SEMARANG — Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis Bisa Tempuh Jalur Pidana

Aroma asam yang menusuk hidung dan nampan-nampan makanan yang terbengkalai menjadi saksi bisu atas tragedi di ruang kelas. Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi penopang gizi generasi muda, justru menyisakan trauma mendalam bagi puluhan anak sekolah dan orang tua mereka. Di balik slogan manis pemenuhan nutrisi, ancaman kesehatan justru mengintai dari piring-piring makanan yang disajikan tanpa standar pengawasan ketat.

Celah Hukum Bagi Korban Keracunan

Anggota MBG Watch, Galau D. Muhammad, menegaskan bahwa para korban dugaan keracunan massal dalam program MBG tidak boleh tinggal diam. Mereka memiliki hak konstitusional penuh untuk membawa kasus kelalaian ini ke ranah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan instrumen legal yang cukup kuat untuk menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hidangan beracun tersebut.

"Setiap warga negara yang dirugikan secara fisik akibat konsumsi makanan dari program publik berhak menuntut keadilan. KUHP secara tegas mengatur sanksi bagi siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain jatuh sakit atau terluka," ujar Galau D. Muhammad saat memberikan keterangan resmi di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, kelalaian dalam pengadaan pangan skala massal bukan sekadar musibah biasa, melainkan tindak pidana kelalaian pelayanan publik. Pihak katering atau vendor penyedia jasa boga yang asal-usul bahannya tidak teruji higienitasnya dapat dijerat pasal berlapis.

Jerat Pasal KUHP dan UU Perlindungan Konsumen

Secara teknis yuridis, penanganan kasus ini dapat menyasar penyedia barang maupun pengawas lapangan. Penegak hukum dapat menggunakan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat atau sakit, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga memberikan fondasi hukum yang kuat.

Berikut adalah perbandingan landasan hukum yang dapat digunakan oleh korban atau kuasa hukum mereka:

Tahapan Pengajuan Gugatan dan Pembuktian

Mengajukan laporan pidana membutuhkan ketelitian serta bukti ilmiah yang tidak bisa dibantah. Tim MBG Watch mendorong keluarga korban untuk segera mengambil langkah-langkah penanganan hukum yang sistematis demi memperkuat pembuktian di depan penyidik maupun pengadilan:

• Rekam Medis Lengkap: Meminta pihak rumah sakit atau puskesmas mengeluarkan surat keterangan visum et repertum serta rekam medis yang menyatakan keracunan sebagai penyebab utama sakit.
• Amankan Sampel Makanan: Menyimpan sisa makanan dari kemasan yang sama untuk diuji di laboratorium independen atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
• Dokumentasi Kejadian: Mencatat kronologi waktu konsumsi hingga munculnya gejala awal seperti mual, muntah, atau pusing secara mendetail.
• Pelaporan Resmi: Mengajukan laporan resmi ke Polres atau Polda setempat atas dugaan tindak pidana kelalaian yang membahayakan jiwa.

"Jangan biarkan kasus ini selesai hanya dengan permintaan maaf atau pemberian ganti rugi sekadarnya," tegas Galau. Ia menambahkan bahwa kepatuhan terhadap standar keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar atas nama efisiensi anggaran atau kecepatan distribusi.

Dilema Sistemik dan Desakan Reformasi MBG

Kasus keracunan ini menyingkap tabir rapuhnya sistem pengawasan rantai pasok makanan gratis di lapangan. Penunjukan vendor yang terburu-buru, minimnya verifikasi sertifikat laik higienis sanitasi, serta lemahnya kontrol suhu saat distribusi menjadi celah fatal yang merusak program ini dari dalam.

Apabila penegakan hukum pidana tidak berjalan transparan, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ini justru akan terus membahayakan keselamatan anak-anak. Langkah tegas melalui jalur pidana dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memberikan efek jera kepada pihak penyedia jasa boga yang sekadar berburu untung tanpa memedulikan standar keselamatan pangan.