Rencana Pemakaman Baru di Menteng: Antara Kebutuhan Publik dan Valuasi Lahan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2024, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat sekitar 10,6 juta jiwa, dengan estimasi angka kematian mencapai 40.000 hingga 50.000 jiwa per tahun. Di tengah tren pertumbuhan penduduk dan keterbatasan ruang, pemerintah menyatakan kesiapannya menyediakan lahan untuk pembangunan pemakaman baru apabila kebutuhan tersebut mendesak, termasuk kemungkinan memanfaatkan kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Wacana ini memicu perdebatan publik karena menyangkut dua hal fundamental sekaligus: kebutuhan dasar warga dan valuasi lahan premium di jantung ibu kota.

Krisis Lahan Pemakaman di Ibu Kota

Data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menunjukkan, dari sekitar 80 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di lima wilayah kota, mayoritas telah berstatus penuh atau mendekati kapasitas maksimal. Rasio ketersediaan lahan makam terhadap jumlah kematian tahunan terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Sejumlah TPU bahkan menerapkan sistem tumpang—satu liang untuk beberapa jenazah—sebagai solusi sementara. Tren ini menegaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman bukan lagi isu pinggiran, melainkan persoalan infrastruktur sosial yang mendesak dan menuntut keputusan berbasis data.

Valuasi Lahan Menteng dan Opportunity Cost

Dari perspektif ekonomi lahan, Menteng merupakan salah satu kawasan dengan valuasi tertinggi di Indonesia. Harga tanah di kawasan ini diperkirakan berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta per meter persegi, bahkan lebih untuk lokasi strategis. Apabila pemerintah mengalokasikan satu hektare lahan untuk pemakaman, nilai ekonomis yang dialihkan setara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Inilah yang disebut opportunity cost, yakni biaya peluang yang hilang karena sumber daya tidak digunakan untuk alternatif terbaiknya, misalnya ruang komersial atau hunian yang menghasilkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

"Setiap keputusan alokasi lahan di kawasan premium harus menimbang keseimbangan antara fungsi sosial dan efisiensi ekonomi. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan kota," ujar seorang pengamat tata kota dari universitas negeri di Jakarta.

Di Satu Sisi Kebutuhan Publik, di Sisi Lain Efisiensi Anggaran

Di satu sisi, kehadiran lahan pemakaman di kawasan pusat kota menjawab kebutuhan riil warga, terutama keluarga yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke TPU pinggiran atau bahkan ke luar Jakarta. Aksesibilitas menjadi faktor penting karena biaya transportasi dan waktu tempuh merupakan beban ekonomi tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, ketersediaan lahan makam yang memadai merupakan bagian dari jaminan layanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kepada warganya.

Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai penggunaan lahan bernilai tinggi untuk fungsi non-komersial berpotensi menekan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan. Sentimen pasar properti juga perlu diperhatikan: keberadaan pemakaman di kawasan elit secara historis dapat memengaruhi indeks harga properti di sekitarnya, meski besaran dampaknya bervariasi antarwilayah. Alternatif yang kerap diusulkan antara lain pemakaman vertikal, revitalisasi TPU eksisting, atau pengadaan lahan di wilayah penyangga dengan harga akuisisi lebih rendah sehingga likuiditas anggaran daerah tetap terjaga dan portofolio aset pemerintah lebih optimal.

Proyeksi dan Implikasi Kebijakan

Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Jakarta sekitar 0,6 hingga 0,8 persen year-on-year dan tren urbanisasi yang belum melambat, kebutuhan lahan pemakaman diperkirakan terus mengalami kenaikan. Tanpa langkah antisipatif, defisit lahan makam bisa mencapai ratusan hektare dalam dua dekade ke depan. Fundamental persoalan ini menuntut kebijakan berbasis data: perhitungan rasio kebutuhan per wilayah, skema pembiayaan dalam APBD, serta kajian dampak ekonomi lintas sektor agar keputusan tidak menimbulkan distorsi pasar.

Pada akhirnya, wacana pemakaman baru di Menteng bukan sekadar persoalan tata ruang, melainkan cermin dilema klasik pembangunan kota besar, yaitu menyeimbangkan keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Apapun keputusan akhirnya, transparansi kajian dan partisipasi publik menjadi prasyarat agar kebijakan ini dapat diterima seluruh pemangku kepentingan.