Restrukturisasi BUMN Karya Jadi Ujian Berat bagi Danantara

Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2025, suku bunga acuan BI-Rate berada di level 5,25 persen setelah bank sentral melakukan pelonggaran bertahap sepanjang tahun lalu, sementara inflasi inti terjaga di kisaran 2 persen secara year-on-year. Di sisi fiskal, defisit APBN 2026 dirancang tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, sehingga ruang belanja negara untuk menambal modal BUMN konstruksi kian sempit.

Dalam konteks itulah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diresmikan pada Februari 2025 menghadapi ujian pertamanya yang paling berat: menyehatkan BUMN Karya. Emiten pelat merah seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, Hutama Karya, dan PP telah berada di bawah pengelolaan holding investasi tersebut sejak Oktober 2025. Namun, restrukturisasi yang dijanjikan jauh lebih rumit daripada sekadar menambah modal.

BUMN Karya adalah perusahaan konstruksi milik negara yang membangun jalan tol, bendungan, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun restrukturisasi berarti penataan ulang utang, operasi, dan aset agar arus kas perusahaan kembali sehat. Istilah teknis seperti penyertaan modal negara (PMN) dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) akan sering muncul dalam pembahasan ini.

Beban Utang dan Piutang yang Masih Menumpuk

Pada puncaknya di 2020, liabilitas gabungan BUMN Karya tercatat lebih dari Rp 250 triliun. Waskita Karya sendirian membawa kewajiban lebih dari Rp 100 triliun, sementara Wijaya Karya sekitar Rp 70 triliun. Angka itu telah menurun year-on-year, tetapi masih jauh dari sehat. Penyuntikan PMN sekitar Rp 27 triliun sepanjang 2021–2024 belum cukup menutup lubang yang ada.

Yang tak kalah pelik adalah piutang. Tagihan BUMN Karya kepada negara dari proyek yang telah dikerjakan sempat disebut-sebut lebih dari Rp 100 triliun, sehingga arus kas tersendat sementara kewajiban bunga tetap berjalan. Akibatnya, rasio utang terhadap ekuitas sejumlah emiten tetap tinggi, bahkan sebagian mencatat ekuitas negatif.

Di Satu Sisi: Aset Strategis dan Dukungan Negara

Namun, tidak semuanya gelap. Di satu sisi, BUMN Karya masih memegang aset strategis: ruas jalan tol beroperasi dengan masa konsesi 30–50 tahun, proyek IKN, serta deretan pesanan (backlog) pemerintah. Beban bunga ikut meringan seiring tren suku bunga menurun, sementara indeks harga saham konstruksi yang tertekan membuat valuasi portofolio berada di titik rendah—peluang bagi Danantara untuk merombak portofolio secara menyeluruh.

Dukungan penuh negara menjadi daya tahan utama. Pemerintah berkepentingan menjaga lapangan kerja puluhan ribu pekerja, sehingga opsi pembubaran perusahaan praktis tertutup. Dengan struktur holding tunggal, Danantara dapat memangkas duplikasi, mengonsolidasi pengadaan, dan menegosiasikan ulang kontrak secara kolektif.

"Restrukturisasi BUMN Karya tidak akan selesai dalam satu-dua tahun. Persoalannya bukan hanya utang, tetapi juga piutang negara, aset yang belum produktif, dan ribuan pekerja yang harus dijaga," ujar seorang pengamat BUMN yang enggan disebutkan namanya.

Di Sisi Lain: Keterbatasan Fiskal dan Konflik Kepentingan

Di sisi lain, hambatannya nyata. Pertama, ruang fiskal terbatas: defisit APBN 2026 yang dijaga di bawah 3 persen PDB membatasi PMN baru, sementara BUMN Karya yang merugi tidak dapat membayar dividen kepada Danantara. Kedua, ada potensi benturan kepentingan internal: bank-bank BUMN yang menjadi kreditur terbesar kini berada dalam satu kelompok dengan debitur yang sama-sama dikelola Danantara. Pemangkasan pokok utang (haircut) demi menyelamatkan BUMN Karya akan menekan permodalan bank dan mendongkrak rasio kredit bermasalah.

Ketiga, likuiditas pasar sedang tidak berpihak. Sepanjang 2025, capital outflow—arus dana asing keluar—dari pasar Surat Berharga Negara sempat tercatat puluhan triliun rupiah, mempersempit ruang refinancing. Padahal sebagian utang BUMN Karya berbentuk obligasi dan medium-term notes yang jatuh temponya harus diperpanjang atau dibeli kembali dengan biaya besar. Keempat, banyak aset belum produktif: tanah, alat berat, dan proyek mangkrak yang sulit dijual cepat tanpa diskon dalam.

Pelajaran dari Preseden dan Proyeksi ke Depan

Indonesia pernah mencatat preseden sukses ketika Garuda Indonesia menuntaskan restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU pada 2022 dan kembali mencetak laba. Namun, kasus maskapai berbeda dari BUMN Karya: Garuda mengandalkan arus kas penerbangan, sedangkan BUMN Karya bergantung pada pembayaran negara yang kerap tertunda dan aset infrastruktur berumur panjang. PKPU bagi BUMN Karya juga lebih berisiko karena melibatkan ribuan vendor dan subkontraktor.

Proyeksi paling realistis adalah restrukturisasi bertahap selama tiga hingga lima tahun: pemisahan aset sehat dan bermasalah, negosiasi ulang bunga dan tenor, pembayaran piutang negara secara terstruktur, serta perbaikan tata kelola proyek agar tidak lahir piutang baru. Keberhasilannya tidak diukur dari cepatnya lepas dari utang, melainkan dari kemampuan menjaga operasi tetap berjalan, pekerja tetap bekerja, dan negara tidak terus mengucurkan dana. Fundamental yang sehat, bukan sekadar sentimen pasar, adalah ukuran akhir yang sesungguhnya.

Kesimpulannya, restrukturisasi BUMN Karya adalah ujian panjang bagi Danantara yang menuntut kesabaran kreditur, komitmen fiskal, dan tata kelola ketat. Di satu sisi ada peluang besar dari aset strategis dan dukungan negara; di sisi lain ada keterbatasan anggaran serta konflik kepentingan yang tak mudah diurai. Hasil akhirnya akan menentukan kredibilitas holding investasi pelat merah itu di mata pasar.