Sinergi Pusat-Daerah Percepat Pemulihan Pertanian Aceh Pascabencana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan III 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sekitar 27,4 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh, menjadikannya tulang punggung ekonomi provinsi berpenduduk lebih dari 5,4 juta jiwa tersebut. Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh guna mempercepat pemulihan sektor ini pascabencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten sentra produksi. Langkah sinergi pusat-daerah menjadi krusial mengingat fundamental ekonomi Aceh sangat bergantung pada kinerja lahan sawah, perkebunan rakyat, dan perikanan.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat, luas areal tanam padi di provinsi ini mencapai sekitar 290 ribu hektare dengan produksi gabah kering panen berkisar 1,7 juta ton per tahun. Banjir yang menerjang beberapa wilayah dilaporkan merendam ribuan hektare lahan sawah dan merusak jaringan irigasi tersier, berpotensi menekan produksi pada musim tanam berikutnya. Secara ekonomi, gangguan pada sisi penawaran (supply shock) semacam ini membuat harga pangan lokal berisiko mengalami kenaikan dan menambah tekanan inflasi daerah yang per Oktober 2024 tercatat di kisaran 1,8 persen year-on-year.

Di Satu Sisi: Stimulus Fiskal Menopang Daya Ungkit Pemulihan

Dari perspektif positif, sinergi Kementan dan pemerintah daerah membuka ruang percepatan penyaluran bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta rehabilitasi infrastruktur irigasi. Anggaran pendampingan semacam ini berfungsi sebagai stimulus fiskal sektoral, yakni suntikan dana pemerintah untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang terhenti. Pengalaman pemulihan pascabencana di sejumlah provinsi menunjukkan, setiap Rp1 triliun belanja pertanian yang terserap efektif berpotensi menambah output sektor hingga 1,5 kali lipat melalui efek pengganda (multiplier effect).

Selain itu, percepatan pemulihan menjaga likuiditas keuangan rumah tangga petani. Ketika lahan kembali produktif, arus kas petani pulih, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada pembiayaan pertanian seperti Kredit Usaha Rakyat dapat ditekan, dan sentimen pasar terhadap komoditas unggulan Aceh—mulai dari padi, kopi arabika Gayo, hingga nilam—tetap terjaga. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Aceh yang dipatok 4,5 hingga 5,2 persen pada 2025 pun berpeluang tercapai apabila sektor primer kembali beroperasi penuh dalam dua musim tanam.

"Kunci pemulihan sektor pertanian pascabencana bukan sekadar besaran anggaran, melainkan kecepatan penyaluran dan ketepatan sasaran. Petani yang kehilangan satu musim tanam bisa kehilangan pendapatan setara 30 hingga 40 persen dari pendapatan tahunannya," ujar seorang pengamat ekonomi pertanian dari Universitas Syiah Kuala.

Di Sisi Lain: Tantangan Implementasi dan Risiko Struktural

Namun, di sisi lain, realisasi program pemulihan kerap menghadapi kendala klasik: birokrasi penyaluran bantuan yang berjenjang, kesenjangan data penerima, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Rasio belanja modal terhadap total APBD Aceh yang berada di kisaran 30 persen membatasi ruang gerak pemerintah provinsi untuk membiayai rehabilitasi skala besar tanpa dukungan penuh anggaran pusat. Keterlambatan pencairan dana, sebagaimana tren yang terjadi pada beberapa program pemulihan sebelumnya, dapat menggerus efektivitas stimulus yang digelontorkan.

Ada pula risiko jangka menengah yang tidak boleh diabaikan. Apabila pemulihan berjalan lambat, petani berpotensi beralih profesi atau melepas aset produktif, yang pada gilirannya menurunkan valuasi lahan pertanian dan memicu capital outflow—keluarnya modal dari sektor primer ke sektor lain, bahkan ke luar daerah. Tren penurunan jumlah rumah tangga tani di Aceh, yang menurut hasil Sensus Pertanian 2023 mengalami penurunan dibanding satu dekade sebelumnya, berpotensi makin dalam apabila bencana berulang tidak diimbangi mitigasi yang memadai.

Proyeksi: Menakar Efektivitas Sinergi ke Depan

Ke depan, efektivitas sinergi Kementan dan pemerintah daerah akan diuji pada tiga indikator: kecepatan rehabilitasi irigasi, realisasi penyaluran benih dan alsintan sebelum musim tanam, serta stabilitas indeks harga komoditas pangan di pasar lokal. Diversifikasi portofolio komoditas—tidak hanya bertumpu pada padi, tetapi juga hortikultura dan perkebunan bernilai tambah tinggi—dapat memperkuat ketahanan ekonomi petani menghadapi guncangan iklim yang kian sering terjadi.

Pada akhirnya, pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana merupakan pertaruhan fundamental ekonomi daerah. Di satu sisi, komitmen pusat dan daerah memberi sinyal positif bagi sentimen pasar dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, keberhasilan sesungguhnya hanya dapat diukur dari seberapa cepat manfaat program benar-benar dirasakan di tingkat lahan, bukan sekadar tercermin pada dokumen anggaran. Konsistensi implementasi dalam 12 hingga 24 bulan ke depan akan menjadi penentu apakah Aceh mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.