Rekor 12 Tahun: 5.300 Perusahaan Jepang Kolaps Akibat Tekanan Yen

Berdasarkan data yang dirilis lembaga riset kredit Teikoku Databank per 1 April 2025, jumlah kebangkrutan korporasi di Jepang sepanjang tahun fiskal 2024—yang berakhir 31 Maret 2025—menembus angka 5.300 kasus. Capaian ini merupakan yang tertinggi sejak tahun fiskal 2012, ketika ekonomi Negeri Sakura masih bergelut dengan dampak gempa bumi dan tsunami dahsyat.

Lonjakan angka kepailitan ini sekaligus memutus tren penurunan yang sempat terjaga selama masa pandemi berkat limpahan stimulus fiskal dan relaksasi restrukturisasi utang. Namun, begitu bantalan kebijakan itu ditarik, fundamental sektor riil yang keropos langsung tersingkap. Tekanan terberat datang dari depresiasi yen yang berlangsung cepat, mengerek inflasi biaya impor, dan menekan margin usaha kecil-menengah yang mendominasi struktur industri Jepang.

Pemicu Utama: Spiral Yen Lemah dan Inflasi Dorong Biaya

Nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang tahun kalender 2024 bergerak di rentang 145–160 yen per dolar AS, terdepresiasi lebih dari 20% secara year-on-year jika dibandingkan dengan rata-rata 2020. Bagi Jepang yang mengimpor lebih dari 90% kebutuhan energi dan sebagian besar bahan baku industrinya, pelemahan kurs ini langsung mentransmisikan lonjakan biaya produksi. Indeks Harga Produsen (IHP) pada kuartal IV-2024 tercatat naik 8,7% year-on-year, sementara Indeks Harga Konsumen inti—yang mengecualikan pangan segar—melaju 3,4%, jauh di atas target Bank of Japan (BoJ) sebesar 2%.

Di satu sisi, kenaikan harga jual menolong korporasi besar yang memiliki daya tawar kuat untuk meneruskan beban kepada konsumen. Namun di sisi lain, lebih dari 70% perusahaan yang bangkrut merupakan entitas berskala kecil dan menengah dengan aset di bawah ¥100 juta. Mereka terjepit: biaya input melonjak, sementara ruang menaikkan harga jual sangat terbatas karena kalah bersaing dengan pemain besar atau produk impor murah. Akibatnya, margin laba usaha (operating profit margin) mereka rata-rata tergerus hingga 2,1 poin persentase hanya dalam dua tahun terakhir.

Berkah Bagi Eksportir: Dua Sisi Mata Uang yang Sama

Paradoksnya, kejatuhan yen justru menjadi durian runtuh bagi segelintir konglomerat berorientasi ekspor. Toyota Motor Corp. misalnya, membukukan laba operasi konsolidasian sebesar ¥5,35 triliun untuk tahun fiskal 2024, naik 23% dibandingkan periode sebelumnya. Setiap pelemahan ¥1 terhadap dolar AS diperkirakan menambah ¥45 miliar pada laba operasi tahunan mereka. Sony Group dan Nintendo juga melaporkan rekor pendapatan karena mayoritas penjualan mereka dalam denominasi dolar, sementara basis biaya produksi sebagian tetap dalam yen.

Namun, efek limpahan (trickle-down) dari bonanza ekspor ini sangat terbatas. Struktur rantai pasok Jepang yang hierarkis kerap menempatkan subkontraktor kecil sebagai pihak yang menanggung efisiensi biaya paling besar. Tekanan untuk memangkas harga pasokan dari prinsipal besar justru memperparah kondisi keuangan pemasok kecil. Alhasil, indeks difusi kondisi usaha untuk manufaktur kecil dalam Tankan Survey BoJ edisi Maret 2025 tetap berada di zona kontraksi minus 12 poin, berlawanan dengan manufaktur besar yang bertengger di plus 11 poin.

Normalisasi Kebijakan Moneter: Obat atau Racun?

