RI Miliki 127 Gunung Api, Fasilitas Pemantauan Lengkap Hanya di Merapi

Kondisi mitigasi bencana geologi di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya ketimpangan infrastruktur pemantauan aktivitas vulkanik. Meski membentang di sepanjang jalur cincin api dunia dengan 127 gunung api aktif, Indonesia tercatat hanya memiliki satu pos pemantauan dengan fasilitas instrumen terlengkap dan berstandar mutakhir, yakni di Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keterbatasan pos pantau di ratusan gunung api lainnya dinilai menjadi celah kritis dalam sistem peringatan dini bencana nasional. Kondisi ini memicu desakan dari berbagai kalangan akademisi dan pakar kebencanaan agar pemerintah segera merombak tata kelola kelembagaan, termasuk mengkaji integrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ke dalam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Fakta Kesenjangan Mitigasi di Cincin Api Nusantara

Berdasarkan penelusuran data vulkanologi, Indonesia menempati peringkat teratas dunia dalam jumlah populasi yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) gunung api. Kendati demikian, fasilitas pemantauan di mayoritas pos pengamatan daerah masih mengandalkan peralatan seismograf analog, sensor tiltmeter terbatas, serta minim dukungan kamera termal mutakhir beresolusi tinggi.

Berbeda jauh dengan Gunung Merapi, pos pengamatan di kawasan ini telah didukung oleh integrasi multi-parameter, mulai dari jaringan seismik digital densitas tinggi, pemantauan deformasi berbasis Electronic Distance Measurement (EDM), GPS kontinu, sensor gas visual, hingga analisis citra satelit secara real-time.

"Ancaman letusan gunung api di Indonesia bersifat multi-karakter. Mengandalkan satu pos pantau canggih di satu gunung sementara 126 gunung aktif lainnya minim sensor modern adalah pertaruhan besar bagi keselamatan jutaan jiwa warga di sekitar lereng," ungkap pemerhati tata kelola kebencanaan.

Kronologi Masalah dan Urgensi Pembenahan

Kelemahan rantai mitigasi bencana vulkanik di tanah air berakar dari sejumlah kendala teknis dan birokrasi yang berlangsung selama bertahun-tahun:

1. Alokasi Anggaran dan Pemeliharaan: Biaya operasional dan peremajaan alat di daerah terpencil kerap terkendala keterbatasan anggaran kementerian pengampu, menyebabkan instrumen rusak lambat diperbaiki.
2. Aksesibilitas Sinyal dan Listrik: Banyak stasiun sensor di puncak gunung kerap mati akibat keterbatasan panel surya dan ketiadaan jaringan transmisi data telemetri yang andal.
3. Fragmentasi Kelembagaan: PVMBG berada di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM, sementara diseminasi peringatan dini bencana ke publik terbagi dengan BNPB dan BMKG.

Wacana Integrasi PVMBG ke BMKG untuk Efisiensi

Guna mengatasi keterbatasan ini, dorongan untuk meleburkan PVMBG ke dalam struktur BMKG kian menguat. Langkah integrasi ini dinilai strategis karena beberapa faktor kunci:

• Efisiensi Anggaran: Penyatuan pos anggaran riset, pengadaan alat sensor, dan pemeliharaan jaringan telemetri nasional dalam satu atap.
• Kekuatan Jaringan Pemantauan: Pemanfaatan jaringan radar, satelit cuaca, dan sistem transmisi data gempa milik BMKG yang telah menjangkau hingga pelosok nusantara.
• Satu Pintu Diseminasi Informasi: Mempercepat penerbitan status peringatan dini kepada masyarakat tanpa terhambat birokrasi lintas sektoral yang kaku.

Reformasi sistem pemantauan gunung api di Indonesia kini berada di titik krusial. Tanpa modernisasi merata dan restrukturisasi kelembagaan yang adaptif, ancaman erupsi gunung api akan terus membayangi keselamatan jutaan warga yang hidup di bawah bayang-bayang cincin api.