RI Masih Impor 700 Ribu Barel per Hari, Panas Bumi Jadi Harapan

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis awal Agustus 2026, Indonesia masih mengimpor sekitar 700 ribu barel minyak mentah per hari. Angka ini setara dengan nyaris separuh konsumsi minyak nasional, dan menurut estimasi analis, beban impor migas sepanjang 2026 berpotensi menembus 19 miliar dolar AS apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) berada di kisaran 75 dolar AS per barel. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi kondisi ini dengan menegaskan bahwa pengembangan panas bumi harus menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mencapai kedaulatan energi nasional.

Bagi pembaca awam, neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Ketika nilai impor lebih besar daripada ekspor, neraca mengalami defisit. Impor minyak mentah yang tinggi menjadi salah satu penyumbang utama defisit tersebut. Sepanjang semester I 2026, defisit neraca migas diperkirakan mengalami penurunan tipis year-on-year, dari sekitar 12,5 miliar dolar AS menjadi 11,8 miliar dolar AS, menurut proyeksi sejumlah analis. Meski membaik, angka itu tetap membebani neraca berjalan dan likuiditas fiskal, karena sebagian besar belanja energi ditopang APBN melalui subsidi dan kompensasi BBM.

Mengapa Ketergantungan Impor Sulit Diturunkan dalam Jangka Pendek

Data menunjukkan tren produksi minyak mentah domestik mengalami penurunan selama satu dekade terakhir, dari kisaran 800 ribu barel per hari menjadi sekitar 600 ribu barel per hari. Sementara itu, konsumsi BBM terus mengalami kenaikan seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Selisih antara produksi dan konsumsi itulah yang menciptakan kebutuhan impor sekitar 700 ribu barel per hari.

Tekanan ini diperberat oleh volatilitas harga minyak dunia yang dipengaruhi sentimen pasar global, seperti keputusan produksi negara-negara OPEC+, tensi geopolitik, serta pergerakan indeks dolar AS. Ketika harga melonjak, tagihan impor ikut membengkak. Dalam kondisi seperti ini, ketahanan energi sebuah negara sangat bergantung pada fundamental pasokan domestiknya, bukan sekadar pada kemampuan membeli di pasar internasional.

Kabar baiknya, harga minyak mentah Indonesia pada semester I 2026 tercatat masih berada di bawah puncak 2022, sehingga tekanan inflasi energi relatif terkendali. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa perbaikan tersebut hanya bersifat sementara jika tidak diiringi pengurangan ketergantungan impor secara struktural.

Panas Bumi: Potensi Melimpah, Eksekusi Penuh Tantangan

Panas bumi atau geothermal adalah energi panas yang berasal dari dalam perut bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik tanpa perlu membeli bahan bakar dari luar negeri. Indonesia diperkirakan menguasai sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia, namun kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai sekitar 2,4 gigawatt. Dalam dokumen perencanaan energi nasional, pemerintah menargetkan kapasitas ini meningkat beberapa kali lipat pada 2035.

Di sisi lain, realisasi pengembangan panas bumi kerap berjalan lebih lambat dari proyeksi. Penyebabnya adalah biaya eksplorasi yang tinggi, risiko pengeboran yang besar, masa studi kelayakan yang panjang, serta negosiasi tarif listrik antara pengembang dan PLN yang memakan waktu bertahun-tahun. Valuasi proyek juga sangat sensitif terhadap risiko tahap awal, sehingga banyak investor cenderung menunggu kepastian regulasi sebelum mengucurkan modal.

Pemerintah sebenarnya telah menyederhanakan perizinan dan menawarkan insentif fiskal, tetapi pelaku industri menilai percepatan masih membutuhkan konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan. Tanpa kepastian itu, portofolio energi nasional akan tetap didominasi bahan bakar fosil untuk beberapa tahun ke depan.

Dua Sisi: Optimisme Kedaulatan Energi versus Realitas Transisi

Di satu sisi, pengembangan panas bumi memiliki argumen kuat. Energi ini tidak bergantung pada impor, harganya lebih stabil, dan emisinya rendah sehingga sejalan dengan komitmen transisi energi. Jika berhasil, rasio ketergantungan impor minyak bisa mengalami penurunan signifikan dalam jangka panjang, dan Indonesia dapat memperkuat posisi tawar di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, ada catatan penting yang sering terlewat: panas bumi menggantikan listrik berbahan bakar gas atau batu bara, bukan langsung menggantikan minyak mentah untuk bahan bakar kendaraan. Artinya, dampaknya terhadap pengurangan impor minyak baru terasa jika listrik dari panas bumi digunakan untuk transportasi, misalnya melalui kendaraan listrik. Proses itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, sementara tagihan impor minyak harus dibayar setiap hari.

Ada pula risiko makro yang perlu diwaspadai. Jika defisit neraca berjalan terus melebar, sentimen pelaku pasar terhadap rupiah bisa memburuk, dan dalam skenario terburuk memicu capital outflow dari pasar obligasi dan saham domestik. Oleh karena itu, sebagian ekonom menilai kebijakan energi harus dijalankan secara paralel: menggenjot produksi minyak eksisting, memperbaiki kilang agar mampu mengolah minyak domestik, mempercepat hilirisasi, sekaligus membangun pembangkit panas bumi.

Pada akhirnya, pernyataan Menteri ESDM soal panas bumi adalah arah kebijakan yang tepat secara fundamental, tetapi kedaulatan energi tidak akan tercapai hanya dengan wacana. Dibutuhkan kombinasi antara keberanian fiskal, kepastian regulasi, dan kesabaran investasi jangka panjang. Bagi masyarakat, hal yang terpenting adalah memahami bahwa harga energi yang stabil tidak datang dengan sendirinya; ia adalah hasil dari pengelolaan pasokan yang hati-hati, bukan sekadar fungsi dari subsidi. Beritadua akan terus mengawal perkembangan kebijakan energi ini dari dua sisi: optimisme pemerintah dan realitas lapangan.