Di Balik Ambisi, Krisis, dan Paradoks Kekuasaan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), krisis moneter yang melanda Asia pada 1997–1998 mengakibatkan kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar –13,1% pada 1998. Inflasi melesat hingga 78%, sementara nilai tukar rupiah terdepresiasi lebih dari 80% terhadap dolar AS. Di tengah tekanan itu, Presiden B.J. Habibie mengambil keputusan yang hingga kini terus diperdebatkan: membatalkan proyek pesawat N250. Proyek yang digadang sebagai simbol kebangkitan teknologi nasional itu harus dihentikan demi mengamankan ruang fiskal negara yang tengah sekarat. Pembatalan ini menyelamatkan APBN dari beban triliunan rupiah, namun di saat yang sama Indonesia kehilangan momentum membangun industri strategis yang memerlukan investasi jangka panjang.

Ketika Proyek Strategis Berhenti Demi Stabilitas

Di satu sisi, langkah Habibie dinilai rasional. Dana pembangunan N250 yang saat itu diperkirakan menelan 2,5 miliar dolar AS dapat dialihkan untuk menyelamatkan sektor perbankan dan menjaga likuiditas. International Monetary Fund (IMF) kala itu mensyaratkan penghentian proyek non-prioritas sebagai bagian dari paket bailout. Namun di sisi lain, pembatalan ini memicu efek domino jangka panjang: hilangnya ribuan tenaga ahli, mogoknya rantai pasok komponen, dan lenyapnya daya saing manufaktur pesawat yang sudah mencapai tahap prototipe terbang. “Ini adalah keputusan paling pahit dalam sejarah kebijakan industri Indonesia,” ujar ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah wawancara.

Kisah serupa bukan hanya milik masa lalu. Hingga hari ini, sejumlah proyek strategis nasional masih menjadi ajang tarik-menarik politik dan anggaran. Data Bappenas menunjukkan pada periode 2020–2024, sekitar 30% proyek strategis nasional mengalami keterlambatan akibat birokrasi berbelit dan kebuntuan pencairan dana. Tidak jarang hal ini memicu kemarahan di tingkat istana.

Marahnya Presiden dan Ironi Birokrasi Anggaran

Dalam sebuah pertemuan di kediaman pribadinya, seorang presiden RI pernah membentak seluruh jajaran menteri ekonominya. Pasalnya, anggaran untuk program-program prioritas tak kunjung turun meski keputusan politik sudah bulat. Insiden ini menjadi bukti bahwa eksekusi kebijakan ekonomi seringkali tersendat bukan pada visi, melainkan pada mesin birokrasi yang lamban. Di satu sisi, publik bisa memahami kemarahan itu sebagai bentuk ketegasan pemimpin yang ingin hasil cepat. Namun di sisi lain, gaya komunikasi yang eksplosif dikhawatirkan menciptakan kultur kerja yang diliputi rasa takut, bukan profesionalisme. Menurut sebuah studi Bank Dunia tentang tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi Indonesia pada 2024 berada pada skor 58 dari 100, masih di bawah rata-rata ASEAN. Angka ini menandakan bahwa reformasi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Paradoks Kekuasaan: Mantan Menteri yang Diputus Listriknya

Sebuah kisah paradoksal kembali mengemuka ketika seorang mantan menteri RI dilaporkan rumahnya diputus aliran listrik oleh PLN karena tak mampu membayar tagihan. Kejadian ini sontak memantik diskusi publik tentang kesejahteraan mantan pejabat tinggi. Dengan gaji bulanan seorang menteri yang mencapai sekitar Rp150 juta (termasuk tunjangan), idealnya pensiunan menteri masih hidup layak. Namun kenyataan berkata lain. Pasca lengser, seorang mantan menteri hanya menerima pensiun pokok sekitar 50–60 persen dari gaji pokok, tanpa lagi disertai fasilitas operasional yang menopang gaya hidup sebelumnya. Tak sedikit yang terjebak dalam utang karena terbiasa dengan arus kas besar selama menjabat. Di satu sisi, ini adalah persoalan pribadi yang mencerminkan rendahnya literasi keuangan pejabat. Di sisi lain, negara juga belum memiliki sistem transisi yang memadai untuk menjaga martabat mantan penyelenggara negara tanpa menimbulkan moral hazard.

Hubungan Presiden dan Mantan Presiden: Ketika Rivalitas Meretakkan Fondasi

Tradisi politik Indonesia memperlihatkan bahwa hubungan antara presiden dan pendahulunya tidak selalu harmonis. Sejarah mencatat, friksi antara Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat membelah opini publik, terutama saat isu “kudeta” Demokrat mencuat menjelang Pemilu 2024. Ketegangan ini bukannya tanpa dampak ekonomi. Sentimen politik yang memanas dapat memicu capital outflow, seperti yang terjadi pada kuartal III-2024 ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi 5,3% dalam sepekan akibat ketidakpastian politik. Di satu sisi, persaingan elite adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Namun di sisi lain, jika rivalitas berubah menjadi konflik berkepanjangan, korbannya adalah stabilitas kebijakan dan kepercayaan pasar. Investor memerlukan kepastian, bukan drama politik.

Belajar dari Rusia: Oligarki Tak Kebal Hukum

Di Rusia, Putin menciptakan narasi “menundukkan oligarki” dengan mengirim para konglomerat yang dinilai membangkang ke penjara. Strategi ini efektif mengonsolidasi kekuasaan, namun juga menciptakan sistem patronase baru. Indonesia memiliki problem serupa: dominasi oligarki dalam panggung ekonomi-politik. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang dirilis Transparency International stagnan di skor 34, menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 180 negara. Artinya, hubungan antara pengusaha dan kekuasaan masih sangat cair. Di satu sisi, penegakan hukum yang tegas seperti ala Putin diidamkan banyak pihak untuk memberantas korupsi. Namun di sisi lain, model represif tanpa batas berisiko menggerus demokrasi dan hak asasi manusia. Belajar dari Rusia, Indonesia perlu membangun penegakan hukum yang kuat namun tetap akuntabel secara demokratis, bukan sekadar alat menyingkirkan lawan politik.

[TAGS]: krisis ekonomi, proyek strategis, oligarki, hubungan politik [SOCIAL_TWEET]: Dari pembatalan N250 hingga mantan menteri yang listriknya diputus: potret paradoks kekuasaan dan ekonomi Indonesia. Benarkah oligarki kita sudah lebih baik dari Rusia? Data dan fakta selengkapnya di sini. 🔍 [SOCIAL_FB]: Di balik proyek ambisius yang terhenti, kemarahan presiden pada menteri yang lambat, nasib ironis mantan pejabat tinggi pasca-lengser, hingga perseteruan elite yang mengguncang pasar – semua bercampur dalam satu panggung ekonomi-politik Indonesia. Benarkah kita bisa belajar dari cara Putin menundukkan oligarki? Simak analisis dua sisi kami [SOCIAL_TG]: Krisis 1998 memaksa Indonesia mengorbankan N250. Kini proyek strategis masih sering mangkrak, menteri diputus listriknya, dan rivalitas elite tak jarang mengganggu pasar. Apa pelajaran dari Rusia yang tegas pada oligarki? Selengkapnya di artikel ini. [SOCIAL_THREADS]: Ambisi, krisis, dan paradoks kekuasaan ekonomi kita. Dari N250 yang terhenti sampai mantan menteri yang listriknya diputus. Rivalitas presiden dan mantan presiden bisa bikin IHSG drop. Lalu, apa kita perlu cara seperti Putin untuk menundukkan oligarki? Baca data dan dua sisi pandangannya.