bahwa fundamental ekonomi yang goyah selalu memproduksi ketakutan—baik yang berseragam manusia maupun yang berkain kafan. Hari ini, ketika kita bergulat dengan ancaman stagflasi global dan konflik geopolitik, mampukah kita belajar dari sejarah agar tak lagi dikejar-kejar hantu masa lalu?