Purbaya Dorong Reformasi Pajak untuk Menekan Utang Negara

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per April 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp164,4 triliun. Defisit adalah kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Angka tersebut menjadi perhatian karena pembiayaan defisit umumnya membutuhkan penerbitan utang, sementara pemerintah berupaya menjaga kesehatan fiskal dan mengendalikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa penguatan penerimaan negara akan menjadi salah satu jalur untuk mengurangi tekanan pembiayaan. Fokus utama diarahkan pada pembenahan administrasi perpajakan serta kepabeanan dan cukai. Menurutnya, perbaikan proses pemungutan dapat meningkatkan tax collection atau realisasi penerimaan pajak dan pungutan negara lainnya.

Defisit APBN dan Tantangan Pembiayaan

Defisit APBN sebesar Rp164,4 triliun mencerminkan adanya jarak antara kebutuhan belanja dengan pendapatan negara hingga April 2026. Belanja tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari program sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran bunga utang, hingga operasional pemerintahan. Di sisi lain, penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, harga komoditas, kinerja korporasi, serta kepatuhan wajib pajak.

Ketika pendapatan tidak tumbuh sejalan dengan belanja, pemerintah memiliki beberapa pilihan, termasuk meningkatkan efisiensi, memperluas basis pajak, atau mencari pembiayaan melalui penerbitan surat utang. Utang negara bukan semata-mata indikator negatif, tetapi peningkatannya perlu diimbangi kemampuan membayar kembali. Rasio utang terhadap PDB digunakan untuk mengukur beban utang dibandingkan ukuran perekonomian nasional.

Di satu sisi, pembenahan penerimaan dapat membantu mengurangi kebutuhan penarikan utang baru. Arus kas negara menjadi lebih kuat dan likuiditas APBN lebih terjaga. Di sisi lain, proses peningkatan penerimaan tidak dapat dilakukan hanya dengan menaikkan tarif, karena kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi dan investasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa perluasan penerimaan berasal dari administrasi yang lebih baik serta kepatuhan yang meningkat.

Pajak dan Bea Cukai Menjadi Sasaran Pembenahan

Reformasi di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diarahkan untuk memperbaiki akurasi data, pengawasan, dan pelayanan. Digitalisasi dapat mempertemukan informasi transaksi, laporan keuangan, kegiatan impor-ekspor, dan profil wajib pajak. Dengan data yang lebih terintegrasi, potensi penerimaan yang selama ini belum tercatat dapat diidentifikasi secara lebih sistematis.

Tax collection berarti kemampuan negara mengubah potensi kewajiban menjadi penerimaan aktual. Dalam praktiknya, penerimaan dapat tidak optimal karena kesalahan administrasi, lemahnya pengawasan, sengketa, atau kepatuhan yang belum merata. Peningkatan tax collection karena itu tidak hanya berkaitan dengan penindakan, tetapi juga kepastian aturan dan kemudahan pembayaran.

“Kita akan memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sehingga tax collection-nya bisa naik,” ujar Purbaya.

Perbaikan di bidang kepabeanan dan cukai juga memiliki dimensi lebih luas. Pengawasan arus barang dapat mencegah kebocoran penerimaan, mengurangi praktik under-invoicing, dan mempersempit ruang bagi perdagangan ilegal. Namun, pengawasan yang terlalu berlapis dapat meningkatkan waktu serta biaya logistik. Karena itu, keseimbangan antara kontrol dan kelancaran arus barang menjadi faktor penting bagi daya saing dunia usaha.

Dua Sisi Dampak terhadap Perekonomian

Pro: penguatan penerimaan berpotensi memperbaiki fundamental fiskal. Jika pendapatan tumbuh secara berkelanjutan, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan menahan kenaikan pembayaran bunga. Kondisi tersebut juga dapat mendukung sentimen pasar, terutama apabila pelaku pasar melihat adanya kredibilitas dalam pengelolaan APBN. Ruang fiskal yang lebih longgar dapat digunakan untuk program prioritas ketika perekonomian menghadapi perlambatan.

Kontra: strategi intensifikasi pajak dan bea cukai dapat menimbulkan tekanan apabila pelaksanaannya tidak disertai kepastian hukum. Dunia usaha membutuhkan aturan yang konsisten untuk menyusun proyeksi arus kas dan investasi. Beban kepatuhan yang meningkat secara mendadak dapat mengurangi margin perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dalam kondisi permintaan yang lemah, penambahan pungutan juga dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga.

Oleh sebab itu, indikator keberhasilan tidak cukup diukur dari kenaikan nominal penerimaan. Pemerintah perlu memantau rasio penerimaan pajak terhadap PDB, biaya pemungutan, waktu layanan, jumlah sengketa, serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Peningkatan rasio pajak yang sehat seharusnya mencerminkan basis ekonomi yang lebih formal dan kepatuhan yang lebih baik, bukan semata-mata tekanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh.

Proyeksi Pengelolaan Utang dan Sentimen Pasar

Dalam jangka menengah, keberhasilan reformasi akan bergantung pada konsistensi implementasi. Investor institusional biasanya memperhatikan tren defisit, kebutuhan pembiayaan bruto, rasio pembayaran bunga, serta kredibilitas kebijakan pendapatan. Jika reformasi meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan pemerintah mengelola utang, valuasi surat utang negara dapat memperoleh dukungan melalui penurunan premi risiko. Premi risiko adalah kompensasi tambahan yang diminta investor karena menghadapi ketidakpastian.

Namun, sentimen pasar juga dapat berubah apabila penerimaan meleset dari proyeksi atau pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Kenaikan imbal hasil surat utang dapat meningkatkan biaya pembiayaan dan mempersempit ruang belanja. Tekanan eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat dan capital outflow, yaitu keluarnya dana asing dari pasar domestik, juga dapat memengaruhi pasar keuangan Indonesia.

Dengan demikian, agenda pembenahan pajak dan bea cukai memiliki peran penting dalam strategi pengelolaan utang, tetapi hasilnya tidak instan. Pemerintah perlu menggabungkan peningkatan penerimaan dengan efisiensi belanja, transparansi, dan perlindungan terhadap aktivitas produktif. Proyeksi fiskal akan lebih kredibel apabila target penerimaan disusun berdasarkan data yang terukur, sementara pelaksanaannya tetap menjaga kepastian usaha serta daya beli masyarakat.