Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan Karhutla

Berdasarkan data BNPB dan kerangka anggaran pemerintah per 28 Agustus 2026, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki fase yang membutuhkan kesiapan fiskal lebih besar. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pemerintah terbuka untuk mencairkan anggaran tambahan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setelah lembaga tersebut memiliki alokasi awal sebesar Rp5 triliun.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran rutin ketika intensitas bencana meningkat. Karhutla memiliki dampak yang luas, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara, kerusakan ekosistem, hingga hambatan terhadap aktivitas ekonomi. Karena itu, fleksibilitas anggaran dinilai penting agar BNPB dapat merespons keadaan darurat secara cepat.

Ruang Fiskal untuk Menghadapi Risiko Karhutla

Anggaran Rp5 triliun menjadi fondasi pembiayaan BNPB dalam menjalankan fungsi mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Mitigasi berarti serangkaian langkah untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi, sedangkan tanggap darurat mencakup operasi pemadaman, evakuasi, distribusi bantuan, dan perlindungan warga terdampak.

Dalam praktiknya, kebutuhan penanganan karhutla dapat berubah dengan cepat. Cuaca kering berkepanjangan, angin kencang, serta titik api yang menyebar di wilayah luas berpotensi meningkatkan biaya operasional. Penggunaan pesawat pembom air, mobil pemadam, personel lapangan, peralatan pemantauan, dan dukungan logistik membutuhkan dana yang tidak selalu dapat diperkirakan secara tepat pada awal tahun anggaran.

Di satu sisi, kesiapan Menteri Keuangan membuka tambahan anggaran dapat memperkuat likuiditas pemerintah dalam situasi krisis. Likuiditas dalam konteks ini merujuk pada ketersediaan dana yang dapat segera digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak. Dengan dukungan tersebut, BNPB berpeluang mempercepat pengerahan sumber daya tanpa menunggu proses penganggaran yang panjang.

Di sisi lain, pencairan dana tambahan tetap perlu mengikuti rasio kebutuhan yang terukur, prosedur akuntabilitas, serta evaluasi berkala. Anggaran yang besar tanpa indikator kinerja yang jelas dapat meningkatkan risiko pemborosan dan tumpang tindih program antarlembaga. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki hubungan langsung dengan pencegahan dan penanganan karhutla.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Perlu Diperhitungkan

Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Asap pekat dapat mengurangi produktivitas pekerja, mengganggu kegiatan sekolah, dan meningkatkan beban fasilitas kesehatan. Apabila kualitas udara memburuk selama beberapa pekan, sektor penerbangan, perdagangan, pariwisata, serta transportasi juga dapat mengalami tekanan.

Gangguan tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah secara year-on-year, yaitu perbandingan kinerja dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Petani dan pelaku usaha di sekitar wilayah terdampak bisa menghadapi penurunan pendapatan akibat aktivitas produksi yang terhenti. Rumah tangga pun dapat mengeluarkan biaya tambahan untuk layanan kesehatan, masker, atau pemurni udara.

“Pendanaan darurat harus diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga mengurangi kerugian sosial-ekonomi dan memperkuat pencegahan,” kata pengamat kebijakan publik dalam penilaian umum terhadap kebutuhan penanganan bencana.

Dari perspektif pemerintah, belanja penanganan karhutla juga perlu dibandingkan dengan biaya kerugian apabila respons terlambat. Pengeluaran untuk pemadaman dan pencegahan memang meningkatkan belanja negara dalam jangka pendek. Namun, kegagalan mengendalikan kebakaran dapat menciptakan beban yang lebih besar melalui kerusakan lahan, gangguan kesehatan, serta hilangnya aktivitas ekonomi.

Pengawasan Menjadi Penentu Efektivitas

Pro: tambahan anggaran memberi BNPB ruang gerak untuk memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan patroli, menambah peralatan, dan mempercepat respons di lapangan. Pembiayaan yang memadai juga dapat memperkuat koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kementerian teknis.

Kontra: kebijakan tersebut berisiko menjadi respons jangka pendek apabila tidak disertai pembenahan fundamental. Fundamental berarti faktor dasar yang menentukan keberhasilan kebijakan, termasuk tata kelola lahan, penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal, pengawasan konsesi, serta kapasitas pemerintah daerah. Tanpa perbaikan pada aspek tersebut, kenaikan anggaran dapat berulang setiap tahun tanpa menurunkan tren kejadian karhutla secara berarti.

Karena itu, pemerintah perlu menetapkan indeks kinerja yang dapat diukur. Indikator tersebut dapat mencakup luas lahan terbakar, waktu respons sejak titik api terdeteksi, jumlah wilayah rawan yang dipantau, keberhasilan pemulihan lahan, dan penurunan keluhan kesehatan masyarakat. Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai realisasi anggaran, wilayah penggunaan dana, dan hasil operasi.

Transparansi akan membantu menjaga sentimen pasar dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Sentimen pasar adalah persepsi pelaku ekonomi terhadap kondisi dan arah kebijakan pemerintah. Bila tambahan anggaran dipandang sebagai kebijakan terukur, dampaknya terhadap kredibilitas fiskal cenderung lebih positif. Sebaliknya, minimnya pelaporan dapat menimbulkan keraguan mengenai efisiensi belanja.

Proyeksi Kebijakan dan Tantangan ke Depan

Proyeksi kebutuhan anggaran BNPB akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan cuaca, luas wilayah rawan, dan efektivitas pencegahan pada tingkat daerah. Pemerintah sebaiknya menyiapkan skenario pendanaan bertingkat, mulai dari kondisi normal, siaga, hingga darurat. Skema tersebut dapat membuat pencairan dana lebih cepat sekaligus menjaga disiplin anggaran.

Dalam jangka panjang, portofolio kebijakan penanganan bencana perlu diseimbangkan antara belanja respons dan investasi pencegahan. Portofolio di sini berarti kumpulan program dengan tujuan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pengadaan peralatan pemadam penting, tetapi pembiayaan pemantauan satelit, edukasi masyarakat, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan penegakan hukum juga menentukan hasil akhir.

Dengan alokasi awal Rp5 triliun dan kemungkinan tambahan pendanaan, BNPB memiliki peluang memperkuat kapasitas menghadapi karhutla. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan yang konsisten. Kebijakan fiskal yang responsif perlu berjalan beriringan dengan reformasi pencegahan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman setelah bencana meluas.