Said Iqbal Tinjau Ancaman PHK 846 Buruh Garmen di Semarang

Industri tekstil dan garmen nasional kembali diguncang kabar kurang sedap. Sebanyak 846 pekerja garmen di kawasan Semarang, Jawa Tengah, terancam mengalami pemutusan hubungan kerja seiring dengan langkah efisiensi yang ditempuh manajemen perusahaan. Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi para buruh dan memastikan proses PHK—jika benar terjadi—berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedatangan Said Iqbal ke pabrik garmen di Semarang bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia ditemani jajaran pengurus serikat buruh setempat dan tim advokasi ketenagakerjaan yang telah mempersiapkan langkah-langkah hukum maupun mediasi. Dalam inspeksi tersebut, Said Iqbal berdialog dengan perwakilan buruh, mencatat kronologi kejadian, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan yang mungkin terjadi selama proses efisiensi berlangsung.

Instruksi Presiden: Negara Tidak Boleh Abai

Said Iqbal menyampaikan bahwa Kepala Negara, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan jelas mengenai tanggung jawab pemerintah dalam isu ketenagakerjaan. Inti dari instruksi tersebut adalah bahwa setiap kasus PHK harus disikapi dengan kehadiran aktif aparatur negara—bukan sekadar administratif, melainkan pendampingan menyeluruh kepada para pekerja yang dirugikan. Arahan Presiden sangat tegas: pemerintah wajib hadir secara langsung di setiap lokasi yang mengalami PHK dan memastikan seluruh hak normatif buruh terpenuhi, demikian ditekankan oleh Said Iqbal di hadapan awak media yang meliput kunjungannya.

Kehadiran negara yang dimaksud mencakup beberapa aspek krusial: verifikasi legalitas alasan PHK, pengawasan pembayaran pesangon sesuai Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, fasilitasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan upaya penempatan kembali para buruh ke sektor formal melalui pelatihan vokasi. Pendekatan ini diharapkan menjadi tameng bagi pekerja di tengah gejolak ekonomi global yang kerap menjadikan buruh sebagai korban pertama.

Gelombang PHK Sektor Tekstil: Potret Makro yang Mengkhawatirkan

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per kuartal I-2026, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mencatatkan angka PHK tertinggi dibandingkan sektor manufaktur lainnya. Lebih dari 23.500 pekerja di seluruh Indonesia kehilangan pekerjaan sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, dengan Jawa Tengah menyumbang porsi sekitar 28 persen dari total nasional. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 15.200 pekerja.

Dari sisi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia, indeks sempat menyentuh level 48,7 pada Mei 2026—berada di zona kontraksi selama empat bulan berturut-turut sebelum akhirnya kembali ke level ekspansif di angka 50,3 pada Juni. Namun, pemulihan indeks manufaktur belum cukup kuat untuk menahan laju PHK di subsektor padat karya seperti garmen yang menghadapi tekanan struktural lebih dalam. Industri garmen domestik harus bersaing dengan produk impor murah dari negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, sekaligus menghadapi permintaan global yang melemah akibat perlambatan ekonomi di pasar ekspor utama.

Dua Perspektif: Rasionalisasi Bisnis versus Jaring Pengaman Sosial

Di satu sisi, pelaku industri tekstil memiliki argumen yang logis dari sudut pandang bisnis. Melonjaknya biaya bahan baku—terutama kapas dan serat sintetis yang sebagian besar masih diimpor—ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp16.500 per dolar AS pada triwulan pertama 2026, membuat margin keuntungan tergerus signifikan. Perusahaan mengklaim bahwa efisiensi tenaga kerja adalah langkah tak terhindarkan agar roda produksi tetap berputar dan mayoritas pekerja yang tersisa masih bisa dipertahankan.

Di sisi lain, para buruh dan serikat pekerja memandang bahwa efisiensi seringkali dijadikan dalih untuk mengabaikan hak-hak mendasar pekerja. Banyak kasus PHK di sektor garmen dilakukan tanpa proses bipartit yang transparan, tanpa pemberitahuan yang memadai, dan yang paling meresahkan adalah pembayaran pesangon di bawah standar regulasi. Serikat buruh juga menyoroti bahwa perusahaan kerap tidak mengoptimalkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang sejatinya merupakan jaring pengaman sosial yang didesain untuk situasi seperti ini.

Peran Pemerintah Daerah dan Otoritas Ketenagakerjaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan segera turun tangan memfasilitasi dialog antara manajemen perusahaan garmen dengan perwakilan buruh. Sesuai dengan instruksi presiden yang disampaikan Said Iqbal, pendekatan yang diambil bukan sekadar mediasi administratif, melainkan penegakan kepatuhan terhadap seluruh regulasi ketenagakerjaan. Otoritas daerah memiliki kewenangan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan jika PHK dilakukan dengan alasan kerugian, serta memastikan tidak ada praktik outsourcing ilegal yang merugikan buruh tetap.

Said Iqbal menambahkan bahwa KSPI telah menyiapkan tim hukum untuk melakukan pendampingan litigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran serius. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan di tingkat pusat untuk memastikan instruksi presiden berjalan efektif di lapangan dan tidak berhenti pada tataran retorika politik semata.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Melihat tren yang ada, sektor garmen diperkirakan masih akan menghadapi tekanan setidaknya hingga akhir tahun 2026. Permintaan dari pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa diproyeksikan belum pulih sepenuhnya, sementara persaingan dari Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja semakin ketat dari sisi harga. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memformulasikan paket kebijakan yang melindungi buruh tanpa mematikan daya saing industri—sebuah keseimbangan yang tidak mudah dicapai.

Insentif fiskal bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja, percepatan perjanjian perdagangan yang membuka akses pasar baru bagi produk TPT Indonesia, serta investasi pemerintah dalam modernisasi mesin produksi agar industri lokal mampu bersaing dari sisi kualitas dan efisiensi, menjadi beberapa opsi yang mulai dibahas di tingkat kementerian. Para buruh Semarang, bersama 846 rekan mereka yang kini berada dalam ketidakpastian, menanti realisasi janji kehadiran negara—bukan hanya dalam bentuk kunjungan, melainkan solusi konkret yang menjaga dapur mereka tetap mengepul.