Proyeksi Orang Kaya RI Melonjak 82%, Pemerintah Perkuat Pemerataan

Indonesia diperkirakan akan mencatat lonjakan jumlah individu dengan kekayaan ultra-tinggi hingga 82% dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang, berdasarkan proyeksi terbaru yang dirilis oleh konsultan properti dan kekayaan global. Laporan tersebut menyoroti pesatnya akumulasi aset di kalangan segelintir elit, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dan kenaikan harga komoditas yang menguntungkan sektor tertentu.

Lonjakan 82% Didorong Sektor Komoditas dan Digital

Data dalam laporan itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih di atas US$30 juta (sekitar Rp460 miliar) diproyeksikan bertambah dari sekitar 1.200 orang pada 2024 menjadi hampir 2.184 orang pada 2028. Pertumbuhan sebesar 82% ini jauh di atas rata-rata kawasan Asia Pasifik yang hanya diprediksi meningkat 39%. Analis menilai, lonjakan ini terutama didorong oleh kenaikan harga saham, properti mewah, serta ekspansi bisnis berbasis teknologi dan energi.

Di satu sisi, penambahan jumlah orang super kaya mencerminkan dinamika ekonomi yang positif, menandakan iklim investasi yang kondusif dan terbukanya peluang akumulasi modal. Namun di sisi lain, fenomena ini memunculkan kekhawatiran terhadap pelebaran jurang ketimpangan ekonomi. Rasio gini Indonesia sendiri tercatat masih berada di level 0,381 pada Maret 2024, belum banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya.

Pemerintah Janji Perkuat Jaring Pengaman Sosial

Menanggapi proyeksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Dalam sebuah kesempatan wawancara, ia menyatakan bahwa peningkatan jumlah individu super kaya harus diimbangi dengan program pemerataan yang masif. “Kita ingin pertumbuhan yang inklusif. Jangan sampai kue ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pemerintah terus memperluas perlindungan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong UMKM agar naik kelas,” ujarnya.

Airlangga juga menyebut sejumlah kebijakan yang sedang dikaji, termasuk optimalisasi pajak penghasilan bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi dan pengenaan pajak minimum global terhadap perusahaan multinasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk subsidi, bantuan langsung tunai, dan infrastruktur di daerah tertinggal.

Pemerintah juga mengandalkan Program Kartu Prakerja dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat bawah. Hingga akhir 2025, KUR telah menyalurkan dana lebih dari Rp230 triliun kepada lebih dari 8 juta debitur ultra mikro.

Pro dan Kontra dari Kalangan Ekonom

Para ekonom memberikan pandangan beragam. Ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Dr. Andi Satria, menilai bahwa lonjakan orang super kaya adalah keniscayaan di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. “Yang menjadi soal adalah apabila mobilitas sosial rendah dan kekayaan hanya berputar di keluarga yang sama. Kita butuh reformasi struktural agar lebih banyak orang bisa masuk ke kelas menengah atas,” katanya.

Sementara itu, Direktur Riset dari sebuah think tank independen, Maria Kusumawati, mengingatkan bahwa data ketimpangan bisa jadi lebih buruk dari yang tercatat karena praktik penyembunyian aset di luar negeri. Ia mendorong pemerintah untuk lebih agresif dalam pertukaran informasi keuangan global dan memperkuat unit intelijen keuangan.

Di sisi lain, pengusaha dari sektor riil menyambut baik pertumbuhan jumlah orang kaya sebagai motor konsumsi dan investasi. “Ketika orang kaya bertambah, ada efek pengganda bagi ekonomi: permintaan terhadap barang mewah, properti, dan jasa keuangan meningkat. Ini bisa menciptakan lapangan kerja,” ujar Hendra Gunawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.

Pemerintah sendiri menargetkan untuk menurunkan rasio gini menjadi 0,374 pada 2027, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem yang diharapkan mendekati nol persen. Namun, dengan tekanan ekonomi global dan gejolak harga pangan, target tersebut bukan tanpa tantangan.

Harapan di Tengah Pertumbuhan

Proyeksi melesatnya jumlah super kaya di Indonesia menjadi pisau bermata dua: bukti keberhasilan menciptakan kemakmuran, sekaligus pekerjaan rumah untuk memastikan kemakmuran itu merata. Pemerintah berjanji akan menekan ketimpangan melalui kebijakan fiskal yang progresif dan pemberdayaan ekonomi akar rumput. Pertanyaannya, akankah komitmen tersebut bisa diwujudkan di tengah kompleksitas politik dan ekonomi? Waktu yang akan menjawab.

Baca juga:

• Presiden Prabowo: Lima Bendungan dan B50 Wujud Komitmen Bangun Negeri
• Tawaran Istana Ditarik, Rencana Harry Menginap di London Gagal