Purbaya Dorong Evaluasi Dampak Perdagangan Bebas terhadap Industri Domestik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis awal Agustus 2026, ekspor Indonesia pada semester pertama tahun ini mengalami kenaikan 4,2 persen year-on-year menjadi sekitar USD 128 miliar. Namun, impor tumbuh lebih cepat, yakni 6,8 persen year-on-year, sehingga surplus neraca perdagangan menyempit dari USD 21,5 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi sekitar USD 17,8 miliar. Di tengah tren itu, Menteri Keuangan Purbaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap dampak perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) bagi industri dalam negeri. Tujuannya sederhana: menakar apakah konsesi tarif yang diberikan selama bertahun-tahun sepadan dengan manfaat yang benar-benar diterima sektor manufaktur nasional.

Evaluasi ini bukan sekadar agenda administratif. Dalam forum internal Kementerian Keuangan, Purbaya menekankan perlunya pemetaan berbasis data untuk mengidentifikasi sektor yang diuntungkan maupun yang tergerus oleh liberalisasi. Indonesia saat ini terikat dalam belasan perjanjian dagang bilateral dan regional, termasuk RCEP yang berlaku sejak 2022 dan mencakup hampir sepertiga produk domestik bruto global, serta aksesi ke CPTPP yang ditandatangani pada 2024 dan tengah berjalan menuju ratifikasi penuh. Setiap perjanjian membawa skema tarif dan aturan asal barang (rules of origin) yang berbeda, sehingga hasil audit dampak akan ikut menentukan arah negosiasi berikutnya.

Menakar Manfaat di Balik Konsesi Tarif

FTA pada dasarnya adalah kesepakatan dua negara atau lebih untuk menurunkan atau menghapus bea masuk atas barang tertentu. Bagi industri, konsekuensinya bersifat dua arah. Di satu sisi, produsen dalam negeri memperoleh akses pasar dengan tarif preferensial ke negara mitra, yang dapat menekan biaya ekspor secara signifikan. Di sisi lain, pasar domestik ikut terbuka bagi produk impor yang kerap lebih murah karena efisiensi produksi negara asalnya.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan sekitar 60 persen kebutuhan bahan baku dan barang modal industri dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Artinya, liberalisasi memberi keuntungan biaya bagi pabrikan yang bergantung pada komponen luar negeri, tetapi menjadi tekanan bagi sektor hulu yang memproduksi barang substitusi impor. Evaluasi yang diminta Purbaya diharapkan mampu membedah dua lapis dampak ini per sektor, bukan sekadar melihat angka agregat neraca perdagangan.

Di Sisi Lain: Peluang Ekspor yang Belum Tergarap

Dari sudut pandang optimis, FTA justru menjadi pintu masuk bagi produk nasional ke pasar yang selama ini tertutup tarif tinggi. Ambil contoh CPTPP: akses ke pasar seperti Kanada, Meksiko, dan Peru membuka peluang bagi ekspor tekstil, alas kaki, hingga produk olahan kelapa sawit dengan bea masuk yang jauh lebih rendah dibandingkan status most-favored nation. Proyeksi Kementerian Perdagangan menyebut potensi tambahan ekspor dari aksesi tersebut bisa mencapai USD 4–5 miliar per tahun dalam lima tahun pertama, jika industri mampu memenuhi standar ketat negara mitra.

Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di zona ekspansi, sekitar 52 pada pertengahan 2026, menunjukkan fundamental industri yang masih sehat. Dengan rantai pasok regional yang semakin terintegrasi, perusahaan dalam negeri juga dapat menempatkan diri sebagai pemasok komponen bagi pasar yang lebih besar. Dalam narasi ini, evaluasi FTA sebaiknya diarahkan untuk memperluas akses, bukan menutup diri.

Kontra: Banjir Impor dan Tekanan Sektor Padat Karya

Pandangan sebaliknya tak kalah kuat. Sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi tengah mengalami penurunan utilisasi pabrik hingga di bawah 60 persen sepanjang 2025, seiring membanjirnya produk impor yang harganya lebih kompetitif. Rasio penetrasi impor di sektor tersebut tercatat naik dari 18 persen pada 2021 menjadi sekitar 26 persen tahun lalu. Serikat pekerja mencatat puluhan ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja dalam dua tahun terakhir, dan angka itu berisiko bertambah bila konsesi tarif baru diberikan tanpa kajian matang.

Para kritikus juga mengingatkan bahwa instrumen pengaman seperti bea masuk antidumping dan safeguard sering berjalan lambat, sementara industri kecil menengah tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan skema preferensi atau mengurus sertifikasi asal barang. Bagi mereka, evaluasi seharusnya berujung pada penghentian sementara pemberian konsesi baru sekaligus penguatan instrumen perlindungan.

“Evaluasi FTA harus dibedah sektor per sektor, bukan dirata-rata. Angka agregat sering menutupi kenyataan bahwa sebagian industri menikmati manfaat besar sementara yang lain menanggung beban,” ujar seorang ekonom yang kerap terlibat dalam kajian kebijakan perdagangan.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Hasil evaluasi diperkirakan baru akan dipaparkan pada akhir tahun, dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam negosiasi perjanjian dagang berikutnya serta revisi peta jalan hilirisasi. Kebijakan yang dihasilkan perlu menjaga keseimbangan: terlalu protektif bisa mengundang respons balasan dari mitra dagang, terlalu terbuka bisa memperdalam tekanan pada industri dalam negeri.

Dari sisi pasar, arah kebijakan ini akan ikut mewarnai sentimen pasar keuangan. Kebijakan yang dinilai kredibel dan berbasis data dapat memperkuat kepercayaan investor, menahan risiko capital outflow, serta menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas pasar obligasi, mengingat portofolio asing di surat berharga negara masih cukup besar. Sebaliknya, ketidakpastian yang berkepanjangan berpotensi menekan valuasi aset domestik. Dengan kata lain, evaluasi FTA bukan hanya soal tarif, melainkan juga sinyal tentang bagaimana Indonesia memosisikan diri di tengah persaingan perdagangan global.