Sobek Ijazah, Pangeran Jawa Tinggalkan Istana demi Karier

Keputusan seorang bangsawan muda dari lingkungan kerajaan Jawa untuk meninggalkan istana dan memilih jalur karier profesional kembali mencuat dalam diskursus publik. Berdasarkan narasi yang beredar, sang pangeran secara simbolis merobek ijazah sekolah menengah atas di hadapan atasannya, sebelum menyatakan pamit dari lingkaran istana. Peristiwa ini bukan sekadar kisah personal, melainkan cerminan ketegangan antara tradisi, legitimasi pendidikan formal, dan realitas pasar kerja modern di Indonesia.

Simbolisme Ijazah dan Nilai Ekonomi Pendidikan

Dalam kerangka ekonomi, ijazah selama ini diposisikan sebagai sinyal (signaling) kompetensi di pasar tenaga kerja. Teori signaling yang dikembangkan Michael Spence menyebut bahwa kredensial pendidikan membantu pemberi kerja memilah kandidat di tengah informasi yang tidak simetris. Karena itu, merobek ijazah bukan hanya gestur emosional, tetapi sekaligus bentuk perlawanan terhadap tatanan valuasi manusia berbasis lembaran kertas.

Di satu sisi, keputusan itu bisa dibaca sebagai kritik terhadap tingginya pengangguran terbuka lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi, yakni sekitar 9,6 persen, sementara lulusan universitas sekitar 4,8 persen. Artinya, korelasi antara ijazah dan jaminan pekerjaan semakin longgar. Dalam konteks ini, tindakan simbolik tersebut menyuarakan kegelisahan generasi muda yang merasa portofolio keterampilan lebih bernilai dibandingkan formalitas dokumen.

Di sisi lain, pendidikan formal tetap memiliki imbal hasil ekonomi yang terdokumentasi. Rata-rata upah pekerja lulusan perguruan tinggi secara konsisten lebih tinggi 60 hingga 90 persen dibandingkan lulusan SMA/SMK sederajat. Dengan demikian, meninggalkan institusi pendidikan tanpa pengganti kapital manusia yang setara berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang dan daya saing di pasar kerja.

"Kredensial adalah pintu masuk, bukan penentu akhir. Yang menentukan valuasi seseorang di dunia kerja adalah kemampuan menciptakan nilai tambah yang terukur," ujar seorang pengamat ekonomi ketenagakerjaan.

Tradisi Istana versus Mobilitas Karier Modern

Lingkungan istana kerap lekat dengan struktur hierarkis, protokoler, dan jalur karier yang ditentukan oleh garis keturunan. Dalam bahasa ekonomi institusional, ini adalah bentuk path dependency: pilihan masa lalu membatasi pilihan masa kini. Seorang pangeran yang memilih keluar berarti memutus rantai ketergantungan itu dan bertransisi ke pasar kerja yang lebih cair.

Pro dari langkah ini: individu memperoleh otonomi penuh atas portofolio kariernya, tidak terikat beban simbolik status, dan dapat mengoptimalkan keterampilan spesifik. Di era ekonomi digital, mobilitas lintas sektor justru menjadi keunggulan karena permintaan akan talenta bersifat fleksibel dan berbasis proyek.

Kontra dari langkah ini: keluarnya figur dari institusi tradisional berpotensi menggerus keberlanjutan lembaga tersebut. Istana kehilangan regenerasi sumber daya manusia, sementara individu kehilangan jejaring sosial dan akses yang sulit direplikasi di luar. Secara ekonomi, jejaring memang aset tak berwujud yang berkontribusi nyata terhadap peluang pendapatan, sehingga meninggalkannya adalah bentuk biaya peluang (opportunity cost) yang tidak kecil.

Dari perspektif makro, kejadian ini menyoroti tren yang lebih luas: meningkatnya sentimen pasar terhadap kompetensi berbasis keterampilan, seiring tumbuhnya ekonomi digital. Proyeksi Bank Indonesia dan lembaga riset menunjukkan sektor ekonomi digital Indonesia berpotensi menyentuh nilai ratusan triliun rupiah pada akhir dekade ini, dengan kebutuhan talenta yang tidak selalu mensyaratkan legalitas ijazah.

Implikasi bagi Fundamental Pasar Kerja Indonesia

Kasus ini menjadi cermin bagi fundamental ketenagakerjaan nasional. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia per Februari 2024 berada di kisaran 69,80 persen, dengan jumlah angkatan kerja sekitar 142 juta orang. Dari angka itu, sebagian besar masih terserap di sektor informal yang rentan terhadap guncangan likuiditas dan pelemahan permintaan.

Jika makin banyak generasi muda meragukan relevansi ijazah, ada risiko devaluasi kredensial (credential devaluation), yaitu kondisi ketika gelar kehilangan daya beda di pasar kerja. Namun jika tren ini diimbangi dengan sertifikasi keterampilan, portofolio proyek, dan pengalaman nyata, justru dapat mendorong efisiensi alokasi tenaga kerja.

Valuasi individu di masa depan akan ditentukan oleh kombinasi tiga hal: kapital manusia, jejaring, dan kemampuan beradaptasi. Ijazah, dalam kerangka ini, adalah instrumen, bukan tujuan. Merobeknya tidak otomatis menghapus ilmu yang telah diperoleh, tetapi menghapus bukti formal yang bisa membuka pintu birokratis tertentu.

Yang patut dicermati adalah bagaimana institusi pendidikan dan institusi tradisional merespons. Keduanya menghadapi tekanan yang sama: harus membuktikan bahwa struktur mereka masih relevan dengan dinamika pasar kerja yang cepat berubah. Jika tidak, gelombang kepergian individu-individu berpotensi tinggi akan terus terjadi, bukan karena pemberontakan simbolik, melainkan karena kalkulasi ekonomi yang rasional.

Pada akhirnya, kisah seorang pangeran yang menyobek ijazah dan meninggalkan istana adalah potret kecil dari perubahan besar dalam cara masyarakat Indonesia menakar nilai manusia, antara warisan tradisi dan tuntutan kompetensi era modern.