Sekolah Rakyat dan RAPBN 2027: Menakar Rp32,9 Triliun Anggaran Pendidikan

Berdasarkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang tengah berlangsung, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp32,9 triliun untuk program Sekolah Rakyat. Angka ini direncanakan menopang dua kebutuhan utama: biaya penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, serta pembangunan gedung permanen di sejumlah lokasi. Dalam kerangka kebijakan fiskal, alokasi tersebut mencerminkan pergeseran prioritas belanja negara ke arah perlindungan sosial berbasis pendidikan, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 yang diperkirakan tetap berada di kisaran lima persen secara year-on-year.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Konsepnya menggabungkan layanan pendidikan formal dengan pendampingan kesehatan, gizi, dan keterampilan hidup. Bagi pembaca awam, program ini dapat dipahami sebagai sekolah negeri penuh yang menanggung biaya hidup siswa, sehingga hambatan ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang utama seorang anak untuk bersekolah.

Komposisi Belanja: Operasional dan Pembangunan Fisik

Dalam postur RAPBN 2027, belanja Sekolah Rakyat terbagi menjadi komponen operasional dan komponen infrastruktur. Komponen operasional mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan, makanan bergizi, seragam, serta fasilitas asrama bagi peserta didik. Adapun komponen infrastruktur dialokasikan untuk pembangunan gedung permanen, yang berbeda dari bangunan darurat yang sempat digunakan pada fase awal. Gedung permanen dinilai penting untuk menjaga mutu layanan dalam jangka panjang, sekaligus menekan biaya pemeliharaan yang kerap membengkak pada bangunan nonpermanen.

Perlu dicatat, realisasi belanja infrastruktur pendidikan kerap menghadapi kendala eksekusi. Serapan anggaran yang rendah di awal tahun, proses lelang yang tertunda, serta kendala lapangan sering menjadi penyebab deviasi antara pagu dan realisasi. Oleh karena itu, angka Rp32,9 triliun adalah komitmen anggaran, bukan jaminan bahwa seluruh dana akan terserap tepat waktu.

Di Satu Sisi: Investasi Jangka Panjang bagi Modal Manusia

Dari sisi optimis, alokasi ini dipandang sebagai langkah berani untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Literatur ekonomi pembangunan mencatat bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen dengan tingkat pengembalian sosial tertinggi: setiap tambahan tahun pendidikan rata-rata meningkatkan penghasilan individu secara signifikan, dan efeknya menular ke generasi berikutnya. Dengan menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem secara gratis dan berasrama, pemerintah tidak hanya menambah jumlah peserta didik, tetapi juga memperbaiki kualitas tenaga kerja nasional dalam satu hingga dua dekade mendatang.

Belanja pembangunan gedung sekolah juga memberikan efek ganda bagi perekonomian daerah. Proyek konstruksi menyerap tenaga kerja lokal, mendorong permintaan material, dan menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pembangunan. Dalam jangka pendek, efek pengganda atau multiplier effect ini membantu menjaga tren pertumbuhan di daerah tertinggal.

Di Sisi Lain: Beban Berulang dan Risiko Eksekusi

Sebaliknya, pengamat yang lebih berhati-hati mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat adalah belanja yang bersifat berulang atau recurring. Begitu sekolah beroperasi, pemerintah wajib menyediakan anggaran operasional setiap tahun, sehingga komitmen fiskal ini akan terus mengikat postur APBN di tahun-tahun mendatang. Jika jumlah sekolah diperluas tanpa perencanaan matang, risiko pembengkakan belanja pegawai dan belanja barang menjadi nyata.

Tantangan lain adalah kesiapan lahan dan sumber daya manusia. Pembangunan gedung permanen memerlukan tanah dengan status hukum yang jelas, sementara sebagian lokasi yang diusulkan berada di kawasan dengan persoalan sertifikasi lahan. Di sisi pendidik, ketersediaan guru berkualitas di daerah terpencil tetap menjadi masalah klasik. Tanpa solusi atas kedua hal ini, gedung yang selesai tepat waktu belum tentu diiringi mutu pembelajaran yang memadai.

Dalam kerangka pengelolaan fiskal, defisit anggaran 2027 direncanakan tetap dijaga pada batas yang aman. Pemerintah harus menyeimbangkan ekspansi belanja sosial dengan menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto tetap stabil, sekaligus mengantisipasi tekanan eksternal seperti potensi capital outflow ketika suku bunga global mengalami kenaikan. Dengan kata lain, tambahan belanja untuk Sekolah Rakyat harus diimbangi peningkatan pendapatan negara atau pengalihan prioritas belanja lain.

Proyeksi dan Arah ke Depan

Ke depan, efektivitas program sangat bergantung pada tata kelola dan pengawasan. Beberapa hal yang patut dipantau antara lain kecepatan penetapan lokasi, kepastian status lahan, jadwal lelang konstruksi, serta sistem pemantauan hasil belajar peserta didik. Indikator keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah gedung berdiri atau jumlah siswa terdaftar, melainkan dari capaian literasi, numerasi, dan kelanjutan studi setelah lulus.

Dari sisi sentimen pasar, alokasi sebesar Rp32,9 triliun berpotensi menjadi angin segar bagi sektor konstruksi dan penyedia jasa pendidikan, meskipun dampaknya terhadap fundamental emiten baru terlihat setelah lelang dimenangkan dan kontrak ditandatangani. Pasar juga akan mencermati seberapa cepat pemerintah merealisasikan belanja modal, karena kesenjangan antara pagu dan realisasi merupakan risiko yang kerap terjadi pada belanja pemerintah.

Pada akhirnya, RAPBN 2027 menandai babak baru dalam sinergi kebijakan fiskal dengan agenda sosial. Besaran alokasi yang tidak kecil menuntut akuntabilitas yang setara. Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak akan diukur dari besarnya pagu, melainkan dari seberapa banyak anak yang berhasil keluar dari garis kemiskinan berkat pendidikan yang mereka terima. Publik tinggal menunggu kepastian payung hukum dan daftar lokasi pembangunan dalam dokumen APBN yang akan disahkan menjelang akhir tahun.