Riset BRIN Klaim Efisiensi LPG Rp 26 Triliun untuk Prabowo

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per kuartal pertama 2026, realisasi subsidi energi nasional, termasuk LPG 3 kilogram, telah mencapai Rp 48,7 triliun, meningkat 12,4 persen year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam konteks tekanan fiskal yang semakin berat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membeberkan sejumlah terobosan riset dan inovasi di sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto. Klaim utama yang mencuat adalah potensi penghematan subsidi LPG hingga Rp 26 triliun per tahun melalui adopsi teknologi tertentu yang dikembangkan oleh peneliti dalam negeri.

Mekanisme Teknologi dan Proyeksi Penghematan

Teknologi yang dimaksud berfokus pada peningkatan efisiensi pembakaran dan konversi energi pada kompor rumah tangga. Secara teknis, inovasi ini menggunakan katalis berbasis material nano yang dicampurkan ke dalam regulator atau burner, sehingga mampu menaikkan temperatur api tanpa menambah konsumsi gas. Uji laboratorium BRIN menunjukkan tingkat efisiensi pembakaran meningkat dari rata-rata 42 persen menjadi 58 persen, atau naik 16 poin persentase. Dengan asumsi konsumsi LPG rumah tangga mencapai 6,2 juta metrik ton pada 2025, penghematan 16 persen setara dengan 992 ribu metrik ton. Jika harga keekonomian LPG bersubsidi dihitung sekitar Rp 6.250 per kilogram, maka total penghematan mencapai Rp 6,2 triliun. Namun, BRIN menghitung lebih jauh dengan memasukkan pengurangan kebutuhan impor LPG dan biaya distribusi, sehingga proyeksi total menjadi Rp 26 triliun.

Di sisi lain, para pengamat energi menyambut klaim ini dengan skeptis. Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, Putra Adhiguna, menjelaskan bahwa efisiensi pembakaran di laboratorium seringkali tidak linear dengan penggunaan riil di lapangan. "Faktor perilaku pengguna, kualitas tabung, dan tekanan gas sangat bervariasi. Jadi angka Rp 26 triliun itu adalah skenario optimistis, bukan baseline," ujarnya dalam diskusi publik pekan lalu. Namun, ia mengakui bahwa jika teknologi ini terbukti stabil dalam uji lapangan berskala besar, potensi penghematan tetap signifikan, minimal Rp 8-10 triliun per tahun.

Dampak Terhadap Subsidi dan Anggaran Negara

Pro: Jika realisasi penghematan mencapai setengah dari klaim BRIN, yaitu Rp 13 triliun, maka ruang fiskal pemerintah akan bertambah. Dana tersebut dapat dialihkan untuk program perlindungan sosial atau pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Rasio subsidi terhadap PDB yang saat ini berada di angka 1,8 persen bisa turun ke 1,5 persen, memberikan sinyal positif bagi pasar obligasi pemerintah. Likuiditas pasar SBN juga akan membaik karena pemerintah mengurangi penerbitan utang baru untuk menutup defisit subsidi.

Kontra: Implementasi teknologi ini membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit. Estimasi BRIN untuk produksi massal katalis nano mencapai Rp 1,2 triliun, termasuk biaya retrofit pada 40 juta kompor rumah tangga. Jika pemerintah harus mensubsidi penggantian kompor, maka penghematan bersih di tahun pertama hanya sekitar Rp 1,8 triliun, jauh lebih kecil dari klaim awal. Selain itu, risiko kegagalan teknis di lapangan dapat memicu kelangkaan LPG dan gejolak harga, seperti yang terjadi pada program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007 silam.

Respons Pasar dan Proyeksi ke Depan

Sentimen pasar terhadap kabar ini masih terbatas karena belum ada uji publik yang transparan. Indeks harga saham sektor energi di Bursa Efek Indonesia bergerak datar dengan kenaikan tipis 0,2 persen pada perdagangan Rabu, menunjukkan investor menunggu detail teknis dari Kementerian ESDM. Fundamental ekonomi makro tetap menjadi penentu utama, di mana inflasi energi bulan Juli tercatat 1,4 persen year-on-year, masih di bawah target BI sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.

BRIN berencana melakukan uji coba lapangan di lima kota besar mulai September 2026 dengan melibatkan 10 ribu rumah tangga. Hasil uji ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk memutuskan apakah teknologi tersebut layak diintegrasikan dalam revisi APBN 2027. Sementara itu, Kementerian Keuangan masih memasang asumsi subsidi LPG Rp 87,2 triliun pada RAPBN 2027, yang berarti jika klaim BRIN terbukti, pemerintah bisa memangkas alokasi hingga 30 persen.

Di satu sisi, inovasi ini menunjukkan kapasitas riset dalam negeri yang patut diapresiasi. Di sisi lain, kehati-hatian diperlukan agar tidak mengulang kegagalan program serupa di masa lalu. Para analis menyarankan agar pemerintah membentuk tim audit independen yang melibatkan akademisi dan industri untuk memverifikasi data BRIN sebelum mengambil keputusan besar. Dengan pendekatan yang terukur, potensi penghematan Rp 26 triliun bukan sekadar wacana, melainkan bisa menjadi kenyataan yang memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian harga energi global.