lukman-hakim
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per kuartal I 2026, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia. Namun, porsi UMKM terhadap total ekspor nasional baru mencapai sekitar 15,7 persen, jauh di bawah Thailand yang telah melampaui 29 persen. Kesenjangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah sekaligus peluang bagi korporasi untuk berperan sebagai agen pembangunan. Salah satu langkah konkret datang dari BRI melalui program Rumah BUMN, yang baru-baru ini membuahkan hasil nyata: PT WWA Andik Sukses, produsen perlengkapan kerja asal Semarang, berhasil menembus pasar ekspor Malaysia dan Hong Kong.
Rumah BUMN: Jembatan UMKM Menuju Pasar Global
Rumah BUMN adalah wadah pemberdayaan yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dioperasikan oleh BRI sebagai agen pembangunan. Program ini memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari pelatihan manajemen keuangan, legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga fasilitasi kemitraan dengan pembeli luar negeri. Bagi pelaku UMKM, fasilitas ini ibarat akselerator: mereka tidak lagi berjalan sendiri menghadapi kompleksitas regulasi ekspor, tetapi didampingi langkah demi langkah.
PT WWA Andik Sukses menjadi contoh konkret bagaimana pendampingan tersebut diterjemahkan menjadi capaian. Perusahaan yang akrab disapa Visang ini kini tercatat sebagai salah satu binaan Rumah BUMN yang berhasil mengirimkan produknya ke dua pasar Asia sekaligus: Malaysia dan Hong Kong. Keberhasilan itu tidak hanya berarti bagi perusahaan semata, tetapi juga menjadi indikator bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing di panggung internasional bila diberikan akses dan pendampingan yang memadai.
Di Satu Sisi: Bukti Model Pendampingan yang Efektif
Dari sisi positif, capaian Visang memperkuat argumen bahwa intervensi terstruktur dapat mempercepat naik kelas UMKM. Melalui Rumah BUMN, pelaku usaha memperoleh tiga hal yang selama ini menjadi tembok penghalang ekspor: sertifikasi mutu, koneksi jaringan, dan pembiayaan dengan skema yang sesuai. Ketika ketiganya terpenuhi, kapasitas produksi dapat dinaikkan, kualitas produk stabil, dan kepercayaan buyer internasional tumbuh.
Secara makro, keberhasilan semacam ini berdampak positif terhadap neraca perdagangan. Setiap tambahan satu UMKM eksportir berarti penambahan devisa, perluasan lapangan kerja, dan penguatan rantai pasok domestik. Jika tren ini berlanjut, target pemerintah untuk menaikkan kontribusi ekspor UMKM menuju kisaran 20 persen pada 2027 menjadi semakin realistis. Sentimen pasar terhadap produk Indonesia juga membaik seiring meningkatnya jumlah perusahaan yang lolos verifikasi standar internasional.
Di Sisi Lain: Tantangan yang Belum Merata
Namun, optimisme tersebut perlu diimbangi dengan sikap kritis. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang benar-benar mampu menembus pasar ekspor masih sangat kecil dibandingkan total sekitar 65 juta pelaku UMKM di dalam negeri. Program Rumah BUMN baru menjangkau sebagian kecil dari populasi tersebut, dan belum semua wilayah memiliki akses yang setara terhadap pendampingan. Artinya, keberhasilan Visang masih bersifat parsial, belum menjadi gerakan yang masif.
Selain itu, tantangan struktural tetap menganga. Biaya logistik domestik yang relatif tinggi, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan ketatnya standar teknis di negara tujuan merupakan risiko yang harus ditanggung pelaku usaha secara langsung. Tidak sedikit UMKM yang gagal mempertahankan kontrak ekspor karena keterbatasan modal kerja untuk memenuhi pesanan besar, atau gugur pada tahap sertifikasi karena biaya yang tidak terjangkau. Di sisi lain, persaingan dengan produk dari negara berbiaya produksi lebih rendah menuntut efisiensi yang belum dimiliki semua pelaku.
Proyeksi dan Catatan bagi Pemangku Kebijakan
Ke depan, keberlanjutan program menjadi kata kunci. Untuk mereplikasi kesuksesan Visang secara lebih luas, diperlukan perluasan jangkauan Rumah BUMN hingga ke daerah-daerah, penguatan sinergi antarbank BUMN, serta keterlibatan asosiasi eksportir dalam proses pendampingan. Pemerintah juga perlu memastikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan ekspor tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi juga terbuka bagi pelaku usaha kecil.
"Keberhasilan satu UMKM naik kelas adalah bukti bahwa ekosistem pendampingan bekerja, tetapi skala masih menjadi persoalan. Kita perlu melihat apakah model ini bisa direplikasi ke ribuan pelaku lain, bukan hanya menjadi cerita sukses tunggal," ujar seorang analis ekonomi yang enggan disebutkan namanya.
Dengan fundamental ekonomi domestik yang relatif stabil dan dukungan likuiditas perbankan yang terjaga, proyeksi pertumbuhan ekspor UMKM pada 2026–2027 tetap menunjukkan arah positif. Namun, tanpa pemerataan akses dan penguatan daya saing, potensi besar tersebut berisiko hanya dinikmati segelintir pelaku. Pada akhirnya, cerita Visang adalah pengingat bahwa dengan pendampingan yang tepat, produk lokal mampu berdiri sejajar di pasar internasional — sekaligus menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menjadikan keberhasilan itu sebagai norma, bukan pengecualian.
Comments (0)