Bank of Japan telah memulai langkah normalisasi dengan mengakhiri suku bunga negatif pada Maret 2024 dan menaikkan suku bunga acuan jangka pendek ke 0,50% pada Januari 2025. Kenaikan ini memang dimaksudkan untuk mengerek nilai tukar yen dan meredam inflasi impor. Namun, bagi perusahaan kecil yang selama dua dekade terbiasa dengan suku bunga ultra-rendah, peningkatan beban bunga seketika memukul arus kas. Biaya pendanaan rata-rata untuk pinjaman baru UKM naik dari 0,3% menjadi 1,1%, cukup untuk mengubah neraca yang tadinya pas-pasan menjadi defisit.

Kebangkrutan akibat kenaikan suku bunga—yang diistilahkan sebagai “kinri-agerelated bankruptcies”—melonjak 64% menjadi 340 kasus sepanjang tahun fiskal 2024. Sektor yang paling rentan adalah konstruksi, ritel barang non-esensial, dan restoran, di mana sebagian besar pelaku usahanya memiliki rasio cakupan bunga (interest coverage ratio) di bawah 1,5 kali.

Stimulus Pemerintah: Cukupkah Menahan Laju?

Pemerintah Jepang merespons dengan paket stimulus senilai ¥13,2 triliun pada Desember 2024, yang mencakup subsidi energi, insentif kenaikan upah bagi UKM, serta penjaminan kredit melalui Japan Finance Corporation. Selain itu, otoritas pajak memperpanjang masa penundaan pembayaran pajak konsumsi bagi usaha dengan omzet di bawah ¥50 juta per tahun.

Kendati demikian, efektivitas kebijakan ini diragukan. Pertama, subsidi energi hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi akar masalah efisiensi usaha. Kedua, insentif kenaikan upah justru menambah beban biaya tetap di tengah penjualan yang stagnan. Ketiga, penjaminan kredit hanya menunda default, bukan mencegahnya, sehingga berpotensi menciptakan gelombang kebangkrutan yang lebih besar ketika masa tenggang berakhir pada 2026.

Analis dari SMBC Nikko Securities menekankan bahwa tanpa reformasi struktural—seperti konsolidasi UKM, peningkatan produktivitas melalui digitalisasi, dan restrukturisasi rantai pasok—jumlah kebangkrutan berpotensi menembus 6.000 kasus pada tahun fiskal 2025.

“Kami melihat ini sebagai seleksi alam yang tertunda. Pandemi menyembunyikan kerapuhan dengan likuiditas murah, dan sekarang realitas pahit itu muncul. Pemerintah harus berani membiarkan perusahaan zombie keluar dari pasar agar sumber daya beralih ke sektor yang lebih produktif,” ujar ekonom Daiwa Institute of Research.

Prospek: Bayang-bayang Demografi dan Suku Bunga Global

Selain kurs dan inflasi, ancaman jangka panjang dari menyusutnya populasi usia produktif turut membebani prospek UKM. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan populasi usia 15–64 tahun menyusut 0,7% per tahun, menyebabkan kelangkaan tenaga kerja dan kenaikan upah. Bagi perusahaan kecil yang tidak mampu berinvestasi dalam otomatisasi, kondisi ini menjadi pukulan mematikan.

Di kancah global, arah suku bunga The Fed masih menjadi faktor kunci. Apabila suku bunga AS tetap tinggi lebih lama, tekanan depresiasi terhadap yen akan kembali menguat, memaksa BoJ untuk mempercepat kenaikan suku bunga—sebuah dilema antara menjaga stabilitas kurs dan melindungi neraca UKM. Inilah ujian terberat bagi Gubernur BoJ untuk membuktikan bahwa normalisasi kebijakan bisa berjalan tanpa menenggelamkan sektor riil domestik.

Tanpa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih presisi, serta keberanian melakukan restrukturisasi fundamental, rekor kebangkrutan ini mungkin hanya awal dari badai yang lebih besar di perekonomian Jepang.

Baca juga:

• Eufrat dan Tigris Kering: Bencana 60 Juta Jiwa di Depan Mata
• Ketegangan AS-Iran Picu China Setop Ekspor Gas Krusial Industri Chip